Catatan Anggota DPR RI Ari Yusnita Kunjungi DOB Kabudaya


SAMSUNG CSC
Anggota Komisi VII DPR RI dr Ari Yusnita baru saja menyelesaikan kunjungannya ke wilayah calon daerah otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya). Banyak catatan penting yang memang harus diperjuangan politisi partai NasDem ini di senayan nanti. Mulai dari mengumpulkan dukungan dari sesama anggota DPR RI, hingga persetujuan di ranah eksekutif.
Ari Yusnita bepergian ke 6 Kecamatan di Kabudaya itu memang tidak sendiri, dan ia ditemani oleh rombongan sesama rekan DPR RI dari fraksi Golkar yakni Hetifah Sjaifudian yang duduk di Komisi II, lalu ada perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (kemen PU-PR) serta bersama rombongan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kunjungan itu dilakukan selama 3 hari mulai 2 Agustus 2016 hingga 5 Agustus 2016.
“Kita tujuan utama dilaksanakan kunjungan kerja ke wilayah ini adalah untuk mendengar aspirasi masyarakat perbatasan dan melihat secara langsung wilayah perbatasan kecamatan Lumbis Ogong merupakan terkait masih minimnya kegiatan pembangunan yang dirasakan oleh warga perbatasan dan meilhat persiapan infrastruktur di calon DOB tersebut seperti kesiapan listrik, pendidikan, kesehatan,” tuturnya.
Ari menceritakan perjalanan diawali melalui jalan darat bersama rombongan yang dimulai dari Malinau ke Kecamatan Lumbis Desa Mensalong. Setibanya dilokasi, rombongan disambut oleh masyarakat setempat dengan tarian Dayak yang berasal dari daerah tersebut serta penyambutan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diwakili oleh Pemerintah Kecamatan Lumbis yaitu bapak H.Ramli sebagai Camat Lumbis.
Usai kegiatan penyambutan dilanjutkan dengan bincang-bincang santai sebelum dilanjutkan Acara Pertemuan dengan Masyarakat, Tokoh Masyarakat pada malam hari nya sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di Balai Pertemuan Umum Kecamata Lumbis bersama Anggota DPR RI, BNPP dan Kementerian terkait.
Dalam pertemuan tersebut dimulai dengan ucapan Sambutan dari Camat Lumbis, kemudian paparan dari Tim Presidium Kabudaya yang dilakukan oleh Bapak Hermanus yang juga sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Paparan yang disampaikan oleh tim presidium tersebut terkait dengan aspirasi pembentukan daerah otonomi Baru Calon Kabupaten Bumi Daya Perbatasan (Kabudaya) yang menyatakan bahwa Pembentukan DOB Kabudaya merupakan aspirasi dan keinginan warga yang terdiri dari 6 Kecamatan yang ada di wilayah tersebut (Kecamatan Sembakung, Lumbis, Sebuku, Lumbis Ogong, Tulin Onsoi, Sembakung Atulai dalam wilayah Kabupaten Nunukan) dengan jumlah seluruh desa 119 desa.
“Dimana Kecamatan Sembakung terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Lumbis 28 Desa, Kecamatan Sebuku 10 Desa, Kecamatan Lumbis Ogong 49 Desa, Kecamatan Tulin Onsoi 12 Desa, dan Kecamatan Sembakung Atulai 10 Desa,” ujarnya.
Dari 6 kecamatan yang berada dalam wilayah Kabudaya tersebut ada kecamatan yang berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Sabah yaitu Kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan Tulin Onsoi. Luas Wilayah Pembentukan DOB Kabudaya seluas 8.812 Kmp (881.200hektar) dan diyakini memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat menunjang perekonomiannya yaitu dari sektor tambang (emas, batubara, migas), pertanian, kehutanan, perkebunan kelapa sawit.
“Tetapi yang menjadi permasalahan Calon DOB Kabudaya ini adalah terkait sengketa Batas Wilayah Negara Indonesia dengan Malaysia bagian Sabah yaitu Sei Simantipal, Sei Sinapad dan Patok B2700-B3100. Selain itu yang menjadi permasalahan lain ialah masalah ketimpangan wilayah dari ketertinggalan, keterbelakangan, keterisolasian,keterpencilan dan keterpinggiran, lalu di susul persoalan kesenjangan pembangunan terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, sumber-sumber keekonomian, listrik, air bersih, telekomunikasi dan informasi desa,” ujarnya.
Hermanus juga menjelaskan bahwa kemanfaatan Nasional DOB Kabudaya adalah untuk menjaga kedaulatan NKRI di Kawasan Perbatasan, Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah, Mempercepat Kesejahteraan, Mendekatkan Keterjangkauan Rentang Kendali Pelayanan Dasar, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, wujud Nawacita ke-3 yaitu membanguan Indonesia dari Pinggiran, Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dalam menghadapi MEA, dan merupakan patok Hidup NKRI di kawasan Perbatasan Batas Negara.
Setelah paparan tim presidium Kabudaya dilanjutkan dengan sambutan dari Dr.Ir Hetifah selaku anggota komisi II DPR RI yang berbicara sesuai dengan bidang komisi II yaitu berbicara tentang pembentukan otonomi baru, secara singkat beliau menyatakan DPR RI telah membentuk Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan yang berjumlah 25 orang yang berasal dari lintas fraksi dan lintas komisi untuk mengawasi jalannya pembangunan di wilayah perbatasan.
Tim ini nantinya akan mengawasi jalannya pembangunan di wilayah perbatasan selama setahun kedepan. Disela acara dilakukan pertunjukan tari-tarian dari anak-anak muda kecamatan lumbis yaitu tarian dayak Agabag yang mengikutsertakan para rombongan DPR RI dan Kemneterian terkait ikut menari bersama.
Sebelum acara pertemuan tersebut selesai kemudian kata-kata penutup dilakukan oleh dr.Ari Yusnita Anggota DPR RI Komisi VII menyatakan bahwa sebagai putra Kaltara yang duduk di DPR RI maka adanya keinginan besar dari masyarakat Kabudaya untuk membentuk DOB, untuk itu Ari Yusnita berusaha dengan segala daya dan kekuatan yang dimiliki sebagai Legislator Dapil Kaltim-Kaltara untuk mengawal setiap proses yang berlangsung bersama dengan ibu Hetifah yang memang membidangi DOB yaitu Komisi II.
Ari Yusnita juga secara tegas mengajak masyarakat untuk berjuang bersama dalam pembentukan DOB Kabudaya hingga terwujud, menyatukan kekuatan yang ada sehingga Kabudaya benar-benar lahir menjadi daerah Otonomi Baru di Provinsi Termuda di Kalimantan Utara.
Keesokan harinya pada tanggal 3 agustus 2016 perjalanan dilakukan ke wilayah perbatasan yaitu Kecamatan Lumbis Ogong bersama para rombongan Anggota DPR RI, BNPP, Kementerian terkait dan rombongan dari Mensalaong Lumbis yang beramai-ramai menggunakan sarana transportasi Long Boat. Perjalanan menuju Desa Binter Ibukota Kecamatan Lumbis Ogong dilalui menggunakan Long Boat dengan waktu perjalanan sekitar 2 jam.
Setiba di Lumbis Ogong disambut oleh Camat Lumbis Ogong yaitu Pak Daud beserta para perangkat desa, masyarakat, tokoh masyarakat yang hadir di tempat tersebut. Kemudian dilakukan silaturahmi bersama warga masyarakat setempat dan makan siang bersama serta dilakukan komunikasi singkat dengan para dokter yang ada di wilayah lumbis ogong dan para guru.
Dari diskusi singkat tersebut Ari Yusnita juga memiliki basic seorang dokter meyampaikan bahwa hanya ada 2 dokter di Lumbis Ogong yang salah satunya merupakan Dokter PTT, memiliki beberapa tenaga medis yaitu bidan 5 orang dan perawat. Potensi yang dimiliki desa tersebut adalah singkong dan banyak masyarakat yang memiliki kolam ikan yang berprofesi sebagai nelayan.
“Sektor Pendidikan juga menjadi perhatian sebab belum ada listrik sehingga masih menggunakan genset selain itu buku-buku yang ada di sekolah juga masih sangat sedikit dan tidak ada perpustakaan. Selain itu listrik sangat dibutuhkan untuk Kecamatan Lumbis Ogong untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan sehingga alternatif yang dilakukan adalah dengan dibangunnya PLTS di Kecamatan dan Desa-desa di wilayah perbatasan,” tutur Ari.
Pada pukul 12.00 WITA usai makan siang dan diskusi bersama di Desa Binter Kecamatan Lumbis Ogong tim kunjungan kerja melanjutkan perjalanan ke Desa Labang dan Desa Sumantipal. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 -3 jam yang melalui banyak giram yang ada diperairan sungai.
Desa Labang dan Sumantipal ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia. Sesampainya di Desa Semantipal warga masyarakat, Tokoh Masyarakat, anak-anak, Ibu-Ibu PKK dan Para kepala Desa yang ada di kecamatan Lumbis Ogong secara antusian menyambut kedatangan tim kunjungan. Disela perjalanan menuju Balai desa para rombongan menghentikan langkah sejenak untuk melihat sekolah yang ada di desa Sumantipal.
Sungguh sangat mengejutkan ketika Anggota DPR RI beserta para rombongan melihat sarana dan infrastruktur yang ada di Sekolah itu, dengan kondisi sekolah yang seharusnya tidak dapat digunakan oleh anak-anak sekolah dan gedung sekolah yang atapnya sudah mulai roboh sehingga ketika maka sekolahan mengalami kebanjiran, bahkan prasarana seperti meja belajar dan kursi-kursi juga sudah sangat buruk.
“Perpustakaan yang tidak dimiliki oleh sekolah sehingga anak-anak sekolah tersebut tidak memiliki buku pelajaran kecuali dari apa yang diajarkan oleh para guru. Bahkan, ketika dalam satu ruangan terdapat dua kelas yang bergabung seperti, kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Situasi dan kondisi ini sangat menyentuh hati hal ini terlihat ketika para anak-anak sekolah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara jelas tanpa ada kesalahan sedikut pun dan membuat lami meneteskan air mata,” tutur Ari.
Setelah melihat kondisi fisik sekolah tersebut, para rombongan kunjungan kerja melanjutkan perjalanan menuju Balai Desa Sumantipal dengan berjalan kaki. Sesampai di balai desa tersebut diawali dengan tari-tarian dayak agabag yang dibawa oleh anak-anak kecil kemudia para rombongan ikut menari bersama dengan mereka. Usai kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan warga masyarakat di Desa Sumantipal dan Labang bersama Rombongan DPR RI, BNPP dan Kementerian terkait.
Dalam sesi tanya jawab tersebut diawali dengan pembukaan oleh Camat Lumbis Ogong yaitu Pak Daud dengan ucapan terima kasih atas kunjunga Tim Rombongan ke Daerah Perbatasan. Kemudian dilanjutkan oleh dr.Ari Yusnita yang menyampaikan bahwa akan tetap mengawal lahirnya DOB Kabudaya dan akan memberikan masukan kepada Pemerintah terkait penyediaan listrik di wilayah perbatasan yang merupakan bidang komisi 7.
Dr. Hetifah dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini DPR RI telah melantik Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan yang terdiri dari 25 orang yang berasal dari lintas Komisi dan Lintas Fraksi yang akan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya atau kementerian yang menjalankan program kerjanya.
Selanjutnya sambutan dari BNPP yang diwakili oleh Bapak Makmur Marbun dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa ada 3 segmen yang masih bermasalah dan belum terselesaikan di beberapa daerah di Lumbis Ogong yaitu masalah sungai semantipal, sunngai sinapad dan B2700-B3100, dalam sambutannya pihak BNPP juga mengatakan saat ini ada kesepakatan bersama Malaysia dan Indonesia untuk menyelesaikan masalah di wilayah perbatasan.
Melihat kondisi DOB Kabudapaya ini akan berupaya mendapatkan penyelesaian permasalahan, sehingga DOB dapat terwujud. Kementerian terkait dari Pekerjaan Umum dan Peruumaha Rakyat (PUPR) juga menyampaikan bahwa Pekerjaan Multi Years berjumlah 2 paket masih terpending dimana wilayah Lumbis salah satunya masuk kedalam program tersebut.
Dari pihak kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyampaikan bahwa sertifikasi tetap dilakukan, adanya Dana BOS 60% diberikan kepada daerah desa, kecamatan. DAK untuk Nunukan 65 Miliyar per tahun. Membanguna generasi emas dan diharapkan anak-anak harus bersekolah, sebab ada dana pembangunan sekolah sebesar 300 juta dari Kemendikbud. Tunjangan guru perbatasan sudah berjalan baik.
Selain itu banyak pendapat dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat dalam diskusi tersebut seperti: Kepala Desa Sumantipal yang mengatakan: Memohon agar pemerintah memberi perhatian khusus kepada masyarakat semantipal dan memberikan pagar kehidupan bagi masyarakat perbatasan. Infrastruktur perkebunan dan transportasi serta perumahan yang layak, ia juga menyampaikan bahwa hal ini dapat terwujud dengan cepat jika DOB Kabudaya segera dilaksanakan dan DISAHKAN.
Selain itu BPD Desa Sumatipal Pak Biak juga menyampaikan pertanyaan bagaimana dengan status daerah desa semantipal apakah Indonesia atau Malaysia?? Sebab di desa Labang dan Semantipal ini banyak masyarakat yang memili IC Ganda yaitu Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya ia mengatakan bagaimana peningkatan pembangunan di daerah perbatasan, sebab ada semboyan diwaliayah desa tersebut Indoensia didadaku, Malaysia diperutku yang saat ini dirasakan oleh hampir selurh masyarakat karena seminggu sekali pasti ada sekali ke negara tetangga malaysia.
Tokoh Adat yang juga Mantan Kepala Desa Semantipal yaitu Pak Juni Hutahuruk juga mengungkapkan pertanyaan terkait anggaran dari mensalong sampai ke lumbis kenapa bisa terputus-putus, hal ini menyebabkan semua usulan selama ini tidak dapat berjalan sehingga pembangunan pun tidak berjalan.
Ketua Kelompok Masyarakat Desa Labang yaitu Pak Juli mengatakan bahwa di daerah perbatasan di NKRI adalah tugu negara karena menjaga daerah perbatasan sebagai desa terdepan di daerah perbatasan. Desa semantipal yang saat ini belum ada statusnya mohon diperhatikan, jika tidak segera diperhatikan maka ada keinginan untuk pindah ke negara tetangga Malaysia. Oleh sebab itu memintah Pemerintah Pusat untuk mengesahkan DOB Kabudaya.
Sebab di negara Malaysia sangat mudah mendapatkan fasilitas dan infrastruktur sarana prasarana dan menyebabkan masyarakat Desa Labang juga memiliki 2 IC (Identity Card). Selanjutnya Kepala Desa Panas yaitu Pak Apuk juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat untuk membangun wilayah perbatasan.
Dari segi pendidikan juga masih ada Guru Honor yang belum diangkat menjadi PNS yang sudah bertahun-tahun mengajar. Tidak ketinggalan sebagai Camat Lumbis Ogong yaitu Pak Daud juga mengatakan bahwa di daerah perbatasan ini di Kecamatan Lumbis Ogong khususnya di Desa Panas dan Kecamatan Tao Lumbis sama sekali belum ada listrik yang teraliri ke desa tersebut, kondisi yang demikian masyarakat sangat mengharapkan bantuan pemerintah untuk menginginkan perbaikan infrastruktur. Selain itu ada keinginan pemekaran kecamatan lagi yang disebut Lumbis Pesiangan yang mencakup Semantipal hingga tao lumbis. Besar harapan masyarakat untuk mendapat dukungan dari pusat agar tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah pusat.
Robinson sebagai Kepala badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kaltara menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara mendukung dimekarkannya Daerah otonomi Baru (DOB) Kabudaya, dan jangan takut dengan adanya IC ganda yang dimiliki.
Terkait status daerah desa Semantipal sesuai aturan merupakan 21 Desa yang diakui oleh Malaysia yang merupakan masuk ke Wilayah Indonesia dan hal ini akan menjadi rundingan antara Indonesia dan Malaysia, kemudian masyarakat yang memiliki IC ganda mendapat fasilitas seperti tunjangan janda,pendidikan,kesehatan, Apa obat yang bisa diberikan pemerintah Indonesia??
Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nunukan yaitu Pak Karel juga menyampaikan aspirasinya kepada rombongan Pusat yang hadir saat itu bahwa Kabupaten memerlukan dana pendamping, selain itu Desa Tao Lumbis dan Desa Panas membutuhkan PLTS Komunal untuk 10 desa yang sama sekalai belum ada listrik. Selain itu jaringan telekomunikasi juga belum ada. Jaringan PLTS dari solar cell atau PLTA menjadi alternatif yang bisa dibuat di Tao Lumbis. Selain itu beliau mengharapkan adanya penambahan anggaran transportasi ke desa-desa di Lumbis Ogong.
Subsidi barang ke desa Sumantipal dan daerah perbatasan sedikit dimohon agar dapat ditambahkan anggaran dan anggaran tersebut jangan dipotong-potong dalam pembangunan jalanan Nasional sehingga pembangunan jalan di lumbis ogong berkelanjutan. Anggota DPRD ini juga menambahkan aga diprogramkan dari Binter hingga ke Sumantipal ditanam perkebunan karet atau sawit atau stimulan sebanyak 500 Ha. (newstara.com – 07082016)
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s