Dikepung Miras Impor, Perda Tak Mempan


Miras di nunukan

Peraturan Daerah (Perda) 32/2003 tentang Minuman Keras (Miras) belum juga bergerak. Padahal, penegak perda di Nunukan sudah berulang kali menyuarakan revisi terhadap perda tersebut. Semula, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nunukan memperoleh informasi bahwa Perda Miras sudah dalam tahap pembicaraan revisi. Namun faktanya, Bagian Hukum Setkab Nunukan memastikan Perda Miras No 32/2003 masih tetap menjadi acuan.

“Belum ada (rencana revisi),” kata Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setkab Nunukan Arman Jauhari, saat ditemui Radar Tarakan (Kaltim Post Group) baru-baru ini.
Dia mengatakan, penyampaian secara lisan memang sudah beberapa kali diterima Bagian Hukum. Namun eksekusi usulan revisi secara resmi belum disampaikan instansi teknis.
“Harusnya ada permintaan revisi dari dinas teknis. Terutama soal substansi apa-apa saja yang perlu direvisi dalam perda tersebut,” jelas Arman.
Dinas teknis dimaksud yakni Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Nunukan.
Kata dia, Bagian Hukum bisa saja menginisiasi revisi sebuah perda. Namun yang lebih mengetahui detil dan substansi yang perlu direvisi adalah dinas teknis.
“Sampai sejauh ini belum ada. Kalau memang ada permintaan, pasti kita proses sesuai mekanisme,” imbuhnya.
Sementara itu dalam berbagai kesempatan, Kepala Satpol PP Nunukan Syafrudin Arta mengatakan, revisi Perda Miras memang perlu disegerakan. Pertimbangannya, perda yang ada saat ini belum mampu menjerat pelaku miras secara cepat.
Dia menjelaskan, dalam sanksi yang dicantumkan pada Perda Miras saat ini, masih menggunakan acuan verbal biasa. Dimana pelaku miras diancam hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 5 juta.
Dengan sanksi kurungan sebesar itu, dikatakan Syafrudin, penegak perda harus melengkapi seluruh berkas tersangka sebelum dilimpahkan ke kepolisian.
“Jadi prosesnya masuk kategori verbal biasa. Yang kita inginkan adalah, perda kita ini bisa menjerat pelaku dengan metode tindak pidana ringan (Tipiring) dengan ancaman hukuman maksimal 3 bulan penjara,” jelasnya.
“Soal denda, terserah besarannya berapa. Yang terpenting kita bisa lakukan proses tipiring. Artinya ketika ada pelaku yang tertangkap tangan, hari itu juga bisa langsung kami proses,” tambahnya.
Peredaran miras di Nunukan memang sangat memprihatinkan. Lihat saja, dari sederet tangkapan yang dilakukan Satpol PP belum lama ini, ditemukan ratusan botol miras asal Tawau, Malaysia yang dipasok secara ilegal ke Nunukan.
Tangkapan sejenis bukan satu atau dua kali saja. Tiap melakukan pengamanan terhadap pelaku miras, barang bukti yang disita rata-rata berlabel luar negeri.
Pelaku yang tertangkap umumnya masih diberi keringanan. Yakni diberi teguran pertama dan mengisi surat pernyataan. Pertimbangannya jelas, sanksi kurungan yang menanti cukup tinggi, sementara beberapa pelaku yang tertangkap hanya membawa beberapa botol miras saja.

“Kasian juga kalau yang ditemukan bawa dua atau tiga kis miras di gardu mereka, kita proses ke verbal biasa. Kalau tipiring bisa lebih berefek. Apalagi kalau denda yang ditentukan cukup tinggi,” jelas Syafrudin. (kaltimpost 040114)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s