Pemda Disarankan Batasi Peredaran Barang Malaysia


20160228-gula-malaysia

Pemerintah Kabupaten Nunukan disarankan menerbitkan peraturan daerah yang membatasi peredaran barang-barang asal Malaysia.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan, Max Karel Franky Rory, mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur peredaran barang-barang asal Malaysia yang masuk ke Nunukan untuk dibawa keluar daerah seperti Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan sekitarnya.

“Itu bukan lagi ranah Bea dan Cukai,” ujarnya, Rabu (27/1/2016).

Dia mengatakan peredaran barang antar pulau tidak termasuk lagi dalam kewenangan kepabeanan.

Kata dia, Pemerintah Kabupaten Nunukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur peredaran barang-barang antar pulau dimaksud.

“Pemerintah Kabupaten Nunukan bisa menerbitkan peraturan daerah,” ujarnya.

Dengan peraturan daerah, aparat terkait juga bisa mengambil tindakan hukum. “Tanpa harus menggunakan aturan kepabeanan,” katanya.

Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia memungkinkan masyarakatnya untuk berbelanja dengan bebas cukai hingga 600 ringgit Malaysia.

Hal ini terikat dengan aturan border trade agreement. Semestinya, barang-barang tersebut memiliki wilayah edar yang terbatas hanya di Kabupaten Nunukan.

Namun Max mengakui, barang-barang yang harusnya hanya beredar di Kabupaten Nunukan ini justru dijual hingga ke luar daerah hingga ke Samarinda.

Dia mengatakan, sikap para pedagang yang menjual barang-barang Malaysia ke luar daerah mestinya bisa ditindak.

“Cuma persoalannya itu bukan lagi kewenangan kami. Jadi kami tidak bisa bertindak, selama dia sudah membayar kewajibannya saat membawa masuk barang di Nunukan,” ujarnya.

Dia mengatakan, selain membatasi dengan peraturan daerah, para pedagang ini bisa dijerat dengan aturan pidana yang mengacu pada undang-undang tentang pangan.

“Atau yang menyangkut perlindungan konsumen,” ujarnya.

Sebab barang-barang yang beredar itu belum mendapatkan izin edar dari Balai Pengawasan Obat Obatan dan Makanan (BPOM).

“Kalau belum dapat izin edar, sudah bisa dipastikan ilegal. Dan ini sudah melanggar hak konsumen,” ujarnya. (kaltim.tribunnews.com 27012016)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s