Fraksi Hanura Protes SP3 Kasus Pembongkaran Rujab Bupati


09.H.Leppa

Hj. Leppa

Pembongkaran rumah jabatan (Rujab) Bupati Kabupaten Nunukan terus menuai kontroversi. Kasus yangs empat mencuat di sejumlah media 3 tahun lalu itu, kini mulai dipersoalkan sejumlah masyarakat paska berakhirnya era pemerintahan Basri-Asmah Gani di Nunukan.

Kali ini, Anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Hanura Haji Leppa pun ikut geram, pasalnya kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah itu justru dianggap oleh Kejaksaan Negeri Nunukan 3 tahun lalu tidak terdapat kerugian negara dan tidak termasuk pelanggaran yang serius.
“Ada yang aneh dengan pernyataan dan keputusan Kejari Nunukan tahun 2015 lalu, karena mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) pada kasus pembongkaran rumah jabatan Bupati Nunukan, dan anehnya adanya SP3 itu baru saya ketahui pada rabu lalu,” tuturnya kepada Newstara.com pada Kamis sore, (21/07/2016) di Nunukan.
20160722-guest house

ni lokasi Rumah Dinas Bupati Nunukan yang dibongkar dan dijadikan “Guest House” di era pemerintahan Basri-Asmah.

Haji Leppa mengatakan ada sejumlah keganjilan yang tengah terjadi terhadap pada tahun 2015 lalu, karena Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan yang lama itu telah berjanji akan menyelesaikan kasus hingga tuntas. Kasus yang akan di usut tuntas adalah yang berhubungan Budiman Arifin saat masih menjadi Sekda di Nunukan. Lalu persoalan kedua adalah pembongkaran rumah jabatan Bupati Nunukan.

“Saat itu saya sendiri yang menemui Kepala Kejaksaan, mengenai kelanjutan kasus itu, nah saya disini heran kenapa pak kajari tidak memberitahukan kepada masyarakat secara terbuka jika kasus Rujab itu dihentikan dengan SP3,” tutur Haji Leppa.
Haji Leppa akan kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan, dan meminta pernyataan secara langsung apa yang tengah terjadi dengan kasus kelanjutan rumah jabatan Bupati tersebut. Karena sangat jelas telah merugikan negara, namun justru pihak Kejaksaan mengeluarkan SP3 untuk penghentian penyelidikan.
“Besok saya pertanyakan kepada Kajari, jika rumah jabatan dibongkar di kemudian hari dan memiliki harga asset yang belum berhak di bongkar dan berlandaskan pada apa dan kenapa tidak ada kerugian negara,” ujar Haji Leppa.
Sumber: newstara.com – Kamis 21 Juli 2016
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s