Hakim Artidjo Tambah Hukuman Terdakwa Korupsi Foto Udara


Sutan N siburian seragam PNS

Kepala Bidang Penataan Ruang, Sutan N Siburian (berseragam PNS) dan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Sigit Pujiharjo, Rabu (1/10/2014) saat akan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungai Jepun, Nunukan.

Majelis Hakim Agung yang diketuai Artidjo Alkostar mengganjar mantan Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Sutan N Siburian, dengan hukuman pidana lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Jika tidak membayar denda diganti dengan kurungan selama enam bulan.

Hukuman ini lebih tinggi dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan yang menuntut Sutan, pidana 3 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp100 juta, subsider enam bulan kurungan.

“Putusannya kami terima tanggal 2 Februari. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nunukan, Rusli Usman, Kamis (4/2/2016).

Rusli mengatakan, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda menjatuhkan hukuman pidana 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan kepada terdakwa korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan, Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Nunukan ini.

“Kemudian putusan ini diperkuat Pengadilan Tinggi Tipikor,” ujarnya.

Rusli mengatakan, Mahkamah Agung kemudian menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Kalimantan Timur dan menambah hukuman Sutan.

“Mahkamah Agung tentu punya pertimbangan sendiri dalam kasus itu. Pertimbangannya banyak. Dengan diterimanya permohonan kasasi jaksa penuntut umum, Mahkamah Agung membatalkan putusan PT Tipikor,” katanya.

Sutan Dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Jaksa menyeret Sutan ke meja hijau karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, dianggap bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Sutan mengetahui, pada saat diajukan pembayaran oleh kontraktor pelaksana kegiatan, ternyata kegiatan belum selesai 100 persen.

Akibat tindak pidana korupsi dimaksud, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Samarinda, negara dirugikan hingga Rp 541.550.000 dari nilai kontrak pekerjaan Rp 1.378.795.000, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan 2012. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – 4 februari 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s