BPK Minta Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPRD Dikurangi


Kantor DPRD Kabupaten Nunukan

Kantor DPRD Kabupaten Nunukan

Tak kunjung menempati rumah dinas yang disediakan Pemerintah Kabupaten Nunukan, anggota DPRD Kabupaten Nunukan masih mendapatkan tunjangan perumahan yang besarnya mencapai Rp10 juta perbulan.

Namun, besarnya tunjangan tersebut ternyata disoal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit yang dilakukan, angka Rp10 juta perbulan dinilai terlalu besar.

Sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan, Hasriansyah mengatakan, dari survei yang dilakukan BPK, dari luasan lahan dan bentuk rumah yang ditempati DPRD, nilai itu sangat besar. Sehingga perlu dikurangi menjadi Rp7.500.000.

Dia mengatakan, hingga Maret pada tahun ini, setiap anggota DPRD masih menerima tunjangan perumahan sebesar Rp10 juta. Namun sejak April, tunjangan telah dikurangi tinggal Rp7.500.000.

“Kami memotong tunjangan ini berdasarkan usulan audit BPK. Daripada jadi temuan, apa salahnya kita terapkan usulan itu?” ujar mantan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Nunukan ini.

Dijelaskannya, mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan, besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Kabupaten Nunukan, maksimal Rp12 juta perbulan. Sehingga dengan besaran Rp10 juta, belum melampaui ketentuan yang ada.

Tetapi mengacu pada hasil audit BPK dimaksud, Hasriansyah tidak mau mengambil resiko sehingga memilih melakukan pengurangan tunjangan perumahan.

Dia mengatakan, usulan BPK itu perlu ditindaklanjuti dengan survei kelayakan dan penelitian bagi lokasi dan bentuk serta jenis bangunan bagi anggota DPRD kabupaten Nunukan.

“Nanti dianggaran perubahan kita usulkan Rp.50 juta untuk penelitian tim independen. Itu yang akan saya coba sehingga tidak disalahkan,” katanya.

Hasil penelitian itu lalu dibuatkan dalam bentuk buku untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Sehingga dari hasil kajian tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membuat standarisasi tunjangan perumahan.

“Supaya pemerintah memiliki acuan dalam membuat rancangan pembangunan dan terhindar dari sasaran BPK,” ujarnya. (kaltim.tribunnews.com 15 Juli 2015)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s