Perda: Izin Usaha Perusahaan Pelayaran, Izin Usaha Penungjang Angkutan Laut Dan Izin Usaha ASDP


PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN, IZIN USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT DAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI   NUNUKAN,

Menimbang  :

  1. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Diperairan, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah , Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar perairan;
  2. bahwa salah satu bentuk pelayanan dasar perairan adalah pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayaran, Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perusahaan Pelayaran,Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Izin Usaha Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan;

Mengingat    :

  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan   Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten NunukanTahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN, IZIN USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT DAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
  1. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
  2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
  4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
  5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dangan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
  7. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan, kepelabuhanan dan serta keamanan dan keselamatannya.
  8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
  9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yag dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
  10. Angkutan Perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai, danau dan angkutan penyeberangan.
  11. Angkutan Laut adalah segala kegiatan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke palabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
  12. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
  13. Usaha Penunjang Angkutan Laut adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut.
  14. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal.
  15. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan/atau hewan melalui angkutan darat, laut dan/atau udara.
  16. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah kegiatan mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.
  17. Usaha Tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut.
  18. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan , membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas.
  19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

(1)  Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha bidang Perusahaan pelayaran, Usaha Penunjang Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usahanya dalam lintas dalam di wilayah Kabupaten Nunukan wajib memiliki Izin Usaha dari Bupati.

(2)  Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain wajib memiliki izin usaha juga diwajibkan memiliki kantor induk atau cabang yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Pasal 3

  • Setiap orang atau badan yang akan mendapatkan Izin Usaha Pelayaran wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
    1. Foto copy KTP Direktur Utama/Penanggungjawab perusahaan.
    2. Foto copy akte pendirian perusahaan;
    3. Surat keterangan memiliki kapal berbendera Indonesia berukuran minimal GT 175 (Gross Tonage seratus tujuh puluh lima);
    4. Surat keterangan memiliki tenaga ahli setingkat Diploma III dibidang ketatalaksanaan, nautika dan/atau teknika pelayaran niaga.
    5. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
    6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  • Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.
  • Penelitian administratif dan evaluasi lapangan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
  • Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.
  • Apabila ditolak Bupati memberikan alasan-alasan penolakan.

 

Bagian Kedua

Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)

Pasal 4

  • Setiap orang atau badan yang akan mendapat Surat Izin Operasi  Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
    1. Foto copy KTP Direktur Utama/Penanggungjawab    Perusahaan;
    2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
    3. Foto copy Izin Usaha dari perusahaan induknya;
    4. Surat Keterangan kepemilikan kapal sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia dengan ukuran dan tipe kapal yang disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya/induknya yang dibuktikan dengan salinan gross akte surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
    5. Surat keterangan memiliki tenaga ahli dibidang perlayaran berupa : bidang tata laksana/nautika atau teknika pelayaran niaga setingkat D III;
    6. Surat keterangan domisili perusahaan; dan
    7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.
  • Penelitian administratif dan evaluasi lapangan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
  • Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.
  • Apabila ditolak Bupati memberikan alasan-alasan penolakan.

 

Bagian Ketiga

Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)

Pasal 5

  • Setiap orang atau badan yang akan mendapat Izin Usaha Pelayaran Rakyat wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
    1. Foto copy KTP Direktur Utama/Penanggung Jawab;
    2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
    3. Surat Keterangan kepemilikan minimal 1 (satu) unit kapal layar, kapal layar motor tradisional berukuran sampai dengan GT 500, kapal motor berukuran sekurang-kurangnya GT 7 serta setinggi-tingginya GT 35 dan berbendera Indonesia yang dibuktikan dengan salinan gross akte surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
    4. Surat keterangan memiliki tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan  dan/atau nautika dan/atau teknika pelayaran niaga tingkat dasar;
    5. Surat keterangan domisili perusahaan;
    6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  • Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.
  • Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
  • Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.
  • Apabila ditolak Bupati memeberikan alasan-alasan penolakan.

 

Bagian Keempat

Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut

Paragraf Kesatu

Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUEMKL)

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang akan mendapat Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUEMKL) wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :

  1. Foto copy KTP Direktur Utama/Penanggung Jawab;
  2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Surat Keterangan memiliki modal yang cukup untuk usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
  4. Surat keterangan memiliki tenaga ahli dibidang Ekspedisi Muatan Kapal Laut;
  5. Surat keterangan domisili perusahaan;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.

(3) Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lama 15 (lima      belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.

(5)  Apabila ditolak Bupati memberikan alasan-alasan penolakan.

Paragraf Kedua

Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)

Pasal 7

  • Setiap orang atau badan yang akan mendapat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
    1. Foto copy KTP Direktur Utama/Penanggung Jawab;
    2. Foto copy akte pendirian perusahaan;
    3. Surat keterangan memiliki tenaga ahli dibidang bongkar muat;
    4. Surat keterangan memiliki modal yang cukup untuk usaha Bongkar Muat;
    5. Surat keterangan domisili perusahaan;
    6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  • Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.
  • Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
  • Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.
  • Apabila ditolak Bupati memberikan alasan-alasan penolakan.

Paragraf Ketiga

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

Pasal 8

(1) Setiap orang atau badan yang akan mendapat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :

  1. Foto copy KTP Direktur Utama/Penanggung Jawab;
  2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Surat Keterangan memiliki modal dan peralatan yang cukup untuk usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
  4. Surat keterangan memiliki tenaga ahli dibidang Jasa Pengurusan Transportasi;
  5. Surat keterangan domisili perusahaan;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.

(3) Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4)  Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.

(5) Apabila ditolak Bupati memberikan alasan-alasan penolakan.

Paragraf Keempat

Surat Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUPT)

Pasal 9

(1) Setiap orang atau badan yang akan mendapat Izin Usaha Perusahaan    Tally wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :

  1. Foto copy KTP Direktur Utama/Penanggung Jawab;
  2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Surat Keterangan memiliki modal dan peralatan yang cukup untuk usaha Tally;
  4. Surat keterangan memiliki tenaga ahli dibidang Usaha Tally;
  5. Surat keterangan domisili perusahaan;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.

(3) Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4)  Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.

(5) Apabila ditolak Bupati memberikan alasan-alasan penolakan.

Paragraf Kelima

Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas (SIUDPK)

Pasal 10

(1) Setiap orang atau badan yang akan mendapat Izin Usaha Depo Peti Kemas wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :

  1. Foto copy KTP Direktur Utama/Penanggung Jawab;
  2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Surat Keterangan memiliki modal dan peralatan yang cukup untuk usaha Depo Peti Kemas;
  4. Surat keterangan memiliki tenaga ahli dibidang Depo Peti Kemas;
  5. Surat keterangan domisili perusahaan;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.

(3 Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.

(5) Apabila ditolak Bupati memberikan alasan-alasan penolakan

 

Bagian Keenam

Surat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

(SIUASDP)

Pasal 11

(1) Setiap orang atau badan yang akan mendapat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :

  1. Foto copy KTP Direktur Utama/Penanggung Jawab;
  2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Surat Keterangan memiliki kapal berbendera Indonesia yang diperuntukkan bagi angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  4. Surat keterangan memiliki tenaga ahli dibidang Usaha ASDP;
  5. Surat keterangan domisili perusahaan;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.

(3) Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lambat 15 (lima                 belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.

(5) Apabial ditolak Bupati memberikan alasan-alasan penolakan.

Pasal 12

Izin usaha yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang kegiatan usahanya masih berjalan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

(1) Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 mempunyai kewajiban :

  1. memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayaran;
  2. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis perizinannya;
  3. membayar ganti rugi kepada penduduk yang tanah atau lahannya dijadikan lokasi kegiatan usaha;
  4. melaksanakan pemeliharaan dibidang keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  5. mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia; dan
  6. pemegang izin wajib daftar ulang setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dikenakan biaya.

BAB V

BERAKHIR DAN BATALNYA IZIN USAHA

Pasal 14

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, sampai dengan Pasal 11 berakhir dan batal  karena :

  1. tidak melaksanakan kegiatan/usahanya lagi;
  2. menghentikan kegiatan/usahanya atas permintaan sendiri;dan
  3. mengalihkan atau memindahtangankan izin.

Pasal 15

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 batal karena :

  1. melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  2. melanggar kewajiban-kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 16

  • Setiap Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Pelayaran, Izin Usaha Penunjang Angkatan Laut, Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah sendiri.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

  • Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan/instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pengaturan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Selain Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini yang Pengaturannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berwenang :

  1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pidana;
  2. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. melakukan penyitaan benda atau surat;
  5. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  1. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  2. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  3. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penunutut Umum, tersangka atau keluarganya;
  4. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

  • Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam degan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  • Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  • Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin usaha yang telah dimiliki oleh pemegang izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perairan dan Tarif Pengukuran Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Dispensasi Penumpang dan Registrasi Kapal dan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif Izin Usaha, Izin Operasi, Izin Trayek, Buku Pas Jalan Kapal, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) pada Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai habis masa berlakunya.

Pasal 21

Terhadap izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah lain yang melaksanakan usaha di wilayah Kabupaten Nunukan wajib daftar ulang atau registrasi ulang.

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan dan Tarif Pengukuran Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Dispensasi Penumpang dan Registrasi Kapal dan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif Izin Usaha, Izin Operasi, Izin Trayek, Buku Pas Jalan Kapal, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) pada lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan

pada tanggal 01 September 2005

BUPATI NUNUKAN,

TTD

ABDULHAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan

pada tanggal 01 September 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

                           ZAINUDDIN HZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI E NOMOR 02

 

Penumpang dan Registrasi Kapal dan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif Izin Usaha, Izin Operasi, Izin Trayek, Buku Pas Jalan Kapal, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) pada lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan

pada tanggal 01 September 2005

BUPATI NUNUKAN,

 

 

 

  1. ABDULHAFID ACHMAD
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s