Mendagri Restui Bupati Lakukan Mutasi


Hj. Asmin Laura Hafid

Hj. Asmin Laura Hafid – Bupati Nunukan

Surat yang dilayangkan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Kamis (28/7) lalu mendapatkan respon positif.

Itu diungkapkan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid kepada pewarta harian ini. Ia menjelaskan, setelah surat sampai ke Mendagri Tjahjo Kumolo. Langsung mendapatkan respon positif dengan meminta mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan.

“Soal mutasi Mendagri telah merespon. Segala perlengkapan untuk persoalan tersebut telah rampung,” ujar Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid ketika ditemui di sela kesibukannya, Selasa (6/9).

Namun, lanjut ibu tiga anak ini, permintaan dari Kemendagri soal mutasi, alasan serta nama-nama yang akan dimutas belum dibeberkannya. Dikarenakan, nama-nama yang bakal dimutasi merupakan rahasia sehingga masih belum dilakukan. Sesuai keamanan dan aturan yang ada nama-nama tidak bisa dilampirkan.

“Alasan pribadi untuk nama-nama itu merupakan rahasia. Sehingga, saat ini masih pikir-pikir dulu,” tambah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini.

Baik dari tim internal serta dari Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Nunukan telah bertemu dengan perwakilan Kemendagri persoalan mutasi tersebut. “Kurang lebih seminggu setelah surat dikirim. Respon langsung diberikan untuk mutasi di lingkup Pemkab Nunukan,” imbuh Hj. Laura sapaan akrabnya.

Dijelaskan, fokus saat ini ke depannya bakal ada organisasi baru. Sehingga, semuanya harus disinkronkan terlebih dahulu. Untuk itu, ia berharap yang perlu diutamakan bagaimana kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih maksimal lagi.

“Sabar saja dulu, intinya pekerjaan pemerintahan harus tetap berjalan dengan maksimal. Serta, adanya organisasi baru harus sinkron,” harapnya.

Perlu diketahui, meski dalam peraturan sebelumnya disebutkan mutasi dapat dilakukan setelah enam bulan masa jabatan setelah dilantik.  Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 10/2016 tentang Perubahan kedua atas UU nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU.

Upaya tersebut dilakukan guna mendukung kinerja bupati dan wakil bupati di awal masa jabatan. Serta, pembenahan pelayanan, etika PNS yang mendapatkan sorotan dari masyarakat harus segera dilakukan. “Dengan mutasi, kinerja bupati mampu memberikan gebrakan-gebrakan baru yang dinantikan masyarakat,” pungkas bupati wanita pertama di Nunukan bahkan di Provinsi Kaltara ini.

Sumber: kaltara.prokal.co – Rabu 7 September 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s