Panwaslu Temukan Ribuan Pemilih Bermasalah


Daftar Pemilih TetapMenjelang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Nunukan dan Pilkada Kalimantan Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Nunukan masih menemukan ribuan pemilih bermasalah.

Ketua Panwaslu Kabupaten Nunukan, Rahman menyebutkan, dari temuan di lapangan, sekitar 5.000 nama yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) diketahui memiliki NIK atau NKK yang invalid.

“Yang ganda itu ada 1.300 lebih,” katanya, Jumat (2/10/2015).

Temuan Panwaslu ini diperoleh dari 16 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Panwaslu memberdayakan seluruh Panwascam untuk melakukan penelusuran DPS.

“Kami meminta KPU lebih jeli dalam melakukan pemutakhiran data, terutama memilah para pemilih yang sudah meninggal dunia, TNI dan POLRI yang telah berubah status menjadi sipil, belum cukup umur, dan orang gila,” katanya. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – 2 Oktober 2015

Selain ke Panwaslu, Soal Pemilih Bakal Digugat ke PTUN

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Nunukan dinilai tidak valid dan terkesan dipaksakan.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Nunukan Lukman AB menyatakan, selain melaporkan temuan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kabupaten Nunukan, pihaknya juga menjajaki gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dari laporan yang disampaikan, Panwaslu Kabupaten Nunukan mengeluarkan rekomendasi agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan melakukan perbaikan data pemilih.

“Nyatanya perbaikan yang dilakukan tidak memenuhi harapan kami,” kata Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nunukan, Hajjah Asmah Gani- Haji Andi Kasim ini, Kamis (8/10/2015).

Disebutkan, dalam DPT itu banyak pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang invalid. “Ada yang meninggal, berganti status, ganda, juga pemilih dengan identitas luar kota tercantum dalam DPS yang diserahkan sebelumnya,” ujarnya.

Lukman mengatakan, jika KPU Kabupaten Nunukan, tidak juga melakukan perbaikan data pemilih, pihaknya akan membawa kasus ini ke PTUN.

Ada tiga pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Nunukan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Nunukan, KPU Kabupaten Nunukan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 pasal 2 huruf d, e dan j.

“Yang mendasari temuan adanya selisih jumlah pemilih dalam TPS,” ujarnya.

Selain itu melanggar PKPU Nomor 4 pasal 6 ayat 3 tentang temuan NIK invalid.

KPU Kabupaten Nunukan juga melanggar PKPU Nomor 4 pasal 10 ayat 6 huruf k untuk temuan nomor identitas KTP yang bukan domisili Nunukan.

Meskipun memastikan sejumlah pelanggaran dimaksud, pihaknya masih harus mempertimbangkan gugatan dimaksud.
“Tetapi kita tidak mau gegabah dalam membawa perkara ini di ranah hukum,” ujarnya.

Dia mengatakan, keputusan membawa kasus ini ke PTUN haruslah menjadi kesepakatan bersama tim sukses. Hal ini agar tidak menimbulkan kesan jika gugatan mewakili kepentingan individu.

“Ini harus dirapatkan supaya menjadi kesepakatan tim bukan personal,”katanya.

KPU Kabupaten Nunukan menetapkan DPT Pilkada Kabupaten Nunukan sebanyak 137.012 dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mencapai 140.966.

Dari temuan tim sukses, ada sekitar 1.300 lebih pemilih ganda dan sekitar 5.000 pemilih dengan NIK invalid.

“Termasuk pemilih yang beralamat di RT 0 dengan jumlah sangat besar yang tidak berbasis administrasi alamat yang jelas,” katanya. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – 8 Oktober 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s