Dana Desa Jangan Diselewengkan


20160123-add

ANGGARAN Dana Desa (ADD) diperuntukkan bagi tiap kabupaten di Indonesia. Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan provinsi termuda, pun telah dialokasikan dana desa. Kaltara terdapat empat kabupaten yang menerima dana desa, meliputi Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau dan Tana Tidung.

Besaran pagu anggaran dana desa untuk Kaltara Rp 129.874.894.000, yang dibagikan ke tiap kabupaten. Tentu besaran masing-masing kabupaten berbeda dengan melihat jumlah desa yang ada. Tahun lalu, dana desa yang diterima Kabupaten Bulungan (Rp 22.248.322.000), Malinau (Rp 34.456.562.000), Nunukan (Rp 62.022.821.000) dan Tana Tidung (Rp 11.147.189.000).

Mengenai jumlah desa yang ada, di Bulungan (74 desa), Nunukan (232 desa), Malinau (109 desa) dan Tana Tidung (32 desa). Untuk tahun ini, alokasi dana desa bersumber dari APBN yang diterima Kaltara mengalami peningkatan sebesar Rp 291 juta. Rinciannya, Rp 49.850.296 (Bulungan), Rp 77.059.749 (Malinau), Rp 139.077.322 (Nunukan) dan Rp 25.109.620 (Tana Tidung).

Data tersebut diterima Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPD) Provinsi Kaltara. Proses selanjutnya, akan diserahkan ke masing-masing kabupaten, untuk dikucurkan ke tiap desa. Dana desa yang diterima untuk Bumi Tenguyun—sebutan lain Bulungan, tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 22.198.471.704.

Nah, besaran tiap desa berbeda dengan melihat kebutuhan dan pembangunan yang ingin dikerjakan. Diperkirakan tiap desa bisa menerima Rp 400 juta hingga Rp 600 juta. Itu belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bulungan. Besaran jumlah yang diterima tiap desa, pengelolaan harus dilakukan dengan baik.

Jangan sampai dalam pengelolaan dana tersebut, aparatur desa belum memahami. Dalam memberikan pemahaman dalam kelola dana desa, seluruh kepala desa diberikan pelatihan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) yang telah digelar selama tiga hari, sejak 19 sampai dengan 21 Januari lalu di Kantor Diklat, Tanjung Selor.

Dikhawatirkan, kepala desa yang tak memahami dan mengerti dalam pengelolaan dana dapat terjadi penyelewengan. Apalagi pemberian dana tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah daerah. Pelatihan yang telah dilaksanakan mendapat tanggapan positif dari Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Syarwani, yang menghadiri kegiatan tersebut beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan termasuk dalam menyusun proses laporan yang memiliki akuntabilitas. Minimal seluruh masyarakat dapat mengetahui pengelolaan dana tersebut.

“Jangan sampai pemanfaatan dana desa untuk percepatan pembangunan terjadi penyimpangan dan penyelewengan, karena aparatur desa tak memahami untuk kelola dana desa. Mengarah ke tindakan korupsi,” jelas Syarwani, belum lama ini.

Poltikus Partai Golkar ini menilai adanya dana desa dan alokasi dana desa menunjukkan tren yang makin bagus. Bahkan, menurut undang-undang tiap desa dialokasikan Rp 1 miliar. Meskipun hingga saat ini, Bulungan belum mencapai Rp 1 miliar per desanya.

Akan tetapi, langkah itu sudah dimulai dilaksanakan baik melalui ADD yang menggunakan APBD Bulungan. “Kita optimis pencapaian tiap desa menerima Rp 1 miliar bakal terealisasi,” ujarnya. Ketua DPRD Bulungan menyambut baik langkah pemkab Bulungan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) yang memberikan pengetahuan dan pelatihan.

Terkait adanya kasus dugaan penyelewengan dana desa di Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur yang terjadi tahun lalu, karena faktor kurangnya pemahaman dalam pengelolaan dana tersebut.

Permasalahan yang timbul salah satunya kendala pendamping desa khusus Desa Binai tidak pernah ada datang. Menanggapi hal itu, Syarwani mengungkapkan tenaga pendamping desa bisa memberikan pemahaman yang maksimal. “Tenaga pendamping desa wajib hadir di desa yang bersangkutan. Jangan hanya terlihat seminggu atau sebulan sekali,” tegasnya.

Bila tenaga pendamping desa tak bisa hadir, tentu banyak persoalan yang berkembang berhubungan kegiatan pembangunan. Tenaga pendamping desa menjadi tanggungjawab BPMD Bulungan, perlu dilakukan pemantauan. Bila mendapatkan tenaga pendamping kerja tak maksimal, bisa digantikan dengan orang-orang yang bekerja optimal. (bulungan.prokal.co – 23012016)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s