Warga Tuntut Kejaksaan Tuntaskan Kasus Pengadaan Tanah dan Rujab


20160111-nunukan_demo-rumjab

Sejumlah demonstran berkumpul di alun-alun kota Nunukan, Senin (11/1/2016) sebelum menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan. (niko ruru/tribun kaltim)

Ratusan warga direncanakan menggelar demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan, Senin (11/1/2016) pagi. Titik kumpul di alun-alun kota Nunukan.

Dari pantauan TRIBUNKALTIM.CO, sekitar pukul 09.30, sejumlah warga Nunukan mulai berkumpul di alun-alun untuk menyertai demonstrasi tersebut.

Penanggungjawab aksi, Abdul Kadir mengatakan, Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum Nunukan terlebih dahulu akan menggelar orasi di alun-alun sebelum long march menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan di Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan.

Ada dua isu yang akan mereka angkat pada demonstrasi kali ini. “Pertama mengenai pengadaan tanah dan kedua mengenai dugaan korupsi rumah jabatan Bupati nunukan,” ujarnya.

Kadir mengatakan, dalam kasus pengadaan tanah, masih ada pihak-pihak lain yang belum tersentuh dalam kasus itu.

“Kami ingin kejaksaan menuntaskan kasus ini. Karena masih ada pihak lain yang belum tersentuh seperti Pak Budiman Arifin,” ujarnya.

Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi rumah jabatan Bupati Nunukan, mereka meminta Kejaksaan Negeri Nunukan mengusut keterlibatan Bupati Nunukan, Basri dan para pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan yang diduga mengetahui persis proses pembongkaran rumah jabatan yang tidak prosedural itu.

“Adapun saksi yang berkaitan dengan itu Kepala Dinas Keuangan dan Aset,” ujarnya.

Kadir menegaskan, demonstrasi ini sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

“Ini semata-mata sebagai bentuk kepedulian kami terhadap penegakan hukum di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam kasus pengadaan tanah pengadilan telah menghukum mantan Bupati Nunukan Haji Abdul Hafid Achmad.

Dalam kasus korupsi pengadaan tanah seluas 62 hektare di Sungai Jepun, Kecamatan Nunukan Selatan, yang merugikan keuangan negara hingga Rp 7 miliar itu, pengadilan juga telah menghukum masing-masing mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nunukan Darmin Djemadil, Pj Sekcam Nunukan Selatan Arifuddin dan mantan Bendahara Pembayaran Setkab Nunukan Simon Sili dalam kasus itu.

Sedangkan dalam kasus korupsi rumah jabatan Bupati Nunukan, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang saat pembongkaran rumah jabatan dimaksud.

Bangunan yang dibangun dan ditambah fasilitasnya melalui APBD Kabupaten Nunukan tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2011 dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 2.912.870.000, diduga dibongkar tanpa memenuhi persyaratan seperti yang diatur undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden maupun peraturan menteri keuangan. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – Senin 11 Januari 2016

Demonstran Ultimatum Jaksa Tuntaskan Kasus Korupsi dalam Sebulan

20160111-demo-antikorupsi

Demonstran, Senin (11/1/2016) membentangkan poster di depan Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan.

Massa dari Aliansi Masyarakat Nunukan Peduli Penegakan Hukum, Senin (11/1/2016) menggelar demonstrasi menuntut Kejaksaan Negeri Nunukan menuntaskan sejumlah kasus korupsi di Nunukan.

Massa yang tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan dengan menggunakan kendaraan roda dua, dijaga ketat aparat kepolisian yang menghadang mereka di pagar depan.

Setibanya di lokasi aksi, massa berorasi sambil membentangkan sejumlah poster yang mendesak pentuntasan korupsi pengadaan tanah dan korupsi rumah jabatan Bupati Nunukan.

Beberapa saat setelah berorasi, massa ditemui Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan I Made Sudiatmika dan Kapolres Nunukan AKBP Pasma Royce.

Kepada Kajari, massa mendesak agar pengusutan kasus tersebut dilaksanakan paling lambat sebulan.

“Dalam waktu sebulan kasus ini harus tuntas,” kata Abdul Kadir, koordinator aksi.

Meskipun mendesak penuntasan kasus tersebut dengan segera, massa tak menyertakan bukti kasus korupsi dimaksud.

Kadir beralasan, soal bukti korupsi biarlah jaksa yang mengumpulkannya.

Sebab, kata dia, kasus ini bukanlah kasus baru. Sudah banyak masyarakat yang mendatangi Kejaksaan Negeri Nunukan dengan membawa bukti-bukti kasus dimaksud.

“Ini tidak diseriusi kejaksaan. Padahal ini bukan kasus baru sekarang,” ujarnya.

Kepada massa, Kajari berjanji akan mendalami kasus tersebut dengan membentuk tim khusus.

Kadir mengatakan, jika dalam sebulan kedepan tidak ada kejelasan penyelesaian kasus dimaksud, pihaknya akan kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Nunukan dengan membawa massa yang lebih banyak.

“Kami akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar jika dalam sebulan tidak ada kejelasan penyelesaian kasus ini,” katanya.

Dalam kasus pengadaan tanah seluas 62 hektar di Sungai Jepun, Kecamatan Nunukan Selatan yang merugikan keuangan negara hingga Rp,7,06 miliar, pengadilan telah menghukum Mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Ahmad.

Dalam kasus yang sama pengadilan juga menghukum mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Darmin Djemadil, Pj Sekcam Nunukan Selatan Arifuddin, dan mantan Bendahara Pembayaran Setkab Nunukan Simon Sili.

Sedangkan dalam kasus korupsi rumah jabatan Bupati Nunukan, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang saat pembongkaran rumah jabatan dimaksud.

Bangunan yang dibangun dan ditambah fasilitasnya melalui APBD Kabupaten Nunukan tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2011 dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp2.912.870.000, diduga dibongkar tanpa memenuhi persyaratan seperti yang diatur undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden maupun peraturan menteri keuangan. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – Senin 11 Januari 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s