Wow! 500 PNS Nunukan Terjaring Berkeliaran Saat Jam Kerja


Robby Nahak Serang, Kepala Satpol PP Nunukan

Robby Nahak Serang, Kepala Satpol PP Nunukan

Masih ingat gaya “koboi” Bupati Nunukan terhadap Pegawai yang tidak disiplin diawal pemerintahannya. Meski dikecam banyak pihak, tapi sebenarnya cukup efektif untuk membuat para PNS (Pegawai Negeri Sipil) disiplin masuk kantor. Nah, bandingkan dengan kondisi saat ini di mana saat razia dilakukan setidaknya menemukan 500 PNS berkeliaran pada jam kerja.

Basri pernah dikecam karena dianggap otoriter. Pegawai yang terlambat tak segan-segan ia hukum dengan push-up dan dijemur. Lantaran mendapat penolakan, gebrakan disiplin itu mengendor lagi. Sampai akhirnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan mengumumkan, baru-baru ini menjaring lebih dari 500 PNS yang kedapatan berkeliaran saat jam kerja.

Rendahnya disiplin Pegawai di Kabupaten Nunukan terlihat dari banyaknya yang terjaring dalam setiap operasi disiplin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan. Dalam sekali operasi, Pol PP Nunukan mengaku selalu menjaring lebih dari 100 PNS.

”Dalam dua bulan ini lebih dari 500. Lima kali dalam hari-hari yang berbeda dalam operasi itu selalu yang terjaring itu lebih dari 100 PNS. Itu kita dapat jam 8 sampai jam 10. Padahal disitulah produktifitas kerja. Kasihan masyarakat yang jauh-jauh datang untuk mendapatkan pelayanan, tapi pegawainya nggak ada,” urai Roby Nahak Serang, Kepala Satpol PP Nunukan, Selasa (09/06/2015).

Lebih ironisnya lagi, keberadaan PNS di luar jam kerja tanpa alasan yang jelas. Menurut Roby sudah tidak ada kepedulian lagi dari pimpinan SKPD terhadap disiplin PNS di Kabupaten Nunukan. Bahkan Pol PP sempat menemukan pejabat terkait nongkrong di warung saat jam kerja. Roby Nahak Serang mengaku pelaksanaan operasi disiplin selalu dilakukan antara jam 08:00 hingga jam 10:00 wita.

“Mereka sudah tidak punya malu lagi. Bayangin pejabat duduk merokok di warung jam 8 dan jam 9, sudah tidak punya kepedulian. Sangsi moral itu mereka sudah tidak punya,” imbuh Roby.
Penerapan peraturan Bupati Nunukan terkait pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), menurut Roby, sudah tidak efektif lagi mencegah PNS malas berkeliaran di jam kerja. Menurutnya pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

“Ini harus ada tindak lanjut, mungkin penahanan gajinya, pengurangan untuk tidak naik pangkat. Ada peneguran hak-haknya. Untuk pengurangan TPP sudah tidak mempan, harus dievaluasi itu. Menurut hemat saya harus diatur regulasi baru yang berbasis kinerja. Di sini peran dari kepala satuan unitnya, dia harus mengawasi. Harus memberikan pekerjaan. Dia harus memberikan pengawasan, “ pungkas Roby.

Sumber: beritakaltara.com 9 Juni 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s