Asmin Laura Sebut Putusan Mahkamah Konstitusi tak Adil


Asmin Laura, Anggota DPRD Kaltara

Asmin Laura, Anggota DPRD Kaltara

Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan terkait pencalonan kepala daerah, yang mana anggota DPR, DPD, maupun DPRD yang hendak maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus mundur dari jabatan anggota dewan.

Di DPRD Kaltara misalnya, ada beberapa anggota dewan yang mendekati kepastian maju dalam pilkada. Anggota dewan yang hampir pasti sebut saja, Ingkong Ala yang juga menjabat Wakil Ketua II DPRD Kaltara.

Ingkong Ala sendiri sudah dipastikan berpasangan dengan H Sudjati yang maju sebagai Calon Bupati Bulungan.

Soal pengunduran diri dari dewan terkait pencalonannya sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan H Sujati, Ingkong mengaku siap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

“Saya ikuti aturan saja. Itu sudah konsekuensi,” jelas Ketua DPD Hanura Kaltara itu, Kamis (9/7/2015).

Hanya saja kemudian tambahnya, yang perlu diberi pemahaman adalah para konstituen agar tidak mencederai suara masyarakat Kaltara umumnya. Ingkong sendiri akan menyampaikan kepada konstituen dan masyarakat maksud majunya ia bersama H Sudjati di Pilbup Bulungan.

“Semua teman-teman di dapil IV (Kaltara) tetap mendukung langkah yang saya ambil. Tetapi pada dasarnya akan saya sampaikan juga bahwa saya akan fokus untuk membangun Bulungan. Memang seperti itu, saya akan sampaikan ke mereka,” tuturnya.

Hanya saja kemudian Ingkong menyebut putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD sangat tak adil.

“PNS kan punya jabatan dalam arti ada waktu pensiun. Kalau DPR ini kan sewaktu-waktu saja. Jadi itu tidak adil sama sekali kalau harus mundur. Kalau PNS itu kan harus melaksanakan tugas sampai masuk usia pensiun 58 sampai 60 tahun,” sebutnya.

Sementara itu Asmin Laura, anggota Komisi I DPRD Kaltara yang juga akan bertarung dalam pilgub Nunukan menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengunduran diri dari keanggotaan dewan juga sangatlah tak adil.

Politisi Partai Hanura itu menyatakan bahwa PNS lebih diuntungkan lantaran seumur hidup dibiayai oleh negara. Sedang dewan hanya diberi masa jabatan selama 5 tahun.

Selain itu, Asmin Laura juga mengomentari soal calon petahana. Menurutnya, petahana juga harus mundur dengan alasan rawan terjadinya penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye.

“Yang tidak adil lagi kok bupati dan wakil bupati petanaha incumbent tidak diberlakukan dengan perlakuan yang sama juga. Mestinya incumbent juga harus mundur. Ini justru efeknya lebih tidak baik karena incumbent bisa menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye,” tegasnya.

Laura juga tampaknya berkomitmen maju di pilgub Nunukan ketimbang harus bertahan di keanggotaan DPRD Kaltara.

“Iya, itu konsekuensi politik. Kami akan lanjutkan terus perjuangan untuk menjadi Bupati Nunukan,” tandas Laura.

Perlu diketahui, beberapa anggota DPRD Kaltara yang juga kemungkinan mengikuti pilkada diantara Pdt Yefta Berto (Partai Demokrat) sebagai calon wakil bupati di pilbup Nunukan, Abdul Rahman Rasyid (Partai Nasdem) dan Abdul Djalil Fatah (Partai Golkar) di pilbup Bulungan.(*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com 10 Juli 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s