Staf Disperindagkop Nunukan Beberkan Korupsi di Kantornya


Ilustrasi korupsi

Ilustrasi korupsi

Gerah dengan kelakuan pejabat di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindakop dan UMKM) Nunukan, seorang staf membeberkan kasus-kasus korupsi di kantornya.

Selain meminta fee kepada rekanan pengadaan barang di kantor tersebut, oknum pejabat di sana juga seringkali memanfaatkan biaya perjalanan dinas untuk meraup uang guna kepentingan diri sendiri.
Ar salah seorang staf dinas tersebut kepada wartawan membeberkan, banyak perjalanan yang dilakukan hanya untuk menguntungkan pejabat di dinas tersebut.

Misalnya saja, oknum pejabat dimaksud melakukan perjalanan dinas dengan membawa banyak surat perintah perjalanan dinas (SPPD).  Beberapa SPPD menggunakan nama staf, namun kenyataannya mereka tidak diberangkatkan.

Keuntungan dari SPPD itupun diraup pejabat dimaksud, tanpa memberikan sepeserpun uang kepada staf yang namanya digunakan.

“Banyak perjalanan dinas yang tidak betul. Atas perintah atasan, nama dipakai tetapi disuruh stand by saja. Nanti uangnya diambil sendiri saja,” ujarnya.

Ar mengaku namanya sudah seringkali digunakan untuk SPPD fiktif dimaksud. Setidaknya dalam sebulan sekali namanya digunakan untuk SPPD fiktif. Ia bahkan tidak ingat lagi, sudah berapa kali namanya digunakan untuk SPPD fiktif dimaksud. Pada setiap dinas luar itu, ada dua sampai tiga nama staf yang digunakan.

Saat namanya digunakan untuk SPPD fiktif, Ar terpaksa harus tinggal di rumah, meskipun tidak diberangkatkan.

“Kalau saya senang saja libur, di rumah saja.  Mending di rumah urus anak main-main,” ujarnya.
Ia mengatakan, seringkali staf di dinas tersebut merasa heran. Karena tidak pernah diberangkatkan tiba-tiba mereka disuruh menandatangani kuitansi.

“Tetapi tidak dapat apa-apa. Diambil sendiri uangnya,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, saat mutasi lalu perjalanan dinas fiktif kembali dilakukan dengan membuat tanggal mundur.

“Mutasi tanggal 27, surat perintah perjalanan dinas itu dibuat tanggal 24 atau 25. Itu dia ambil semuanya. Waktu itu ada enam orang namaanya dipakai.  Memang kalau kita ke Tarakan, ke Bulungan kalau Eselon IV itu sekitar Rp3 juta satu orang. Lumayan kalau sering sering kali,” ujarnya.

Modus lainnya, sang pejabat dimaksud memberangkatkan stafnya keluar daerah. Hanya saja, uang harian mereka harus dipotong untuk pejabat dimaksud.

“Lima hari berangkat itu dipotong satu hari. Jadi staf yang jalan ini empat hari, satu hari untuk dia. Banyak teman-teman itu yang keberatan. Tetapi namanya atasan tidak berani ngomong. Saya yang ngomong saja jadi musuh. Kita yang sakit,” ujarnya.

Para staf sebenarnya memaklumi jika pemotongan biaya SPPD maupun biaya SPPD fiktif digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana taktis yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hanya saja, mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan sama sekali, untuk apa penggunaan dana dimaksud?

“Asumsi kita ini digunakan untuk kantong sendiri,” ujarnya.

Kelakuan pejabat ini diakui semakin menjadi jadi dalam setahun terakhir. Ar memperkirakan, dalam sebulan setidaknya pejabat dimaksud meraup sekitar Rp20 juta dari perjalanan dinas fiktif staf dinas termasuk pemotongan biaya SPPD staf yang betul-betul diberangkatkan. Belum lagi keuntungan yang diraup dari perjalanan dinas pejabat itu sendiri.

“Silakan cek sendiri data pastinya di bendahara. Tahu sendiri dia orangnya hilang terus kan?,” katanya.

Tak hanya persoalan perjalanan dinas, Ar mengaku pernah didesak meminta uang dari rekanan. Namun hal itu ditolaknya. Penolakan ini yang menjadi puncak perseteruannya dengan pejabat dimaksud, selain protesnya terhadap SPPD fiktif dan pemotongan biaya SPPD.

“Dia sudah menekan saya, kamu kerja yang betul. Kalau ada pengadaan  jangan meminta kepada rekanan. Nah begitu ada pengadan, dia meminta kepada saya. Saya bilang Pak, saya memegang omongan Bapak. Satu sen pun tidak ada saya meminta kepada rekanan.  Itu nah yang kerja,” ujarnya, “Kalau mau saya mintakan atau saya panggil rekanannya ketemu langsung”.

Sejak itupula, Ar seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan. Misalnya saja, dokumen kenaikan pangkatnya tidak ditandatangani. Akibatnya, setahun kenaikan pangkatnya harus tertunda.

“Saya tanya apa alasan tidak mau tandatangan kenaikan pangkat saya?  Jawabannya nanti nanti. Itu saja terus.   Saya juga kebetulan sudah lama tidak cocok. Saya coba menyampaikan keberatan kawan-kawan, karena tidak ada yang berani protes,” ujarnya.

Sumber: tribunnews

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s