Giliran Pejabat Dinas PU Dijebloskan ke Tahanan


20141001-penahanan pu-web

Kepala Bidang Penataan Ruang, Sutan N Siburian dan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Sigit Pujiharjo, Rabu (1/10/2014) saat akan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungai Jepun, Nunukan. (niko ruru)

Jaksa Kejaksaan Negeri Nunukan, Rabu (1/10/2014) kembali menjebloskan dua pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Dua pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan masing-masing Kepala Bidang Penataan Ruang, Sutan N Siburian dan  Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang, Sigit Pujiharjo,

dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungai Jepun, Kecamatan Nunukan Selatan terkait kasus dugaan korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan, Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Nunukan.

Sebelumnya pada Senin lalu, Jaksa menahan mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ir Rudi Anggiatno MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan Ramdan Yusuf, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kasus dugaan korupsi kegiatan Pengadaan Buku Pengayaaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

Sutan dan Sigit, sejak pagi telah berada di Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan, untuk menjalani pemeriksaan. Selama proses pemeriksaan keduanya didampingi para penasehat hukumnya. Sejumlah staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan juga terlihat di sekitar ruang pemeriksaan di Ruang Pidana Khusus, Lantai II Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan.

Sekitar pukul 16.50, kedua tersangka berikut jaksa dan para penasehat hukum turun dari ruang pemeriksaan.  Sutan yang mengenakan setelan seragam waskat coklat muda bersepatu hitam dengan memanggul tas berwarna hitam serta Sigit yang mengenakan baju batik merah dan celana jeans  berwarna biru dipadukan sepatu abu-abu dengan membawa map berwarna biru, lalu diangkut dengan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Nunukan nomor Polisi KT 7169 F. Diatas bus, keduanya berbaur dengan belasan tahanan lainnya yang baru saja mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Nunukan.

Kepergian keduanya dari Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungai Jepun sekitar pukul 16.50, disaksikan para kerabat serta sejumlah staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan.  Mobil dinas nomor Polisi KT 84111 S yang biasanya digunakan Sutan, juga terlihat digunakan para stafnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Nunukan, Rudi Susanto SH MH mengatakan, dengan sejumlah pertimbangan, jaksa melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Keduanya akan menjalani masa penahanan hingga 20 hari kedepan.

Dia menjelaskan, dalam kasus itu kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999.

Sutan dijadikan tersangka terkait tanggungjawabnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Kalau merujuk pada tugas dantanggungjawab, dia dituntut untuk tahu. Selaku pengendali kegiatan yang menangani pelaksanan kegiatan di lapangan, dia harus tahu  mengenai hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan,” ujarnya.

Sutan juga mengetahui, pada saat diajukan pembayaran oleh kontraktor pelaksana kegiatan, ternyata kegiatan belum selesai 100 persen.

“Termin kedua mengajukan pembayaran 100 persen, padahal realnya kisarannya sekitar 80 persen menurut mereka. Pun demikian kegiatan pemotretan belum dilaksanakan hingga jatuh tempo kontrak pada 13 Desember. Mereka menyatakan 100 persen dengan pertimbangan pernyataan dari rekanan yang sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut,” ujarnya.

Sementara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sigit yang membantu tugas PPK bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Dan dia melaporkan hasil pengawasan ke PPK terkait pekerjaan ini yang belum selesai. Dia sudah menyampaikan,” ujarnya.

Akibat tindak pidana korupsi dimaksud, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Samarinda, negara dirugikan hingga Rp541.550.000 dari nilai kontrak pekerjaan Rp1.378.795.000, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan 2012.

Selain kedua pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan juga telah menetapkan Jumali, pemimpin PT Tritunggal, selaku kontraktor proyek dimaksud sebagai tersangka.

“Sementara sudah kita panggil tetapi belum bisa hadir. Nanti akan dihadirkan paksa,” ujarnya.

Sumber: kabarnunukan.com – 1 Oktober 2014

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s