Liputan Berita Puan Maharani dan Yasonna Laoly di Nunukan


Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Tiba di Nunukan, Dua Menteri Disambut Tepung Tawar

20160216-puan-maharani-01-aMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Selasa (16/2/2016), sekita pukul 10.52 Wita tiba di Bandar Udara Nunukan.

Rombongan kedua menteri tiba di Bandar Udara Nunukan dengan menumpang pesawat maskapai penerbangan Susi Air dan Mission Aviation Fellowship (MAF). Puan dan Yassona menumpang Susi Air.

Di Bandara Nunukan, rombongan disambut Bupati Nunukan, Basri dan para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Nunukan.

Keduanya disambut dengan tepung tawar, acara adat penyambutan.

Puan dan Yasonna dijadwalkan meresmikan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kabupaten Nunukan. (*)

Sambut Anak Mega, Kader dan Pengurus PDIP Ramai-ramai Datangi Bandara

Sejumlah kader dan pengurus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Selasa (16/2/2016) ramai-ramai mendatangi Bandar Udara Nunukan.

Di depan ruang VIP, mereka berkumpul menanti kedatangan putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani.

Selain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani, rencananya datang di Nunukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Kedua menteri akan meresmikan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Kantor BP3TKI Kabupaten Nunukan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDIP Kalimantan Utara, Niko Hartono mengatakan, sebenarnya mereka hendak meminta jadwal khusus menemui kedua kader PDI Perjuangan itu.

“Tapi waktunya sangat mepet, tidak sempat kita temui,” ujar anggota DPRD Kabupaten Nunukan ini, ditemui di Bandar Udara Nunukan.

Karena itu, mereka mendatangi bandara dan akan mendatangi Kantor BP3TKI Kabupaten Nunukan, tempat berlangsungnya acara.
“Nanti sambil jalan, bisik-bisik,” ujarnya.

Niko mengatakan, dia berencana meminta kepada Puan agar memperhatikan pembangunan ekonomi di Kabupaten Nunukan. (*)

Usai Luncurkan Poros Perbatasan, Menteri Puan Maharani Berdialog dengan TKI

20160216-puan-maharani-02-aMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Selasa (16/2/2016) meluncurkan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan.

Peresmian program uji coba yang dipusatkan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ditandai dengan pembukaan selubung papan nama program tersebut di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kabupaten Nunukan.

Sebelum membuka selubung, Puan terlebih dahulu menandatangani prasasti yang diikuti dengan penandatanganan komitmen bersama dalam pelaksanaan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan.

Komitmen bersama itu melibatkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Samuel Parrangan, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan Abdul Karim, Kepala BP3TKI Kabupaten Nunukan Edi Sujarwo dan Kepala Kantor Imigrasi Klas II Nunukan I Nyoman Gede Surya Mataram.

Puan dalam sambutannya pada peresmian dimaksud berharap, program ini berjalan dengan baik.

“Tentu saja one stop service akan menjadi berguna bagi seluruh warga negara Indonesia yang menjadi TKI di Malaysia,” ujarnya.

Puan yang didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie selanjutnya mengunjungi pameran hasil karya pelatihan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Selain produk makanan dan patung, adapula sayuran hidroponik yang ditampilkan di sini. Selama berada di dalam ruang pameran, Puan mendapatkan penjelasan dari Edi Sujarwo.

Dari ruang pameran, menteri mengunjungi sentra pelayanan terpadu. Awalnya menteri mengunjungi ruangan pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran serta kartu keluarga yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan.

Setelah itu menunjungi ruangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan yang mengeluarkan rekomendasi paspor.

Menteri lalu melanjutkan mengunjungi ruangan BP3TKI yang mengeluarkan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) dan diakhiri mengunjungi ruangan pembuatan paspor TKI.

Di ruangan Imigrasi ini, menteri sempat berdialog dengan TKI yang sedang mengikuti uji coba program dimaksud.

“Kamu kerjanya apa? Umur berapa?” tanyanya kepada salah seorang TKI dijawab,”driver”.

Puan dan Yasonna kemudian menggelar konferensi pers yang dilanjutkan mengunjungi sejumlah tempat seperti Pelabuhan Tunon Taka, Dermaga Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung serta rumah susun sewa sederhana yang akan digunakan untuk menampung TKI deportasi dari Negara Bagian Sabah, Malaysia. (*)

Curhat Menteri Puan Ketika Didatangi Nusron Wahid soal Program Poros Perbatasan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani sempat menanyakan kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid mengenai rencana pelaksanaan Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan.

Saat ditemui Nusron yang menjelaskan rencana pelaksanaan program itu, Puan langsung bertanya kepadanya, “Yakin bisa dilaksanakan?” katanya, Selasa (16/2/2016) saat menyampaikan sambutan pada peluncuran Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Puan lalu bertanya apa alasan program tersebut harus dilaksanakan, dan apa yang menjadi kendala?

Nurson lalu menjelaskan, program ini melibatkan banyak pihak. Imigrasi yang akan menerbitkan paspor harus menggunakan data yang tentunya melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada beberapa kementerian yang terlibat untuk sinkronisasi program dimaksud.

“Terus apa yang perlu dilakukan? Sudah dilakukan! Jadi saya bilang, kalau begitu apalagi kalau semua sudah berjalan?” katanya.

Nusron menyampaikan alasan harus mendapatkan dukungan Puan, karena program ini tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Nunukan melainkan berkembang ke daerah perbatasan lainnya di Batam dan Entikong.

Puan lalu menyampaikan, untuk melaksanakan ini di Kalimantan Utara bukanlah persoalan yang mudah. Pasalnya sebagai daerah yang baru terbentuk, yang saat itu belum memiliki Gubernur, tentu akan banyak kendala yang dihadapi.

“Lalu saya katakan, ya sudah! Kalau kita tidak memulai, tidak ada yang memulai,” ujarnya.

Puan lalu menghubungi sejumlah menteri termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo untuk mendukung pelaksanaan program ini.

“Saya tanyakan bagaimana dengan proses yang ada di sana? Kalau memungkinkan, kami dukung karena negara harus hadir di perbatasan negara. Mendagri mengiyakan, saya siap mendukung acara di Nunukan. Lalu saya hubungi Pak Laoly,” ujarnya.

Dia menegaskan, acara peluncuran program ini bisa terlaksana bukan karena dirinya selaku menteri koordinator.

“Tetapi negara harus hadir di perbatasan. Dan karena bisa, harus kita lakukan,” ujarnya.

Dia berharap, program ini tidak berakhir setelah acara seremonial. Tetapi kegiatan monitoring dan evaluasi harus tetap berjalan.

“Kalau yang kita lakukan gotong royong ini memberikan dampak positif yang sangat banyak, harus banyak kita lakukan seperti ini. Bukan hanya di Kaltara, tetapi daerah lain di perbatasan juga,” ujarnya.

Dia mengingatkan pentingnya program seperti ini dilaksanakan di perbatasan negara. Apalagi, sebutnya, di Nunukan perputaran uang ringgit Malaysia lebih banyak daripada rupiah.

“Karena dia lebih percaya diri memegang ringgit daripada rupiah. Saya bertemu Gubernur BI, dia mengatakan memang hal ini yang menjadi persoalan di perbatasan,” ujarnya. (*)

Lihat Cetak e-KTP untuk TKI Bisa Langsung Jadi, Menteri Yasonna Laoly Bilang “Ini Excellent”

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly merasa heran setelah melihat proses pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk fasilitas tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Nunukan bisa langsung selesai.

“Masih lagi kita di kampung lain, belum jadi KTP-nya. Menunggu dari Jakarta. Hebat. Ini excellent. Mantap,” ujarnya, Selasa (16/2/2016), usai mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Samuel Parrangan di ruangan pelayanan terpadu Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan.

Lamanya proses pembuatan e-KTP juga diakui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.

“Di kelurahan saya saja satu minggu baru selesai,” ujarnya.

Saat menyampaikan konferensi pers, Yasonna menyebutkan, pencetakan e-KTP yang cepat ini menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan TKI di perbatasan.

“Disdukcapil bisa langsung mencetak KTP. Di Indonesia, kita di Medan tidak bisa. Harus dari Jakarta menunggu seminggu. Di sini bisa langsung selesai,” ujarnya.

Tak hanya KTP, pembuatan paspor selesai dalam waktu sehari.

“Meskipun tiga hari diambil. Semua prosesnya selesai lima hari,” ujarnya.

Dia menyebutkan, meskipun berada di perbatasan, namun pembuatan paspor dan dokumen tenaga kerja di luar negeri yang terintegrasi, menunjukkan Kabupaten Nunukan sudah bisa menjalankan sistem seperti di Jakarta.

“Memang kendala sinyal internet. Tetapi ini segera diatasi BNP2TKI. Apa yang diperintahkan Presiden, menjadikan perbatasan pintu gerbang. Ini menjadi program prioritas pemerintah. Sambil berjalan kita perbaiki,” ujarnya. (*)

Program Poros Perbatasan tak Jamin Bebas Calo TKI

konferensi-pers-poros-perbatasan

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Nusron Wahid, Selasa (16/2/2016) saat konferensi pers di Kantor BP3TKI Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid tak menjamin Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan benar-benar menghilangkan calo Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak bekerja di Negara Bagian Sabah, Malaysia.

“Saya tidak menjamin calo hilang 100 persen. Tetapi minimal lama-lama akan hilang,” ujarnya, Selasa (16/2/2016) saat konferensi pers di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kabupaten Nunukan.

Nusron menyebutkan, sebelum program ini berjalan dia sudah tiga kali ke Sabah. Di sana selain menemui pihak-pihak terkait, juga bertemu dengan pihak perusahaan yang memperkerjakan TKI termasuk yang ilegal.

“Saya kumpulkan bersama Konjen Kinabalu dan Tawau. Semuanya mendukung,” ujarnya.

Dia mengatakan, para pengusaha di Sabah selama ini menggunakan calo untuk memperkerjakan TKI ilegal dari Indonesia karena tidak mendapatkan informasi yang utuh.

“Mereka mempekerjakan calo dan TKI ilegal karena prosesnya cepat,” ujarnya.

Karena itu, dengan one stop service yang prosesnya hanya berlangsung selama lima hari, dia yakin para pengusaha di Malaysia akan menggunakan TKI yang telah berdokumen.

“Di mana ada calo, ada moral hazard dan informasi tertutup. Karena itu semuanya harus terbuka,” ujarnya.

“Mereka mempekerjakan calo dan TKI ilegal karena prosesnya cepat,” ujarnya.

Karena itu, dengan one stop service yang prosesnya hanya berlangsung selama lima hari, dia yakin para pengusaha di Malaysia akan menggunakan TKI yang telah berdokumen.

“Di mana ada calo, ada moral hazard dan informasi tertutup. Karena itu semuanya harus terbuka,” ujarnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, dimanapun ada peluang mengirimkan TKI secara ilegal, tentu akan banyak pula calo.

“Kita akan meminimalisir hal itu,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, program ini merupakan terobosan baru yang jangan dianggap pesimis.

“Karena ini baru pertama kali dilakukan, kami mengharapkan dukungan,” ujarnya.

Di menekankan, dalam pelaksanaan Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan harus ada keterbukaan.

Salah satu contoh, sebutnya, biaya pembuatan dokumen langsung dibayarkan melalui bank-bank pemerintah di daerah maupun pusat.

Selain itu, dia juga meminta agar dicantumkan proses pelayanan. “Ke sini ke sini prosesnya berapa menit? Yang ini gratis, ini biayanya berapa? Jangan sampai di depan dicegat lagi sama calo,” ujarnya.

Dia juga meminta agar pelaksanaan program ini terus dimonitoring dan dievaluasi. Jangan sampai, setelah acara seremoni peluncuran program petugasnya justru tidak ada.

“Kita kawal terus, semuanya kita lakukan terbuka. Semoga ini menjadi inovasi yang membuat negara hadir di perbatasan,” ujarnya. (*)

Putri Megawati Tiba-tiba Diseruduk Aktivis LSM saat Konferensi Pers, Ada Apa?

puan-maharani-diseruduk-aktivis-lsm

Aktivis LSM YBM Syafaruddin Thalib menemui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.

Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (16/2/2016), masuk ke ruangan konferensi pers, memaksa berbicara dengan putri mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.

Pada kesempatan itu Puan didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Nusron Wahid.

Kedatangan para aktivis untuk mendesak pemerintah pusat mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Nunukan.

Awalnya, konferensi pers membahas Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan yang juga dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan Bupati Nunukan Basri berjalan dengan lancar.

Empat wartawan diberikan kesempatan untuk bertanya seputar pelaksanaan program yang dikhususkan untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dimaksud.

Pembicaraan merembet kepada penyediaan listrik di sentra pelayanan terpadu tempat pelayanan pembuatan dokumen, mengingat krisis listrik yang terjadi di Nunukan.

“Tadi saja waktu rombongan menteri ke sini listriknya padam,” kata wartawan Media Indonesia.

Narasumber yang hadir lalu meyakinkan persoalan listrik segera diatasi dengan penggunaan diesel cadangan.

Usai menjawab pertanyaan para wartawan, aktivis LSM Yayasan Bersatu Mandiri Syafaruddin Thalib lalu meminta kesempatan untuk bertanya.

“Dari NGO,” katanya mengangkat tangan.

Nusron yang menjadi moderator lalu bertanya pada Puan.

“Waktunya terbatas karena ada kunjungan ke tempat lain,” kata Nusron menjawab permintaan dimaksud.

Namun Syafaruddin dan beberapa aktivis LSM seperti Ketua LSM Pancasila Jiwaku Mansyur Rincing semakin keras berteriak meminta kesempatan berbicara.

“Ini untuk wartawan. Nanti kami terima.. Nanti kami terima,” kata Nusron menutup konferensi pers.

Syafaruddin lalu memaksa berbicara pada kesempatan dimaksud.

“Bahwa ada solusi jangka pendek (terhadap program poros perbatasan). Tetapi masyarakat nanti ada kecemburuan. Sementara di sini ada solusi yang kami sampaikan LSM,” kata Syafaruddin sambil menunjukkan dokumen yang terbungkus dalam amplop coklat.

Saat para menteri akan meninggalkan ruangan, Syafaruddin menyerahkan dokumen yang dibawanya.

“Nanti saya baca. Nanti saya kontak,” kata Nusron.

Selain memanfaatkan momentum kedatangan para menteri, aktivis LSM yang tergabung dalam Rakyat Marah Atas Sikap PLN (RAMPAS) akan membuka posko pengaduan masyarakat, terkait krisis listrik yang berlarut-larut di Pulau Nunukan.

Syafaruddin mengatakan, posko pengaduan yang akan dibuka di alun-alun kota Nunukan menampung keluhan, tanggapan maupun penghitungan kerusakan alat elektronik akibat pemadaman listrik.

“Ini akan kami tampung sebagai dasar untuk meminta kompensasi kepada PT PLN Persero sebagaimana diatur dalam undang-undang,” ujarnya.

Selain membuka posko pengaduan, RAMPAS juga akan menggelar demonstrasi pada Kamis (18/2/2016) mendatang.

Sedikitnya ada 300 orang yang akan mengikuti aksi di Kantor PT PLN Persero Rayon Nunukan. Aksi massa akan diikuti dengan laporan kepada Polisi mengenai dugaan mafia listrik yang melibatkan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Bugak dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sebaung.

“Kami mau buka semua gurita di situ,” katanya.

Syafaruddin mengatakan, melihat respon dan reaksi PT PLN (Persero) yang selalu bungkam terhadap perjanjian kerjasama dengan PT Bugak, diduga ada permainan tingkat tinggi dalam kontrak tersebut.

“Dari konsorsium awal sudah tidak jelas itu. Investasi Rp164 miliar, Rp104 miliar untuk kabel bawah laut, sisanya tidak ada penjelasan. Ini yang akan kami buka pelan-pelan,” katanya.

Untuk proses hukum dimaksud, RAMPAS telah menyiapkan seorang pengacara.

“Kami akan gugat negara Cq PT PLN (Persero),” ujarnya. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – Selasa 16 Februari 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s