Belanja APBD Nunukan 2014 Disetujui Rp1,8 Triliun


DPRDDPRD Kabupaten Nunukan, Senin (30/12/2013) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nunukan tahun 2014. Persetujuan itu diambil pada “ Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III Tahun 2013 Pengambilan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2014” yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan Rumon Tumbo didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan Haji Ngatidjan Ahmadi.

Dari pembahasan sebelumnya antara Badan Anggaran Legislatif DPRD Nunukan dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan akhirnya disepakati Pendapatan pada APBD Kabupaten Nunukan 2014 mencapai Rp1.193.682.030.500,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp51.276.085.500,00, Dana Perimbangan Rp940.658.312.000,00 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah Rp201.747.633.000,00.

Sementara Belanja pada APBD Kabupaten Nunukan 2014 mencapai Rp1.893.682.030.500,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp592.492.462.249,78 dan  Belanja Langsung Rp 1.301.189.568.250,22.
Sedangkan pembiayaan daerah mencapai Rp700.000.000.000,00 yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

Setelah disetujuinya Raperda APBD Kabupaten Nunukan 2014, selanjutnya akan disampaikan kepada Penjabat Gubernur Kalimantan Utara untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan Hajjah Nuraida mengatakan, dalam perjalanan pembahasan yang dilakukan dengan Tim Anggaran Pemkab Nunukan ada sejumlah masukan yang diterima. Misalnya saja, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditentukan sebelum penyusun anggaran SKPD, dinilai sangat membatasi inisiatif dan keativitas SKPD untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan dengan maksimal atau menciptakan program atau kegiatan baru yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, alokasi anggaran masih tidak proporsional pada SKPD maupun pada wilayah kecamatan. Masukan lainnya, Tim Anggaran Pemkab Nunukan diharapkan lebih mengakomodir masukan atau usulan usulan sesuai hasil reses DPRD Nunukan.

Saat membacakan Laporan Badan Anggaran DPRD Nunukan, Nuraida menyebutkan, ada sejumlah catatan berupa kesimpulan dan saran kepada Pemkab Nunukan yakni, perlu sinkronisasi KUA-PPAS dengan Musrenbang.

“Masalah hukum yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat perlu diselesaikan secara serius dan mendasar. Jika proses hukum belum selesai, ada kesepakatan Pemkab Nunukan dengan masyarakat yang punya hak, khususnya dalam bidang pertanahan,” ujarnya.

Selain itu, disebutkan program dan kegiatan yang belum skala prioritas perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaannya. Alternatifnya diganti dengan program yang disepakati Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Nunukan saat pembahasan.

“Pengadaan mobil jenazah perlu dipertimbangkan dan akan lebih ekfektif apabila pengadaan bus sekolah juga selain itu mobil jenazah sesuai dengan jumlah agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Disebutkan pula, upaya Pemkab Nunukan dan DPRD Nunukan untuk menaikkan upah atau gaji PNS maupun Non PNS adalah untuk perbaikan penghasilan.
“Perlu pula dicermati program yang bertumpu pada pemerataan secara kewilayahan serta memenuhi azas keadilan,” ujarnya.

Sumber: kaltim.tribunnews

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s