KPU Nunukan Buka 48 Kotak Suara


Pembukaan kotak suara di 48 TPS di Kabupaten Nunukan, Minggu (10/8/2014) di Kantor KPU Nunukan.

Pembukaan kotak suara di 48 TPS di Kabupaten Nunukan, Minggu (10/8/2014) di Kantor KPU Nunukan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Minggu (10/8/2014) malam, membuka 48 kotak suara dari 48 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Nunukan. Pembukaan kotak suara ini terkait dengan 50 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)yang diajukan Tim Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi. Pembukaan kotak suara ini disaksikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dan saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon Presiden-calon Wakil Presiden.

“Yang dibuka 48 TPS, ada 50 gugatan,” ujar Hajjah Dewi Sari Bahtiar,Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan. Dia menjelaskan, PHPU untuk Kabupaten Nunukan menyangkut sertifikasi data pemilih. “Karena di dalam satu TPS ada beberapa perselisihan jumlah surat suara itu,” ujarnya.
Dewi mengatakan, sertifikasi data pemilih yang dimaksudkannya itu menyangkut jumlah pemilih yang menjadi besar karena masuknya daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)
“Kemarin yang waktu kita pleno kabupaten kita ada revisi dihadiri Panwas dan saksi. Memang data pemilih ada perbaikan karena kesalahan input di data terkait jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih. Tetapi itu tidak mempengaruhi perolehan surat pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2,” ujarnya.
Ia mengaku KPU Kabupaten Nunukan telah bekerja semaksimal mungkin dan seprofesional mungkin melaksanakan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden di Kabupaten Nunukan.
Sehingga dipastikannya pula, permohonan yang diajukan pada PHPU di Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan perolehan suara melainkan menyangkut pengisian DPK dan DPKTb. “Sebenarnya kita bukan perselisihan suara, tetapi pengisian sertifikat di data pemilihnya. Karena  memang kemarin jujur kita akui data pemilih banyak kita perbaiki karena SDM kita ditingkat bawah tidak semuanya sama.  Kita harus akui itu,” ujarnya.
Kesalahan data itu bisa terjadi ditingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Karena mereka biasanya di DPT digabung dengan DPK dan DPKTb. Otomatis hasilnya tidak sinkron antara jumlah suara sah dengan jumlah suara tidak sah. Namun saya tekankan ini tidak mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon,” ujarnya.
Meskipun memastikan kesalahan objek permohonan di 12 desa di lima kecamatan di Kabupaten Nunukan, pihaknya tetap akan membawa data dari desa yang disebutkan. Ia juga yakin, permohonan untuk Kabupaten Nunukan tidak akan signifikan mempengaruhi perolehan suara calon.
“Karena  ini hanya sertifikasi daripada data pemilih, ini kalau khusus untuk Kabupaten Nunukan. Kalau kabupaten lain saya tidak tahu,  mungkin ada perselisihan perolehan sura. Tetapi untuk Nunukan hanya sertifikasi  data pemilih saja dan memang kita akui ada perbaikan ditingkat PPS, PPK dan tingkat KPU dan ditingkat provinsi sudah kita lakukan,” ujarnya.
Sumber: kaltim.tribunnews.com – 11 Agustus 2014
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s