Bawaslu RI Membatalkan Pembatasan Akun Medsos Untuk Kampanye


bawaslu-ri-membatalkan-pembatasan-akun-medsos-untuk-kampanyeAturan PKPU yang memberi batas maksimal 3 akun media sosial bagi timses Paslon Kada dianulir oleh Badan Pengawas Pemilu RI, melalui surat edaran yang baru dikeluarkan bulan September 2015 ini mereka membebaskan berapapun jumlah akun media sosial untuk berkampanye asal didaftarkan ke KPU dan Panwaslu.
Ini dijelaskan Anggota Komisioner Panwaslu kabupaten Nunukan Yusran, dia mengatakan adanya pembatasan jumlah akun medsos memang menjadi kesulitan tersendiri bagi tugas Panwas, karena sudah barang tentu akan ada banyak akun lain yang mengklaim dirinya sebagai simpatisan salah satu kandidat Bupati bermunculan, mereka bakal membuat akun akun tandingan dan rawan melakukan kampanye hitam, belum adanya regulasi pengawasan yang diatur secara detail lagi lagi menjadi PR besar bagi anggota Panwas,
”Jadi sekarang tidak dibatasi, berapapun mereka punya akun media sosial tidak masalah,”ujarnya, Sabtu (19/9/2015).
Komisioner Panwaslu Nunukan divisi penindakan dan penanganan pelanggaran ini mengaku tidak tahu pasti alasan Bawaslu membatalkan aturan pembatasan jumlah akun medsos untuk kampanye yang sebelumnya dibatasi maksimal 3 akun, dia berpendapat bahwa keputusan Bawaslu menjadikan hak masyarakat untuk bermedia sosial lebih terakomodir.
Meski demikian Yusran berterus terang bahwa Panwas akan kesulitan melakukan pengawasan kampanye via medsos, selain permasalahan ITE, pelaku kampanye sudah pasti melek tekhnologi dan orang berpendidikan, artinya Panwas harus ekstra hati hati dalam melakukan penindakan ketika terjadi pelanggaran.
Terkait masalah tersebut Yusran akan berpatokan dengan pasal 69 Undang undang Nomor 8 tahun 2015 yang menjelaskan materi kampanye yang diposting baik berupa paragraf tulisan, suara dan gambar tidak boleh mempersoalkan dasar negara dan UUD 1945, tak boleh bermuatan SARA, berbau fitnah dan menghasut, terdapat unsur ancaman dan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, dan bernada provokatif, jika melanggar ketentuan tersebut, ancamannya adalah pidana pemilu, sanksinya penjara minimal 3 bulan maksimal 18 bulan dan denda minimal Rp.600 ribu, maksimal Rp.6 juta.
“Itu yang diatur di undang undang nomor 8 pasal 187 ayat 2,”jelasnya.
Disinggung terkait sanksi bagi akun medsos timses yang tidak didaftarkan, Yusran mengatakan akan mengkaji lebih jauh lagi termasuk instrumen pengawasan yang mereka lakukan, Panwas juga menghimbau agar seluruh timses mendaftarkan akun medsos yang digunakan berkampanye agar bisa dipertanggung jawabkan dan tak berkembang menjadi polemik di kemudian hari.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s