Poros Pelayanan TKI Tak Pengaruhi Pemilih Pilkada


ILUSTRASI: Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak pulang ke Indonesia melalui Dermaga Tawau, Sabah, Malaysia.

ILUSTRASI: Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak pulang ke Indonesia melalui Dermaga Tawau, Sabah, Malaysia.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nunukan, Samuel Parrangan memastikan, Program Poros Pelayanan TKI di Kawasan Perbatasan, tidak berpengaruh terhadap pemilih Pilkada Kabupaten Nunukan.

Kan Daftar Pemilih Tetap sudah ditentukan. Ini nggak ada hubungannya dengan itu,” ujarnya, Kamis (8/10/2015).

Saat berkunjung ke Kabupaten Nunukan bulan lalu, Nusron Wahid menjelaskan, melalui Program Poros Pelayanan TKI di Kawasan Perbatasan, TKI non prosedural atau undocumented akan dipulangkan mengurus dokumen di Nunukan.

“Di sini akan diberikan, pertama pelayanan dokumen, kedua pelatihan, ketiga adalah pemberdayaan,” ujarnya.

Untuk mendukung program dimaksud, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan menerbitkan dokumen identitas sebagai kelengkapan penerbitan paspor dan dokumen lainnya.

Samuel mengatakan, soal pemilih merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan.

Sehingga dengan tegas dia membantah jika program ini dinilai telah ditunggangi kepentingan politik salah satu pasangan calon.

“Program ini sudah lama dari BNP2TKI. Bukan program pemerintah daerah. Program kami cuma mengupayakan supaya TKI ke depan lebih teratur lagi,” ujarnya.

Disebutkannya, Disdukcapil Kabupaten Nunukan akan memilah para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terdata dan tak berdokumen, untuk dibuatkan administrasi kependudukan.

“Tentunya dengan mencocokkan mereka di database daerah asal,” ujarnya.

Setelah penerbitan dokumen, para TKI itu boleh kembali ke daerah asal ataupun kembali bekerja setelah menerima pelatihan keterampilan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kabupaten Nunukan.

“Kita bakal kerja keras nanti, seumpanya pemulangan datang 200 orang, kita langsung pilah mereka. Tetapi menyandingkan data ini yang memang susah,” katanya.

Tiga menteri dijadwalkan bakal hadir meresmikan Program Poros Pelayanan TKI di Kawasan Perbatasan akhir bulan ini.

Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani.

Kepala BP3TKI Kabupaten Nunukan, Edi Sujarwo mengatakan, pada peresmian program percontohan pelayanan TKI ini, hadir pula Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid.

“Sesuai informasi akhir bulan ini sudah berjalan programnya,” kata Edi, Selasa (6/10/2015) siang, usai rapat koordinasi dengan Pemkab Nunukan di ruang kerja Bupati Nunukan. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – 8 Oktober 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s