Perkuat NKRI, Pembentukan DOB Kabudaya Terus Didorong


kabudaya

Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Samadik, menyerahkan dokumen pemekaran kepada Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon di Ruang Sidang Kantor DPRD Kaltara, beberapa waku lalu.

Pihak-pihak yang berkepentingan terus mendorong pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), pemekaran Kabupaten Nunukan.

Upaya tersebut dilakukan Tim Presidium Kabudaya maupun Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan mendatangi pihal-pihak terkait di Jakarta.

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid misalnya langsung mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk mendesak pentingnya pembentukan DOB Kabudaya.

Ketua Dewan Pendiri Pemuda Penaja Perbatasan RI, Lumbis S Sos menjelaskan, pentingnya pembentukan DOB Kabudaya salah satunya didorong sengketa Republik Indonesia-Malaysia di Sungai Sumantipal dan Sungai Sinapad seluas sekitar 154.000 hektare di Kecamatan Lumbis Ogong.

Calon DOB Kabudaya merupakan kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan meliputi Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai. Kecamatan Sebuku ditunjuk sebagai lokasi calon ibukota kabupaten.

DOB Kabudaya secara resmi telah diusulkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendesak pembentukan DOB Kabudaya, Bupati Nunukan pada 27 Juni lalu menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono di Jakarta.

Desakan agar DOB Kabudaya segera direalisasikan juga disuarakan dari Jakarta. Pembentukan DOB Kabudaya dinilai sangat penting untuk memperkuat kedaulatan negara dan mempertegas batas negara.

Pengamat Militer dan Pertahanan, Susaningtyas Kertopati mengatakan, negara perlu hadir di wilayah perbatasan. Tidak hanya di pusat pemerintahan saja.

Dia menilai, persoalan di wilayah perbatasan negara tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan militer namun dengan hadir dan membangun DOB untuk memperkuat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan keamanan atau militer saja. Prosperity approach juga harus dilakukan agar warga perbatasan merasakan hadirnya RI di sana,” ujarnya.

Nuning menilai saat ini pemerintah diyakini sudah mulai aware dengan berbagai masalah yang ada di wilayah perbatasan Indonesia.

“Seperti masalah ‎pembangunan D‎OB di wilayah Kabudaya Kabupaten Nunukan,” ujarnya sambil menyebutkan, salah satu alasan yang membuat pemerintah jarang hadir di wilayah perbatasan karena terhalang medan yang berat.

Dia mengatakan, medan yang berat untuk dikunjungi di perbatasan membuat para pejabat enggan untuk sering ke sana.

“Karena infrastruktur juga belum pemerintahan Jokowi banyak yang terpusat di Sumatera, Jawa dan Bali. Presiden Joko Widodo cukup bagus dalam membangun infrastruktur di dekat perbatasan,” ujarnya. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – Senin 4 Juli 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s