Warga Negara Indonesia Pindah Warga Negara Malaysia ???


Bantuan 1.000 Ringgit Malaysia Pikat Satu Keluarga Besar WNI Pindah Warga Negara

20160723-ringgitProgram Bantuan Rakyat Malaysia (BRM) menjadi iming-iming bagi warga di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia untuk memilih menjadi warganegara Malaysia.

“Om saya sampai mamak saya, buat Identity Card (IC) Malaysia dan pindah ke sebelah karena tertarik RM 1.000 per orang itu,” kata Lay, warga Desa Panas, Kecamatan Lumbis Ogong.

Awalnya, dalam keluarga itu ada delapan jiwa. Kini, tinggal dua jiwa saja yang memiliih bertahan di Desa Panas. Selebihnya menjadi warga Malaysia dan menetap di sana.

Dia tak membantah, tuntutan ekonomi dan perasaan dianaktirikan pemerintah membuat warga di perbatasan memilih pindah kewarganegaraan.

Selain menjadi mudah mendapatkan pekerjaan, dengan mengantongi IC Malaysia, warga juga mendapatkan BRM secara Cuma-Cuma.

“Kami harapkan pemerintah perhatikan kami. Apalagi pembuatan IC itu terus ada,” ujarnya.

Dia mengatakan, mayoritas warga di perbatasan memiliki IC Malaysia. Tidak tertutup kemungkinan, kata dia, dengan BRM yang terus-menerus disalurkan untuk warga di perbatasan, akan membuat penduduk di Kecamatan Lumbis Ogong khususnya Desa Panas, terus berpindah kewarganegaraan.

“Sekarang satu keluarga tinggal saya dan abang saya saja. Lainnya menetap dan bekerja di sana. IC juga sana,” ujarnya. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – Selasa 19 Juli 2016

 

Benarkah Warga di 18 Desa Dapat Duit dari Malaysia?

Selasa, 19 Juli 2016 17:02

Kepala Desa Sumantipal, Kecamatan Lumbis Ogong, Busiaw, mengungkapkan selama ini warga di sejumlah desa di Kecamatan Lumbis Ogong juga kebagian bantuan keuangan dari Malaysia.

Dia bahkan menyebutkan, ada 18 desa yang warganya mendapatkan Bantuan Rakyat Malaysia (BRM).

“Ini sudah berjalan lama. Sejak dulu ada bantuan uang untuk warga Lumbis Ogong, mulai dari Tao Lumbis, Panas, Labang, Sumantobol warganya dapat BRM,” ujarnya.

Ia menyebutkan, bantuan itu sudah diterima warga sejak Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohammad yang terus dilanjutkan hingga Perdana Menteri Najib Bin Tun Abdul Razak, saat ini.

Besarnya BRM yang dterima warga bervariasi, dibedakan berdasarkan klasifikasi usia. Jika masih berumur 18 tahun sampai berusia produktif, akan mendapatkan RM 1.000 atau sekitar 3.400.000. Sedangkan lanjut usia mendapatkan RM 600 perbulan.

Meskipun sudah berlangsung lama, namun diakui pembagian dana ini tidak terpublikasikan melalui media.

“Selama ini kami diberikan kuitansi oleh Malaysia lewat kantor kecamatan. Kami dibagi lalu kita pergi cairkan ke bank Malaysia,” ujarnya.

Warga bisa mendapatkan BRM karena memiliki identitasMalaysia. Warga yang telah beralih kewarganegaraan menjadi warga Malaysia dipastikan menerima bantuan dimaksud.

“Kemudian pihak Malaysia mendaftarkan semua keluarganya termasuk yang berada di Lumbis dan sekitarnya. Kemudian diundang untuk membuat IC Malaysia dengan iming-iming BRM,” ujarnya.

Setiap tahun ada sekitar 20 sampai 30 penduduk dari Kecamatan Lumbis Ogong yang beralih menjadi warganegara Malaysia untuk mendapatkan BRM.

Diakuinya, hal ini menciptakan kekhawatiran. Karena upaya mengajak masyarakat beralih kewarganegaraan hingga kini masih terus berlangsung.

“Jika dikatakan 85 persen penduduk Lumbis Ogong memiliki IC Malaysia, itu tidak bisa dibantah,” katanya.

Dia menyebutkan, upaya ini merupakan cara yang dilakukan Malaysia untuk melakukan klaim terhadap wilayah di Kecamatan Lumbis Ogong.

Sungai Sumantipal dan Sungai Sinapad seluas sekitar 154.000 hektare di Kecamatan Lumbis Ogong merupakan salah satu wilayah yang masuk outstanding boundary problem (OBP).

Dia khawatir upaya yang dilakukan pihak Malaysia ini sama dengan yang dilakukan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan untuk merebut keduanya dari Republik Indonesia.

“Warga didata, dibuatkan IC dan diberi bantuan uang. Dibangunkan infrastruktur. Sehingga lama-kelamaan masyarakat lebih memilih bergabung dengan Malaysia demi kebutuhan ekonomi yang lebih baik. Ini yang kami takutkan,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah memikirkan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya).

Calon DOB Kabudaya merupakan kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan meliputi Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai. Kecamatan Sebuku ditunjuk sebagai lokasi calon ibukota kabupaten.

“Kalau dibuat Kabudaya, tidak akan seperti itu. Warga kita satu bahasa satu budaya cuma dibatasi sungai saja menjadi beda negara. Kalau tidak ada Kabudaya, kita tidak tahu mau kemana masyarakat Lumbis nantinya,” katanya. (*) Sumber: kaltim.tribunnews.com 

 

Duh. . . Kades Sebut Warga Lumbis Ogong Dapat Duit dari Malaysia

Selasa, 19 Juli 2016 15:25

Kepala Desa Sumantipal, Kecamatan Lumbis Ogong, Busiaw mengungkapkan selama ini warga di sejumlah desa di Kecamatan Lumbis Ogong juga kebagian bantuan keuangan dari Malaysia.

Dia bahkan menyebutkan, ada 18 desa yang warganya mendapatkan Bantuan Rakyat Malaysia (BRM).

“Ini sudah berjalan lama. Sejak dulu ada bantuan uang untuk warga Lumbis Ogong, mulai dari Tao Lumbis, Panas, Labang, Sumantobol warganya dapat BRM,” ujarnya sambil menyebutkan, bantuan itu sudah diterima warga sejak Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad yang terus dilanjutkan hingga Perdana Menteri Najib Bin Tun Abdul Razak, saat ini.

Besarnya BRM yang dterima warga bervariasi, dibedakan berdasarkan klasifikasi usia.

Jika masih berumur 18 tahun sampai berusia produktif, akan mendapatkan RM1.000 atau sekitar 3.400.000. Sedangkan lanjut usia mendapatkan RM600 perbulan.

dana ini tidak terpublikasikan melalui media.

“Selama ini kami diberikan kuitansi oleh Malaysia lewat kantor kecamatan. Kami dibagi lalu kita pergi cairkan ke bank Malaysia,” ujarnya.

Warga bisa mendapatkan BRM karena memiliki identitas Malaysia. Warga yang telah beralih kewarganegaraan menjadi warga Malaysia dipastikan menerima bantuan dimaksud.

“Kemudian pihak Malaysia mendaftarkan semua keluarganya termasuk yang berada di Lumbis dan sekitarnya. Kemudian diundang untuk membuat IC Malaysia dengan iming-iming BRM,” ujarnya.

Setiap tahun ada sekitar 20 sampai 30 penduduk dari Kecamatan Lumbis Ogong yang beralih menjadi warganegara Malaysia untuk mendapatkan BRM.

Diakuinya, hal ini menciptakan kekhawatiran. Karena upaya mengajak masyarakat beralih kewarganegaraan hingga kini masih terus berlangsung.

“Jika dikatakan 85 persen penduduk Lumbis Ogong memiliki IC Malaysia, itu tidak bisa dibantah,” katanya.

Dia menyebutkan, upaya ini merupakan cara yang dilakukan Malaysia untuk melakukan klaim terhadap wilayah di Kecamatan Lumbis Ogong. Sungai Sumantipal dan Sungai Sinapad seluas sekitar 154.000 hektare di Kecamatan Lumbis Ogong merupakan salah satu wilayah yang masuk outstanding boundary problem(OBP).

Dia khawatir upaya yang dilakukan pihak Malaysia ini sama dengan yang dilakukan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan untuk merebut keduanya dari Republik Indonesia.

“Warga didata, dibuatkan IC dan diberi bantuan uang. Dibangunkan infrastruktur. Sehingga lama-kelamaan masyarakat lebih memilih bergabung dengan Malaysia demi kebutuhan ekonomi yang lebih baik. Ini yang kami takutkan,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah memikirkan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya).

Calon DOB Kabudaya merupakan kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan meliputi Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai.

Kecamatan Sebuku ditunjuk sebagai lokasi calon ibukota kabupaten.

“Kalau dibuat Kabudaya, tidak akan seperti itu. Warga kita satu bahasa satu budaya cuma dibatasi sungai saja menjadi beda negara. Kalau tidak ada Kabudaya, kita tidak tahu mau kemana masyarakat Lumbis nantinya?” katanya. (*) Sumber: kaltim.tribunnews.com 

 

Dua Tahun Tak Ada Perbaikan, Kades Akan Pindah ke Malaysia

Rabu, 20 Juli 2016 17:12

20160723-infrastruktur-di-lumbis-ogong-1Kepala Desa Tenom, Kelompok Desa Panas, Kecamatan Lumbis Ogong, Marthen, tak menjamin akan tetap tinggal dan menjadi warga negara Republik Indonesia, jika pemerintah tidak juga memerhatikan pembangunan di wilayahnya.

Dia mengancam akan pindah ke Malaysia jika pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) tak juga direalisasikan.

Calon DOB Kabudaya merupakan kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan meliputi Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung, dan Kecamatan Sembakung Atulai. Kecamatan Sebuku ditunjuk sebagai lokasi calon ibukota kabupaten.

“Saya tunggu dua tahun lagi. Kalau masih tidak ada perbaikan atau pemekaran tidak kunjung ada, saya akan ke Malaysia,” ujarnya.

Marthen tidak bisa menyembunyikan kekecewannya terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan negara di Kecamatan Lumbis Ogong.

Disatu sisi Malaysia juga memberikan iming-iming uang dalam bentuk Bantuan Rakyat Malaysia (BRM) yang membuat masyarakat tergoda berpindah warga negara.

Kebanyakan warga memilih tawaran menjadi warga Malaysiaagar bisa mendapatkan BRM. Selebihnya tetap bertahan sebagai warga Republik Indonesia karena kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sebenarnya saya ada niat membuat identity card (IC). Tetapi masih cinta NKRI. Tetapi kalau masih begini terus, lambat laun kita ke Malaysia,” katanya.

Gara-gara BRM, Marthen mengaku ada empat warganya yang baru-baru berpindah kewarganegaraan menjadi warga Malaysia.

“Karena mereka ingin mendapatkan bantuan RM 1.000 dari BRM,” ujarnya.

Karena merasa tidak tersentuh pembangunan, diakui pula sejumlah mantan aparat desa di tempatnya memilih menjadi warganegara Malaysia. Mereka merasa lebih nyaman dengan aneka jaminan kesejahteraan yang diberikan Malaysia.

“Simanir itu asalnya jalan-jalan. Tertarik dia dengan Malaysia, dia buat IC. Dia mekarkan desa di sana namanya Estate Ladang Sabung, Tenom. Sekarang ketua kampung di sana dia,” katanya.

Perhatian yang didapatkan warga ini, katanya, sudah diterima sejak lama. Ironisnya, sejak Republik Indonesia merdeka hingga kini, warga setempat nyaris tak tersentuh pemerintah sendiri.

Selain mendapatkan bantuan uang melalui BRM, Malaysia juga memberikan fasilitas pengobatan gratis dan sekolah gratis.

Keseriusan Malaysia, sebutnya, dibuktikan dengan adanya program asrama sekolah bagi anak-anak perbatasan. Di asrama tersebut anak-anak perbatasan dididik dengan pelajaran Malaysia. Makanan yang diberikan juga bergizi dan setiap anak diberikan kesempatan mengunjungi keluarga saat libur sekolah.

“Saya ingat presiden dulu Soeharto mengatakan tahun 2.000 masyarakat tinggal landas. Sekarang 2016 malah kandas,” katanya.

Yang dimaksudkannya, pembangunan, pendidikan dan perekonomian masyarakat malah semakin terpuruk.

“Sehingga jika masyarakat memilih penghidupan layak di Malaysia bukan karena nasionalisme yang luntur. Namun desakan hidup cukup dan tuntutan ekonomi demi kehidupan lebih baik,” ujarnya.

Persoalan lain yang dihadapi masyarakat, jarak ke ibukota Kabupaten Nunukan begitu sulit dan membutuhkan biaya yang besar.

Dia menyebutkan, dari tempatnya ke ibukota Kabupaten Nunukan harus mengeluarkan biaya hingga Rp13 juta.

Sedangkan jika harus bepergian ke kota-kota di perbatasan Malaysia, hanya butuh biaya sekitar Rp200 ribu untuk transportasi.

“Karena lokasi yang dekat ini juga masyarakat memilih ke Malaysia,” ujarnya. (*) Sumber: kaltim.tribunnews.com

Timbul Keinginan Pindah Kewarganegaraan, Perhatian untuk Perbatasan Perlu Dievaluasi

Rabu, 20 Juli 2016 22:06

20160723-tanjung-selor_bus-damri-kaltara1

Bus Damri jurusan Tanjung Selor-Malinau sedang melintas di jalan trans Kaltara, belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Perhatian pemerintah untuk daerah perbatasan yang diwujudkan dengan program-program pembangunan harus terus dievaluasi.

Dikhawatirkan, dana ratusan miliar atau bahkan trilunan rupiah yang sudah digelontorkan menjadi sia-sia karena tidak tepat sasaran.

Imbasnya, warga perbatasan tetap merasa ada ketidakadilan dan rasa cinta airnya bisa sewaktu-waktu goyah.

Bicara perhatian, kata Kepala Perwakilan Kementerian Pertahanan RI di Provinsi Kaltara, Kolonel Yakin Santoso, kepada Tribunkaltim.co di sela-sela acara Lomba Diskusi Cinta Tanah Air di Aula Pemkab Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Senin (20/7/2016), bukan semata dilihat dari besarnya anggaran dan banyaknya proyek infrastuktur yang dibangun.

Proyek kecil namun menjadi sesuatu yang paling ditunggu dan vital untuk kehidupan warga di perbatasan, akan lebih berharga ketimbang proyek miliaran rupiah bahkan trilunan rupiah.

“Walau yang kita bangun rumah kayu, tapi karena itu dia tambah rajin, tambah bersemangat, itu lebih bermanfaat. Daripada gedung berbahan beton, tapi nggak terpakai,” katanya.

Kabar yang berhembus dari perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, juga menurutnya turut menyita perhatian Kementerian Pertahanan RI.

Dimana seperti diberitakan, saat ini ada sejumlah warga desa di yang menerima bantuan keuangan dari Malaysia. Bahkan disebutkan, ada 18 desa yang warganya mendapatkan Bantuan Rakyat Malaysia (BRM).

“Karena saya dari pusat, saya juga belajar memahami. Besok saya juga rencananya mau ke Lumbis Ogong,” katanya.

Kondisi Provinsi Kaltara, khususnya terkait dengan masalah perbatasan, menurutnya memang sangat spesifik.

Salah satunya, provinsi termuda di Indonesia ini memiliki banyak daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dalam beberapa kesempatan, beberapa saran untuk pembangunan kawasan perbatasan, menurutnya sudah disampaikan langsung ke Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie.

Untuk saat ini, dia juga mengaku sepakat bahwa kondisi infrastruktur di beberapa titik, perbedaannya sangat kontras bila dibandingkan dengan negara tetangga.

Bila kondisi seperti ini terus dibiarkan, sangat berpotensi menggoyahkan rasa cinta tanah air warga yang berada di perbatasan.

Selain pembangunan infratruktur dan pendukungnya yang harus tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan juga memegang peranan penting.

Bukan hanya infrastruktur, masalah pendidikan dan kesejahteraan juga tak kalah penting untuk jadi perhatian.

Karena pendidikan dan kesejahtaraan juga menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan rasa cinta tanah air.

“Jika tidak, dia akan berpindah kewarganegaraan. Atau tanpa disadari, dalam hatinya sudah ada keinginan itu,” katanya. (*) Sumber: kaltim.tribunnews.com

Soal BRM dan IC di Lumbis Ogong, Bupati Laura Sebut Hanya Isu

Jumat, 22 Juli 2016 18:25

 

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, membantah pemberitaan mengenai sejumlah warga di Kecamatan Lumbis Ogong yang harus berpindah kewarganegaraan dengan membuat identity card (IC) untuk mendapatkan bantuan rakyat Malaysia (BRM) senilai RM 1.000 atau sekitar Rp 3.400.000.

Diapun berharap media massa tidak ikut membesar-besarkan isu dimaksud.

“Itu hanya isu. Jangan dibesar-besarkan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/7/2016).

Laura menyayangkan karena warga termasuk kepala desa di kecamatan Lumbis Ogong harus berbicara kepada media massa untuk mengeluhkan nasib mereka.

Padahal dengan melemparkan isu mengenai perpindahan kewarganegaraan, justru menjadi pembahasan serius pejabat negara.

Laura mengatakan, jika saja warga Kecamatan Lumbis Ogong datang bertemu bupati, tentu merupakan langkah yang lebih elegan.

Dengan duduk bersama merumuskan langkah yang harus ditempuh, tentu akan menghasilkan solusi yang lebih baik.

Namun jika langsung berbicara untuk dipublikasikan media massa, tentu akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Mengapa nggak datang langsung bertemu bupati? Kenapa langsung ke media?” katanya.

Laura mengaku akan melihat langsung kondisi masyarakat di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Kecamatan Lumbis Ogong, untuk memastikan semua informasi yang beredar di media massa.

“Terus terang saya belum dapat laporan dari Pak Camat di sana. Dalam waktu dekat saya atau wakil saya akan ke sana,” ujarnya.(*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com

 

Warga Perbatasan Pindah Jadi WN Malaysia Dianggap Wajar

20160723-armada-lumbis-ogong

Satu satunya moda transportasi menuju wilayah Kecamatan Lumbis Ogong melalui sungai berjeram. Warga di wilayah perbatasan tersebut banyak ber KTP ganda karena tingginya ketergantungan terhadap Negara Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Anggota DPRD kabupaten Nunukan meminta pemerintah pusat menanggapi serius maraknya pemberitaan warga yang memiliki KTP ganda atau pindah negara di wilayah perbatasan RI-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Niko Hartono mengatakan, warga memiliki KTP ganda karena kebutuhan ekonomi. Dia menanggapi positif adanya bantuan rakyat Malaysia (BRM) yang diberikan pemerintah Malaysia kepada warga perbatasan yang memiliki KTP Malaysia.

Bantuan itu sebesar 600 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp 1.920.000 bagi lansia dan 800 Ringgit Malaysia atau Rp 3.200.000 bagi warga usia sekolah.

“Sampai saat ini pemerintah kita belum melakukan gerakan pembangunan di sana. Misalkan kesejahteraan mereka tidak terjamin kemudian mereka mencari kesejahteraan di tempat lain, ya wajar,” ujarnya, Rabu (20/7/2016).

Niko Hartono menambahkan, pemerintah tidak bisa melarang jika sebagian warga di wilayah perbatasan lebih memilih berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperjuangkan kesejahteraan warga negara Indonesia di wilayah perbatasan sehingga bisa sejajar dengan warga Malaysia.

“Kalau mereka pindah ya tergantung dia mau menjadi warga negara mana. Kalau kesejahteraan menjadi warga negara Malaysia lebih terjamin, itu hak mereka,” kata Niko Hartono.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini justru meminta pemerintah mewaspadai adanya perpindahan status warga di wilayah perbatasan menjadi alat untuk menuntut hak tanah adat mereka.

Tingginya angka eksodus warga di wilayah perbatasan bisa saja akan mempengaruhi status wilayah yang selama ini mereka tempati sesuai dengan pengakuan dunia akan adanya hak adat.

”Jangan sampai mereka pindah, adatnya juga pindah. Kita harus memperhatikan aturan yang berlaku secara intrnasional sehingga hal-hal itu jangan terjadi,” ujar Niko.

Sumber: regional.kompas.com – Rabu 20 Juli 2016

Dokumentasi

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

-kn-

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s