Mashur : Birokrasi Harus Profesional, Bukan Jatah Etnis


20150615-mashur-tadem01JIKA kelak dipercaya masyarakat menjadi Bupati Nunukan, H Mashur Bin Mohd Alias SH MSi akan membentuk birokrasi yang profesional. Dia mengatakan, uji kepatutan dan uji kelayakan harus dilakukan untuk menghasilkan kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang benar-benar berkomitmen membangun Kabupaten Nunukan menjadi lebih maju.

“Jadi tidak lagi hanya sekedar karena kolusi, kemudian pendekatan kekeluargaan. Pendekatan emosional tim sukses, kemudian mereferensikan orang itu menjadi kepala dinas atau SKPD. Tidak lagi seperti itu,” ujarnya menegaskan.

Dia mengatakan, uji kompetensi dan uji kelayakan harus dilakukan, karena jabatan pada Pemerintah Kabupaten Nunukan harus diisi orang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Bukan karena alasan suka dan tidak suka.

“Tidak bisa lagi ada penekanan etnis tertentu harus menjadi ini, menjadi ini. Kalau menurut saya, siapapun yang mempunyai kompetensi yang cukup, maka itu kita prioritaskan,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam manajemen pemerintahan ke depan, perlu diberikan hukuman dan penghargaan kepada para pegawai.

“Yang memang berpestasi diberikan reward. Diberikan penghargaan. Yang salah diberikan punishment. Harus begitu,” ujarnya.

Mashur menyadari, sikap skeptis pasti akan muncul dari kalangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, terkait komitmennya dimaksud. Sebab pada pemerintahan sebelumnya, fit and proper test juga dilakukan. Kenyataannya? Hasilnya tak digunakan sebagai pertimbangan penempatan jabatan.

“Kalau untuk meyakinkan mereka, sederhana. Gaji saya, saya tidak mau ambil. Saya tidak mau terima fee. Itu salah satu pembuktian kalau saya mau mengantarkan suatu pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Dia mengumpamakan, pemerintahan seperti pesawat terbang yang canggih. Jika pilot tidak memiliki kemampuan, teknologi canggih dimaksud menjadi tidak ada gunanya.

“Jadi memang harus ada keseimbangan. Kalau misalnya undang-undang itu sudah bisa dimaksimalkan oleh pemerintah, kemudian sopirnya atau pelaksana undang-undang itu tidak memahami secara komprehensif, maka tidak bisa maksimal. Tetap saja rakyat dirugikan,” ujarnya.

Karena itu, dia menekankan pentingnya membentuk pemerintahan yang bersih dan profesional. Tentunya hal itu bisa diwujudkan dengan Bupati Nunukan yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan dengan baik perintah undang-undang. “Kedua, kalau dia takut dengan Tuhan, pasti dia juga tidak melakukan korupsi. Ketiga kalau dia memahami secara utuh tentang tugas dan tanggungjawab seorang Bupati, maka pasti dia juga melakukan hal-hal untuk melindungi rakyat,” ujarnya.

Dia mengatakan, banyak persoalan yang perlu diperbaiki di daerah ini. Sehingga manajemen juga harus dirombak total.

“Tata kelola pemerintahan ini harus kita perbaiki menjadi benar. Kita harus mampu memasukkan rakyat didalam pemerintahan kedepan. Rakyat harus ikut mengawasi pembangunan yang menggunakan uang negara dalam rangka membangun Kabupaten Nunukan ini,” katanya.

MEDIA CENTER GERMAS/INFORIAL

Sumber:: http://kabarnunukan.co/read/2015/08/04/1479/mashur–birokrasi-harus-profesional-bukan-jatah-etnis#sthash.woeaTExq.dpuf

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s