Pemerintah Tangani TKI Ilegal di Malaysia


20151230-tki

Upaya pemerintah untuk terus membantu tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara-negara kantong terus dilakukan. Salah satunya, upaya penanggulangan masalah TKI ilegal di Malaysia Timur. Pemerintah pun segera meresmikan poros TKI di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rencana tersebut dicetuskan untuk mengatasi permasalahan TKI di negara dengan jumlah TKI ilegal paling banyak. Menurutnya, permasalahan terbesar adalah banyaknya TKI Ilegal yang dipulangkan namun kembali lagi melalui jalan tikus.

’’Saat ini, kami berusaha untuk melakukan pemberdayaan dan perbaikan administrasi TKI yang ada di Malaysia yang berbatasan dengan Nunukan. Sebab, selama ini banyak TKI Ilegal yang ditangkap dan dipulangkan melalui wilayah Nunukan,’’ terangnya di Jakarta kemarin (28/12).

Dengan program tersebut, pemerintah dari berbagai instansi dan elemen bakal menanggulangi permasalahan dari TKI Ilegal yang ada. Misalnya, melengkapi administrasi agar TKI tersebut bisa kembali bekerja di Malaysia dengan status legal. Dengan begitu, kekhawatiran terkait TKI kembali secara ilegal sudah tidak diperlukan lagi.

’’Permasalahan ini akan diatasi secara penuh. Kalau TKI tersebut tak punya kartu identitas, pemerintah kabupaten Nunukan pun siap memberikan kartu identitas sebagai penduduk di sana,’’ kata dia. Lalu, perwakilan kami di Malaysia seperti Konsulat RI di Tawau atau Konsulat Jenderal RI di Kinibalu siap mengurus administrasi mereka.

Tak hanya itu, pemerintah pun juga menyiapkan program-program pemberdayaan. Pasalnya, ada beberapa TKI yang sebenarnya dideportasi atau sengaja pulang karena tak mau lagi bekerja. Namun, mereka juga bingung akan bekerja apa jika kembali ke kampung.

’’Karena itu, program lintas lembaga yang dikoorinasikan oleh Kementerian Koordinator PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) juga menyediakan pemberdayaan. Sehingga, mereka punya pilihan selain menjadi TKI,’’ ungkapnya.

Rencananya, lanjut dia, pemerintah akan melakukan peluncuran program tersebut pada awal 2016. Dia berharap program tersebut bisa menyelesaikan masalah arus TKI Ilegal yang bekerja sebagai buruh industri kelapa sawit di Malaysia Timur.

’’Rencana awal sih November 2015 kemarin. Tapi, karena ada beberapa hambatan akhirnya harus ditunda. Semoga Januari tahun depan sudah bisa diresmikan,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Nunukan Basri pun menegaskan dukungannya dalam program poros perbatasan. Menurutnya, Nunukan pasti memperoleh manfaat dari kerjasama ini sebagai wilayah paling terdampak dari arus TKI Ilegal. Dia pun meminta agar dibentu Tim Satgas TKI yang melibatkan berbagai otoritas.

’’Dengan adanya kantor bersama, akan memudahkan bagi para CTKI atau TKI dalam hal pengurusan dokumen. Selain itu, juga harus ada SOP dan model pelatihan dan pemberdayaan serta infrastruktur layanan,’’ terangnya.

Sebagai informasi, program poros perbatasan tersebut memang menggunakan Nunukan sebagai pilot project. Jika berhasil, maka hal tersebut bakal dilakukan di titik perbatasan lainnya seperti Batam dan Entikong.

Sumber: indopos.co.id – Selasa 29 Desember 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s