PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 01 TAHUN 2000 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN NUNUKAN


PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 01 TAHUN 2000

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN,

Menimbang   :

  1. bahwa   telah   dibentuknya   Kabupaten   Nunukan   berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, merlu memiliki Lambang Daerah sebagai identitas Kabupaten Nunukan itu sendiri;
  2. bahwa identitas Kabupaten Nunukan mengandung muatan nilai- nilai Philosofis, sosio-historis, dan budaya yang mencirikan kekhasan Kabupaten Nunukan yang tersimbolkan dalam Lambang Daerah yang keberadaannya sebagai pencerminan / miniatur Kabupaten Nunukan;
  3. bahwa berdasarkan Point a dan b di atas, Lambang Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat  :

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentangPerubahan   Atas   Undang-Undang   Nomor   47   Tahun   1999 (Lembaran   Negara   RI   Tahun   2000   Nomor   74,   Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentangBentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
  1. Surat   Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor   Pemda/10/9/29Tanggal 25 Juli 1967 tentang Penegasan Bentuk KegunaanLambang Daerah;

 

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

M E M U T U S K A N:

Menetapkan       : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
  2. Kabupaten   Nunukan   adalah   Daerah   Otonom   sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang     Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999;
  3. Bupati adalah Bupati Nunukan;
  4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II

BENTUK DAN ARTI/MAKNA LAMBANG DAERAH

Bagian Pertama

Bentuk dan Bagian Lambang Daerah

Pasal 2

 

(1)   Lambang Daerah berbentuk Perisai bersudut lima

(2)   Lambang Daerah terdiri dari bagian :

  1. Warna
    1. Hijau
    2. Kuning
    3. Coklat
    4. Biru
    5. Merah
    6. Putih
  1. Bintang bersudut Lima
  2. Tulisan Kabupaten Nunukan
  3. Tugu
  4. Perisai, Mandau, dan Tombak
  5. Orang Bergandeng Tangan di dalam garis segi empat yang terletak di tengah-tengah perisai
  6. Perahu
  7. Padi dan Kapas
  8. Gelombang Air Tiga Buah
  9. Tugu bergaris sejumlah dua belas buah, Tangga Tugusejumlah sepuluh, dan Perahu bergaris ke kiri sejumlah sembilan, bergaris ke kanan sejumlah sembilan
  10. Motto Penekindi Debaya

 

Pasal 3

a.   Bentuk, Ukuran Lambang Daerah adalah seperti dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Arti/Makna Lambang Daerah

Pasal 4

Arti/Makna dari bentuk, warna dan bagian-bagian Lambang Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

  1. Lambang   berbentuk   Perisai   bersudut   Lima   yang   berartimelambangkan   alat   pelindung   dalam   mencapai    cita-citaPemerintah dan Rakyat Kabupaten Nunukan.
  2. Warna lambang daerah adalah :
  3. Hijau berarti melambangkan Kemakmuran
  4. Kuning berarti melambangkan Keluhuran c.   Coklat berarti melambangkan ketabahan d.   Biru berarti melambangkan Keteguhan
  5. Merah berarti melambangkan Keberanian
  6. Putih berarti melambangkan Kesucian/Ketulusan
  7. Bintang bersudut lima artinya melambangkan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila secara utuh mencakup kelima silanya.
  8. Tulisan Kabupaten Nunukan adalah nama Kabupaten Nunukanyang berasal dari kata Nunuk bahasa Suku Tidung yang artinyaPohon Beringin
  9. Tugu yang berarti melambangkan Prasasti perjuangan rakyat Nunukan dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1967, ketika terjadi konfrontasi dengan Negara tetangga Malaysia yang dikenal dengan nama Dwi Kora
  10. Perisai, Mandau dan Tombak yang berarti melambangkan senjata tradisional dari suku pedalaman/Dayak, yang merupakan Penduduk Asli Kabupaten Nunukan
  11. Orang Bergandeng Tangan di dalam garis segi empat yang terletakdi tengah-tengah perisai yang berarti melambangkan penduduk yang berdomosili di Kabupaten Nunukan terdiri dari bermacam- macam suku maupun agama yang dianutnya tetapi tetap bersatu dan rukun di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Nunukan
  12. Perahu yang berarti melambangkan salah satu alat kendaraan lautyang dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan sebagai alat angkutan Nelayan maupun alat transportasi umum
  13. Padi dan Kapas yang berarti melambangkan sandang dan pangan
  14. Gelombang Air sebanyak tiga buah yang berarti melambangkanbahwa Kabupaten Nunukan dilaui oleh tiga buah sungai antara lain: Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Simenggaris
  15. Tugu bergaris sejumlah dua belas buah, Tangga Tugu sejumlah sepuluh, dan Perahu bergaris kiri sejumlah sembilan, bergaris kekanan   sejumlah   sembilan   buah   yang   berarti   melambangkan diresmikannya Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 bulan 10tahun 1999.

 

Pasal 5

Tulisan Penekindi Debaya Moto Daerah yang berarti Membangun Daerah adalah cita-cita Rakyat Kabupaten Nunukan untuk mencapai masyarakat bahagia, Adil Makmur serta Aman Tentram yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Lambang   Daerah   Kabupaten   Nunukan   mencerminkan   keadaan Kabupaten Nunukan masa lampau, masa kini dan masa akan datang.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

 

  1. Lambang Daerah dapat dipasang digunakan didalam atau diluar gedung Pemerintah Daerah, Mobil, Kapal, Motor Tempel, Perahu Motor   dan   sejenisnya   milik   Pemerintah   Kabupaten   yang digunakan untuk keperluan Dinas.
  2. Lambang Daerah yang dipasang / digunakan pada gedung-gedung Pemerintah Kabupaten tersebut diatas dilakukan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian.
  3. Penggunaan Lambang Daerah dapat digunakan pada naskah Dinas dan Naskah Dinas lainnya yang pantas memakai Lambang Daerah.

Pasal 8

  1. Penggunaan   Lambang   Daerah   dibagian   luar   gedung-gedung Pemerintah Kabupaten hanya diperbolehkan pada:
    a.   Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
    b.   Sekretariat   Dewan  Perwakilan  Rakyat   Daerah  Kabupaten Nunukan;
    c.   Dinas / Instansi / Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
    d.   Sekretariat Kecamatan;
    e.   Sekretariat Kelurahan / Desa
  2. Penggunaan    Lambang    Daerah    di    bagian    dalam    gedung diperbolehkan pada Kantor-kantor yang lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) tersebut..

Pasal 9

  1. Lambang Daerah dapat dipakai :
    • a.   pada   sudut   kiri   atau   tengah   Naskah   Dinas   Pemerintah Kabupaten;
    • b.   pada ijasah atau piagam dan atau Tanda Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
    • c.   pada  pakaian  Dinas  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    • d.   pada cap jabatan selain jabatan Bupati.
    • f.   sebagai  lencana  para  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah bagi mereka yang masih aktif.
    • g.   Pada Panji, Plakat dan Pandel.
  2. Yang  dimaksud  dengan  Pemakaian  Lambang  Daerah  tersebut pada ayat (1) di atas adalah memasang Lambang Daerah pada benda yang bersangkutan dengan Pertimbangan ukuran dan warna sebagaimana tersebut pada pasal 3.

Pasal 10

  1. Lambang Daerah dipasang / ditempatkan pada :
    • a.   Surat Dinas Pemerintah Kabupaten yang letaknya ditengah- tengah bagian atas atau sebelah kiri bagian atas;
    • b.   Surat ijasah dan atau Tanda Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten ditempatkan pada bagian tengah atas;
    • c.   Pakaian    Dinas    Pegawai    Negeri    Sipil    di    lingkungan Pemerintah Kabupaten pada bagian lengan baju sebelah kiri;
    • d.   Pakaian Tim Remsi Kabupaten pada dada sebelah kiri.
  2. Pemakaian Lambang Daerah sebagai :
    • a.   Lencana harus dipasang di dada sebelah kiri atas;
    • b.   Panji (tanda pengenal) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

  1. Dilarang menaruh atau membubuhi huruf, kalimat, angka gambar, tanda tangan atau tanda-tanda lain pada Lambang Daerah;
  2. Dilarang   menggunakan   Lambang   Daerah   sebagai   perhiasan, Merek/Cap   dagang,   Reklame   Perdagangan,   atau   propaganda politik dengan cara apapun juga.

Pasal 12

Bagi Lambang Perorangan, Perkumpulan Organisasi atau Perusahaan Swasta tidak diperkenankan menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 13

  1. Pelanggaran terhadap pasal 11 dan 12, diancam hukuman pidana kurungan  selama-lamanya   6   (enam)   bulan  dan  atau   denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah);
  2. Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak Pidana, dapat juga dilakukan   oleh   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   di   lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

  1. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berwenang : a.   menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b.   melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    c.   menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d.   melakukan penyitaan benda dan atau surat;
    e.   mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f.   memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g.   mendatangkan    orang    ahli    yang    diperlukan    dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h.   mengadakan   penghentian   penyidikan   setelah   mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup
    bukti  atau  peristiwa  tersebut   bukan  merupakan  tindak pidana     dan     selanjutnya     melalui    Penyidik     Umum
    memberitahukan  hal  tersebut  kepada  Pentuntut  Umum, tersangka atau keluarganya;
    i.    mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
  3. Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  14  Peraturan Daerah ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

 

  1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.
  2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 18 Desember 2000

PEJABAT BUPATI NUNUKAN, ttd
DRS.H.BUSTAMAN ARHAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2000 Nomor 01 Seri D Nomor 01
Pada Tanggal : 20 Desember 2000
Pj. Sekretaris Daerah,

Drs. H. Budiman Arifin
Pembina
NIP. 550 006 736

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s