DPRD Nunukan Tantang Pemerintah Pusat Kunjungi Perbatasan


20130701-hutan-01DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menantang Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Pusat untuk melihat langsung kondisi masyarakat tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Tantangan itu dilontarkan DPRD untuk memastikan kebenaran pemberitaan yang berkembang saat ini mengenai perpindahan WNI asal Desa Sinapad, Sinkod, dan Simatipal yang menjadi warga negara Malaysia.

“Mereka selalu mengklaim kalau tidak ada yang eksodus. Tapi saya bertanya balik. Apakah Bupati Nunukan, Pj Kaltara, Pemerintah Pusat pernah mengunjungi desa itu? Kan tidak pernah. Ayo kita ke sana sama-sama, buktikan,” kata Niko Haryanto, anggota Komisi III DPRD Nunukan kepada Media Indonesia, Senin (17/11/2014).

Untuk mengetahui secara pasti penderitaan dan keterbelakangan masyarakat perbatasan, pemerintah harus menggunakan jalur sungai dengan lama perjalanan 10-12 jam dari Nunukan. Biaya sekali jalan bisa mencapai Rp6 juta.

“Pemerintah dapat melihat langsung dan merasakan penderitaan warga perbatasan. Mahalnya harga BBM dan kebutuhan lainnya. Jangan heran jika mereka sangat tergantung dengan Malaysia,” kata dia.

Selama ini pemerintah hanya selalu menyusun konsep program mengenai wilayah perbatasan, namun hingga kini tidak ada implementasi dari program itu. “Jangankan wilayah perbatasan dapat anggaran pusat, anggaran alokasi dana desa dari Pemkab Nunukan saja tidak pernah dapat. Bagaimana mereka maju?” kata Niko.

Dia pun meminta pemerintah tanggap dalam mengelola masalah seperti ini agar wilayah perbatasan yang langsung berhadapan dengan Tawau, Malaysia, tidak lepas. Selain itu, dia mengimbau pemerintah segera malakukan pembangunan kawasan dengan membuka kawasan terisolir. Warga perbatasan, kata dia, sudah jenuh dengan janji-janji yang tak kunjung tiba.

“Siapa pun yang mendapatkan perlakuann diskriminatif pasti juga marah. Itulah kondisi nyata masyarakat kita disana (perbatasan) hidup berkesusahan,tidak ada fasilitas publik. Jadi jangan heran jika mereka pindah warga negara atau mempunyai identitas ganda,” kata Niko.
JCO

Sumber: news.metrotvnews.com – 17 November 2014

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s