Kewenangan Daerah Beralih ke Provinsi, Nunukan Butuh Mashur


Rakyat Berdaulat, Ekonomi Untuk Rakyat. Sukseskan GERMAS

H Mashur Bin Mohd Alias SH MSi bersama istri Dra Diah Catur Budiarti MSi. (dok. media center Germas)

H Mashur Bin Mohd Alias SH MSi bersama istri Dra Diah Catur Budiarti MSi. (dok. media center Germas)

REVISI Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membuat kewenangan pemerintah kabupaten dan kota banyak yang beralih ke provinsi. Perizinan di bidang perkebunan, pertambangan termasuk perikanan, kini beralih ke provinsi. Sebagian perizinan seperti dibidang kehutanan, masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Karena itu, tanpa kemampuan komunikasi yang baik, Bupati Nunukan kedepan tidak akan mampu membangun daerah ini. Para pengusaha akan kesulitan berinvestasi karena sulitnya mendapatkan izin pemanfaatan lahan di kawasan hutan, misalnya. Pembangunan kawasan di pedalaman terhambat dengan alasan status kawasan hutan.

H Mashur Bin Mohd Alias SH MSi merupakan sosok yang dianggap mampu menjembatani kepentingan Kabupaten Nunukan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah pusat.

Kemampuannya dan pengalamanya yang malang melintang di Jakarta, menjadi modal untuk memajukan Kabupaten Nunukan.

Mashur punya pengalaman sebagai Staf Khusus Bidang Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Kehutanan sejak 2012. Dia juga pernah dipercaya masuk dalam Tim Task Force Ekspor Sarang Burung di Kementerian Perdagangan.

Keinginan Mashur untuk bertarung sebagai Bupati Nunukan didasari kesadaran, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan terbatasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tentu daerah ini sangat memerlukan campur tangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Sekarang Bupati sudah hampir semua kewenangannya dikebiri. Itu ditarik ke provinsi. Jadi ini tidak punya apa-apa dia,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa punya kemampuan melobi, Bupati Nunukan tidak akan bisa meyakinkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

“Dia tidak sebagai entrepreneur, nggak bisa. Dia harus punya inovasi, kreativitas yang tinggi. Kalau nggak, ya nggak bisa! Ini semua berhubungan dengan komunikasi,” ujarnya.

Tanpa komunikasi yang baik, kata dia, tentu pemerintah pusat juga tidak tahu kebutuhan daerah ini. Apalagi, ada sekitar 600 Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia yang juga punya kepentingan sama untuk membangun daerahnya.

“Misalnya mau menghadap Dirjen Anggaran. Kan negara tidak bisa membiayai seluruhnya. Tidak bisa mengimplementasikan permintaannya semua Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dari banyak kepala daerah dimaksud, tentu tak semua pula usulannya bisa diterima. “Nah itulah dibutuhkan kompetensi, intelektual yang cukup, punya keberanian. Dibutuhkan wawasan yang cukup, dibutuhkan jaringan yang kuat. Ini tidak bisa sesederhana begitu. Tetapi bagaimanapun ini terpulang pada rakyatnya,” katanya.

Dia menegaskan, Kabupaten Nunukan sampai kapanpun tidak akan maju jika pemimpinnya tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tidak memiliki jaringan yang kuat di Jakarta apalagi tidak memiliki kompetensi yang cukup.

“Ini bukan ranahnya bakar bakar kemenyan, tiba-tiba jadi. Tidak bisa begitu. Jadi memang harus kerjas keras ini kedepan,” katanya.

MEDIA CENTER GERMAS/INFORIAL

Sumber Kabar Nunukan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s