Mantan Kadishutbun Nunukan Divonis Dua Tahun Penjara


Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang diketuai Yusriansyah, Senin (17/11/2014) siang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, Suwono Thalib.

Terdakwa korupsi kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan pola revolving fund (dana bergulir) tahun 2006 di Dishutbun Kabupaten Nunukan itu juga dijatuhi denda Rp100 juta dengan ketentuan jika tidak membayar diganti tiga bulan pidana penjara. Terhadap vonis tersebut, Suwono langsung menyatakan banding.

“Kalau kita masih pikir-pikir, menunggu petunjuk pimpinan. Tetapi kemungkinan banding juga,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Nunukan, Rudi Susanto SH MH.

Vonis yang dijatuhkan Hakim ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan, 11 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta dengan ketentuan jika tidak membayar diganti enam bulan pidana penjara.

Rudi mengatakan, pihaknya memberikan tuntutan yang tinggi kepada terdakwa dengan mempertimbangkan, selama pemeriksaan di Pengadilan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

“Dia melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri,” ujarnya.

Selain itu, kerugian negara dalam kasus itu sangat besar mencapai Rp18,539 miliar.“Terkait kerugian itu belum ada pengembalian kerugian negara sama sekali,” ujarnya.

Namun dalam kasus itu, Hakim malah menilai Suwono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang -Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Suwono kembali mulai disidang di Pengadilan Negeri Nunukan pada Rabu (1/9/2014), setelah lebih setahun tertunda karena terdakwa sakit.

Sebelumnya dalam kasus itu Hakim Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Sujendro Edi Nugroho, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terkait jabatannya sebagai Kepala Bidang Perkebunan. Selain Sujendro, Muhammad Soleh Effendi, mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut juga telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Saat ini keduanyatengah melakukan upaya hukum kasasi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai para terdakwa dengan kewenangannya telah memberikan dana bergulir kepada masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir.

Para petani juga tidak diikat dengan perjanjian untuk mengembalikan dana bergulir. Padahal dana bergulir merupakan aset Pemerintah Kabupaten Nunukan.(niko ruru)

Sumber: kabarnunukan.com – 17 November 2014

Tertunda Lebih Setahun, Sidang Mantan Kadishutbun Nunukan Kembali Dilanjutkan

20141118-sidang kasus korupsiPengadilan Negeri Nunukan, Rabu (1/9/2014) kembali menggelar sidang dugaan korupsi kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan pola revolving fund (dana bergulir) tahun 2006 di Dishutbun Nunukan.

Sidang dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nunukan, Suwono Thalib ini sempat tertunda lebih setahun, karena terdakwa sakit.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, Yusriansyah ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Salah satu saksi yang dihadirkan pada persidangan ini mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nunukan Sujendro Edi Nugroho. Sujendro yang saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terkait jabatannya sebagai Kepala Bidang Perkebunan, sudah lebih dulu divonis dua tahun penjara. Saat ini, ia melakukan upaya hukum kasasi.

Dari pantauan media ini, Suwono Thalib yang mengenakan setelan kemeja dan celana berwarna cokelat muda dan sepatu cokelat tua, didampingi dua penasehat hukumnya.

Sidang yang dimulai pukul 10.00 itu, berakhir pukul 12.16.

Selain Sujendro, Muhammad Soleh Effendi, mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut juga telah dijtauhi hukuman dua tahun penjara.

Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dalam dakwaan subsidar yaitu pasal 3 jo Pasal 18 Undang -Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang no 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Selain hukuman pidana dua tahun penjara, majelis menjatuhkan denda Rp100 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga bulan hukuman pidana penjara dikurangi dengan hukuman yang sudah dijalani terdakwa.

Vonis yang dijatuhkan kepada mereka lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya 11 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta dengan ketentuan jika tidak membayar diganti enam bulan pidana penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai terdakwa dengan kewenangannya telah memberikan dana bergulir kepada masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir.

Para petani juga tidak diikat dengan perjanjian untuk mengembalikan dana bergulir. Padahal dana bergulir merupakan aset Pemkab Nunukan.

Akibat tindak pidana korupsi dimaksud, negara dirugikan hingga Rp18,539 miliar

Sumber: kabarnunukan.com – 1 Oktober 2014

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s