Perda: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG


PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR   04   TAHUN 2008

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

 

Menimbang              :

  • a. bahwa Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa, merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa sehingga wajib dilingdungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga diri secara wajar dan proposional baik secara Hukum, Ekonomi, politik, sosial, dan Budaya tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, dan Golongan;
  • b. bahwa berdasarkan Norma-Norma agama, serta Norma Hukum baik nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan (trfficking) perempuan dan anak meruoakan kejahatan kemenusiaan yang harus diberantas hingga keakar-akarnya;
  • c. bahwa untuk mengantisipasi Perdagangan Orang, Pemerintah Kabupaten Nunukan harus melindungi warganya khususnya Perempuan dan anak pekerja dari tindakan traffikking baik yang dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri;
  • d. bahwa berdasarkan Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penenganan Korban Perdaganagan Orang;

Mengingat                :

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejatraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimun Age FOR Adminissioon to Employmetmen (Konvensi ILO Mengenai usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Sasi menusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupatenn Kutai, Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahann Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahunn 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengsahan ILO Convention Nomor 182 Concenrnung The Prohibition and Immadiate Action For the Emilination of the worst Frorms of Child labour ( Konvensi ILO Nomor182 Mengenai pelarangan dan indakan segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43941);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Menusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4026);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlingdungan Anak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlingdungan saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635;
  17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  18. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejatraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  19. Peraturan Pemerintan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejatraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlingdungan terhadap sorban dan saksi dala pelanggaran Hak Asasi Menusia yang berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Hubungan Verja antar Penyelenggara Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 07 Seri D Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan            :     PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENENGANAN KORBAN PERDAGANAGAN ORANG.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

  1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

  1. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000tentang PerubahanAatas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
  2. Bupat adalah Bupati Nunukan.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dsebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan
  4. Kepala Dinas Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan;
  5. Perdagangan Orang hádala Tindakan Perekrutan , pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penrimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyelegunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan Hutan, atau memberi bayaran atau memfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memengang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
  6. Tindak Pidana Perdagangan Orang hádala setiap tindakan atau serangkaina tindakan yang mememnuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Korban ádala seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;
  8. Setiap Orang hádala orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tidak pidana perdagangan orang;
  9. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan Belas Tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

  1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
  2. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau prakrik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pememfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril;
  3. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pememfaatan organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keungtungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;
  4. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengmpulkan, membawa,atau mnemisahkan seseorang dari keluarga atau komoditasnya.
  5. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari tempat ketempat lain;
  6. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau   tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemrdekaan seseorang;
  7. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseoran;
  8. Restusi adalah pembayaran ganti kerigian yang dibebankankepada pelaku berdasarkan putusan pegadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil daniatau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya;
  9. Rehalibilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisio fisik, psikis,dan sosial agar dapat melaksanakan peranannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
  10. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjamin atau terpaksa menjamin dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
  11. Surat Izi bekerja diluar Daerah yang selanjutnya disebut SIBD surat Izin yang diberikan kepada warga Kabupaten Nunukan yang akan mencari pekerjaan dinunukan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

penyelenggaraan pencegahandan penangan korban Perdagangan orang berasakan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan memperhatikan:

  1. Penghormatan dan pewngakuan terhadap hak dan martabat menusia;
  2. Kepastian hukum
  3. Proposionlisme
  4. Non-diskriminasi
  5. Keaadilan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pencegahan dan penangan korban perdagangan orang adalah untuk:

  1. mencegah sejak dini dan menangani perdagangan orang;
  2. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi perdagangan orang dan perbudakan menusia
  3. menyelamatkan, melindungi dan merehalibitasi korban perdagangan orang dan memberikan tindakan Hukum/sanksi yang terhada pelaaku maupun pihak-pihak yang mendukung perdagangan orang;

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENAGANGAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Prosedur Bekerja diluar daerah

Pasal 4.

  • Setiap perempuan dan anak yang akan bekerja diluir kabupaten nunukan dan luar negeri wajib memiliki SIBD yang dikeluarkan oleh Kepala desa tau lurah dan yang diketehui dan disahkan oleh Camat setempat.
  • Untuk mendapatkan SIBD sebagai mana disebutkan pada ayat (1), pemohom harus mengajukan permohonan lepada kepala desa atau lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Permohonan tertulis yang dituls sendiri
  2. Bagi yang Belem berusia diatas delatan belas tahun (delatan Belas Tahun)menyertakan surat izan orang tua atau wali;
  3. Bagi perempuan yang telah menikah, suazi yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada syrat permohonan tersebut;

  • Apabila melalui jasa dari suatu PPTKIS atau perantara yang datang langsung kedesa atau kelurahan, PPTKIS atau perantara tersebut wajib melapor secara resma lepada kepala Desa atau Luraj, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, kealamat dan nama preusan dan atau tempat verja dimaksud.

Pasal 5

  • Setiap SIBD yang dikeluarkan oleh kepala desa tau lurah, wajib disampaikan lepada camat untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan persyartan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
  • Camat mengaddimnistrasikan seluruh SIBD yang disampaikan oleh kepala desa atau lurah yang disetujui dan atau yang ditolak pengesahaanya.
  • Camat wajib melaporkan pelaksanaan administrasi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) lepada Bupati
  • Bupati melaporkan SIBD yang telah diterbitkan Lepada Gubernur.

Pasal 6

(1) Bupati yang melaluai Dinas yang menangani ketenagakerjaan memonitor setiap SIBD yang dilaporkan oleh masing-masing Camat untuk ditindak lanjuti guna pengawasan dan pembinaan.

(2) Dinas yang menenganin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan kegiatan perkrutan, pengumpulan, pengiriman dan eksploitasi orang.

Pasal 7

  • PPTKIS berkewajiban melaporkan setiap pengiriman tebaga kerja baik yang bekerja didalam negeri maupun diluar negeri kepada bupati melalui dinas yang menangi ketenaga kerjaan.
  • Bupati membina dan mengawasi setiap PPTKIS yanmg berada diwilayah Kabupaten melalui dinas yang menagani ketenagakerjaan, berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten memonitor setiap pengiriman tenaga kerja keluar daerah bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penanganan Pekerja Anak

Pasal   9

  • Setiap orang dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak sebagaimana dimaksid pada ayat (1), meliputi:
  • Pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan penghampatan serta kerja paksa atau wajib kerja,termasuk pengerahan anal secara paksa atau wajib.
    2. Pemempaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
    3. Pemepaatam penawaran, penyediaan, anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian intenasional; dan atau
    4. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak;
  • Pemerintah Kabupaten, instansi terkait dan masyarakat bekerja sama melakukan upaya penenanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi serangkaian tindakan baik berupa preventip, resentip. Refresif dan rehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan ditempat-tempat yang potensial menimbulkan bentuk-bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak serta pemulihan.

BAB   IV

GUGUS TUGAS

Pasal 10

  • untuk melaksanakan peneggulangan perdagangan orang, bupati membentuk gugus tugas, yang keanggotaanya meliputi wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademi.
  • Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Koordinatif yang bertugas:
    1. Memberikan saran pertimbagan kepada bupati mengenai penanggulangan perdagangan orang;
    2. Mengkoordinasikan uapaya penanggulangan dan penaganan tindak pidana perdagangan orang;
    3. Melaksanakan advokasi,sosialisasi pelatihan dan kerjasama;
    4. Memantau pelaksanaan perlindungan korban pyang meliputi rehabilitasi dan reintegrasi sosial budaya;
    5. Memantau perkembangan pelaksanaan penegak hukum.
  • Wilayah kerja gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah kabupaten Nunukan,hubungan antar kabupaten lainnya, hubungan dengan negara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Gugus Tugas dipimpin oleh kepala dinas atau pejabat lain yang ditujuk berdasarkan keputusan bupati;
  • Pembiayaan untuk pelaksanaan Gugus tugas dibebanjkan kepada:
    1. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten Nunukan
    2. Sumber dana lain yang sah daN TIDAK MENGIKAT
  • Gugus Tugas menyusun rencana penanggualnag perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.

Pasal   11

Bupati membentuk kelembangaan yang menangani peneganan Korban perdagangan orang dikabupaten nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap korban penanganan perdagangan orang yang terjadi pada perusahann atau tempat Kerja luar negari dan atau luar daerah dilaksanakan penjeputannya oleh Gugus Tugas dan ditempatkan pada Rumah perlindungan atau sarana dan prasarana yang ada;

BAB V

PEMBINAAN

PASAL 13

  • Untuk membantu memulihkan kesehatan fisik, psikis, sekdusl dan social para sorban perdagangan orang, pemerintah kabupaten dapat menyediahkan rumah perlindungan dan/atau mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana yang ada, dengan mengembangkan pola kemitraan antara pemerintah kabupaten ,swasta dan masyarakat.
  • Pemerintah kabupaten membererikan desempatan seluas-luasnya lepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang akan menyediakan dan a/atau menyelenggarakan Rumah perlindungan.
  • Ketentuan mengenai penyediaan rumah perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh bupati.
  • Biaya Penyediaan operacional Rumah Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
    1. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Nunukan.
    2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PERAN SERTA

Pasal 14

Peran serta pemerintah kabupaten nunukan sebagai berikut:

  1. Memberikan konstribusi terhadap penanganan perdagangan orang:
  2. melakukan penyebarluasaninformasi mengenai penanganan korban perdagangan orang;
  3. menyediakan rumah Perlindungan untuk pemulihan korban perdaganagan orang;dan
  4. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak Kepolisian;

Pasal 15

Peran serta dunia usaha sebagai berikut:

  1. Setiap orang atau kelompok, organisasi politik, organosasi masyarakat, serta Lembaga masyarakat lanilla wajib berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak serta upaya pemerintah kabupaten merehabilitasi sorban perdagangan orang; dan
  2. Pemerintah kabupaten bermitra dengan masyarakat setempat dalam penaganagn dan pencegahan perdagangan orang, dan dapt melakukan koordsinasi dengan aparat Kepolisian setempat.

       wajib retribusi harus mengajukian permohonan secara tertulis lepada.

Pasal 16

Peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau badab hádala sebagai berikut:

  1. memberikan konstribusi terhadap penangan perdagangan orang;
  2. melakukan penyebar luasan informasi menganai penagnagn korban perdagangan orang;

c     menyediakan Rumah perlindungan untuk pemuluhan korban perdagangan orang: dan

  1. memberikan informasi dan atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak yang berwajib.

BAB VII

PERLINDUNGAN SANKSI DAN/ATAU KORBAN

Pasal   17

Sanksi atau/atau korban kasus perdaganagan orang berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan/atau keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untukn tidak disebarluaskan pada hkhalayak umum termasuk dari petugas yang berwenang, pers maupun terdakwa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk menangani permasalahan perdagangana orang yang terjadi diluar daerah dan/atauluar negeri, dikembangkan verja sama antar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dan/atau:

  1. Melakukan perekrutan,pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunan kekerasan atau ancama kekerasan, pemfaatan posisi kerentanan utang untuk tujuanmengeploitasi atau berakibat terekploitasinya orang;
  2. Memasukkan orang kewilayah kabupaten nunukan dengan maksud diperdagangkan dan/atau dibawa keluar kabupaten Nunukan untuk diperdagangkan .
  3. Memberikan bantuan,kemudahan, sarana dan keterangan untuk terjadinyan perdagangan orang.
  4. Menyembunyikan pelaku perdagangan orang;
  5. Menyembunyikan informasi tentang adanya perdagangan orang;
  6. Menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahui dugunakan sebagian dan/atau seluruhnya untuk melakukan perdagangan orang.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

 

  • Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
  • Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

  1. Selain penyidik POLRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya. Berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang retribusi daerah;
    2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    4. Melakukan penyitaan benda atau surat;
    5. Mengambil sidik jari dan memotrek tersangka;
    6. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
    7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    8. Mengadakan penghentian penyidikan

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan

pada tanggal 02 April 2008

BUPATI NUNUKAN,

             ttd

ABDULHAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan

pada tanggal 02 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

                               ttd

                      ZAINUDDIN HZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2008 NOMOR 09 SERI C NOMOR 01

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MUHAMMAD AMIN, SH

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s