Cari Tersangka Baru, Jaksa Periksa Mantan Bupati Bulungan


20160220-perempuan-antikorupsi

Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan kembali membuka penyidikan kasus korupsi pengadaan tanah seluas 62 hektar pada tahun 2004, untuk mencari tersangka baru dalam kasus itu.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nunukan, Rusli Usman mengatakan, pihaknya telah memanggil sejumlah pejabat yang pernah terlibat dalam Tim Pengadaan Tanah atau Tim 9 yang diketuai Bupati Nunukan saat itu Abdul Hafid Ahmad.

Selain Tim Pengadaan Tanah, jaksa memeriksa mantan Sekretaris Kabupaten Nunukan, Budiman Arifin yang saat itu bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran.

“Kami juga sudah memeriksa Pak Budiman Arifin,” ujarnya, Minggu (14/2/2016).

Budiman yang terakhir menjabat sebagai Bupati Bulungan diperiksa selama dua hari pada tanggal 9 dan 10 Februari lalu.

“Beliau datang memenuhi panggilan jaksa sebagai saksi dalam kasus itu. Beliau kooperatif,” ujarnya.

Selain Budiman, Tim Pengadaan Tanah yang diperiksa jaksa yaitu mantan Asisten Pemerintahan Setkab Nunukan Petrus Kanisius, mantan Camat Nunukan Rahmadji Sukirno, pejabat Kantor Pajak Nunukan Kadrie Silawane serta penjual tanah Haji Ramli.

“Sekitar semingguan lebih ini kita tidak pernah berhenti periksa mereka,” katanya.

Rencananya ada beberapa anggota Tim Pengadaan Tanah maupun saksi-saksi lain yang juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus itu.

“Ada beberapa orang lagi yang akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” katanya.

Rusli mengakui, pihaknya masih kesulitan memanggil mantan Kepala Dinas Pertanian, Suwono Thalib yang juga menjadi anggota tim.

Selain Suwono, jaksa mengalami kesulitan menghadirkan Jamaluddin, pihak yang dianggap mengetahui kasus korupsi dimaksud.

“Mereka sakit parah,” katanya.

Disebutkan, jaksa sedang mencari dua alat bukti untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus itu. Meskipun diakuinya, tak mudah untuk mencari bukti untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dimaksud.

“Prosesnya masih panjang. Apalagi Haji Darwin dan Haji Darmawan sudah meninggal dunia,” katanya.

Tim Pengadaan Tanah ini bekerja berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 319/2004. Pengadaan tanah selain untuk ruang terbuka hijau di depan Kantor Bupati, juga mencakup pengadaan tanah untuk Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Embung Sungai Bilal, penjara, parkir Badan Kepegawaian Daerah, mess diklat, PPI dan Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan.

Sebelumnya dalam kasus itu pengadilan telah menghukum mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nunukan Darmin Djemadil, Pj Sekcam Nunukan Selatan Arifuddin dan mantan Bendahara Pembayaran Setkab Nunukan Simon Sili. Kasus tersebut dinilai merugikan negara hingga Rp 7 miliar. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – 14 Februari 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s