Bappeda Nunukan Mengacu RPJMD


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nunukan akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan, saat menyeleksi setiap kegiatan yang masuk skala prioritas untuk dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

alur-perencanaan-dan-penganggaran
Selain itu, untuk menertibkan usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat, semuanya harus mengacu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sesuai dengan Undang -Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
“Kami Bappeda menyeleksi, mensinkronisasikan program-program dari SKPD teknis. Ketika mereka mengusulkan, program ini menjadi prioritas daerah atau tidak? Skala prioritas kita mengacu pada RPJMD ini. Kalau ada program SKPD yang tidak sesuai RPJMD, kita tidak bisa akomodir, karena bukan prioritas,” ujarnya.
Di Kabupaten Nunukan, tidak mungkin mengakomodir semua usulan yang disampaikan dari sekitar 232 desa.
“Usulan kebutuhan desa itu berapa triliun? Kemampuan kita cuma Rp1,8 triliun. Jadi ini ada skala prioritas dan ada yang tidak,” ujarnya.
Selain itu, selama ini DPRD Nunukan seringkali bersikeras mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan saat reses DPRD. Padahal, mestinya penyusunan kegiatan didasarkan pada hasil Musrenbang.
“Musrenbang itu dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional.  Itu acuan. Ini coba kita luruskan kembali. Aspirasi yang langsung bukan tidak bisa kita akomodir, tetapi itu kita melihat. Ada sesuatu yang realistis dan itu tidak tidak terprogram tetapi kalau tidak dilakukan ada dampak yang besar,” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2015, perencanaan melalui Musrenbang dilaksanakan 2014.
“Nah dalam tenggang satu tahun ini kan kemungkinan pada saat 2015 ada hal yang emergensi sifatnya. Itu baru bisa kita akomodir, disinkronisasikan, itu yang sifatnya emergensi. Ini yang coba kita arahkan ke depan, bagaimana sistem perencanaan ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.
Tentunya, semua pihak mulai dari masyarakat, Pemkab Nunukan termasuk DPRD Nunukan harus memahami aturan yang ada.
“Kita usahakan untuk 2014 ini, aspirasi dari Musrnebang kita utamakan. Ada beberapa yang sifatnya emergensi yang tidak terprogram dengan baik, itu bisa kita komodir,” ujarnya. (kaltim.tribunnews 130114)
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s