Politisi Gerindra : Ada Lebih Baiknya Sebatik Diambil Alih Malaysia


20160718-jalan-perbatasan-sebatik

Jalan perbatasan di Pulau Sebatik Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia.

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hajjah Nursan menilai pemerintah pusat kurang memberikan terhadap Pulau Sebatik yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Malaysia.

Hal itu diungkapkan Nursan karena belum terealisasinya pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kota Sebatik. Padahal Bupati Nunukan maupun DPRD Kabupaten Nunukan telah memberikan persetujuan pada awal 2012 lalu.

“Bukan warga Sebatik yang kurang NKRI-nya. Tetapi kurang perhatian dari pemerintah pusat,” kata politisi asal Pulau Sebatik ini.

Dia menilai, masyarakat kemungkinan akan lebih senang bergabung ke Malaysia daripada harus mengemis terus-menerus kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian penuh, namun tak juga dilayani.

“Masyarakat senang saja bila bergabung ke Malaysia. Daripada menunggu perhatian dari bapak kita. Bapak yang tidak memperhatikan. Tapi ada bapak orang lain yang memperhatikan kita, itu oke, tidak ada masalah biar saja diambil Malaysia,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

Pembentukan Kota Sebatik sebenarnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan di pulau yang terdiri dari Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara.

Dia membandingkan pembangunan Pulau Sebatik dengan Kota Tawau, di perbatasan Negara Bagian Sabah, Malaysia.

“Sangat jauh perbedaannya seperti bumi dan langit. Mungkin ada lebih baiknya Sebatik diambil alih Malaysia. Bukan karena NKRI yang luntur, tetapi perhatian pusat yang kurang,” ujarnya.

Percepatan pembentukan Kota Sebatik inipun sebenarnya sudah disampaikan dua Presiden Republik Indonesia yang pernah berkunjung ke Pulau Sebatik.

Selain Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Beodiono, Presiden Joko Widodo juga telah mengunjungi Pulau Sebatik pada akhir 2014 lalu.

Nursan mengatakan, dua Presiden Republik Indonesia telah berkunjung ke Pulau Sebatik namun keinginan masyarakat agar Pulau Sebatik dimekarkan dari Kabupaten Nunukan, hingga kini tak juga teralisasi.

Diapun menjadi pesimis jika pemerintah pusat benar-benar mau memperhatikan wilayah perbatasan.

“Presiden berganti, aturannya juga berhanti. Ini yang menjadi salah satu hambatan dalam pemekaran Pulau Sebatik,” ujarnya. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s