BNP2TKI Larang Aparat Tangkap TKI Ilegal


Dedi Nurcahyanto

Dedi Nurcahyanto, Staf Khusus Kepala BNP2TKI

Staf Khusus Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Dedi Nurcahyanto, menegaskan telah melarang aparat menangkap tenaga kerja Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Negara Bagian Sabah, Malaysia.

“Saya larang itu tangkap-menangkap. Kecuali kalau kalian bisa kasih pekerjaan sih nggak masalah,” kata Ketua Tim KPK BNP2TKI ini, Rabu (7/9/2016) di Nunukan.

Dia mengatakan, penanganan tenaga kerja Indonesia ilegal harus mengedepankan kemanusiaan.

Pihaknya melarang penangkapan tenaga kerja Indonesia ilegal, jika penangkapan dimaksud hanya sekedar pendataan tanpa bisa memberikan jaminan pekerjaan yang dicari para tenaga kerja Indonesia dimaksud.

“Kami tetap melarang meskipun penangkapan mereka di jalur tikus dan berstatus ilegal,” ujarnya.

Diakuinya, tanpa tindakan penangkapan atau pencegahan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berangkat ilegal ke luar negeri, tentu akan menambah mereka yang berangkat secara unprosedural dengan memanfaatkan jalur tikus.

“Ini pragmatis ya. Itu orang mencari kerja, kecuali kalau bapak bisa ngasih kerjaan,” ujarnya.

tki-gagal-berangkat

Sejumlah calon Tenaga Kerja Indonesia yang berhasil digagalkan keberangkatannya secara ilegal ke Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Sebagai solusi terhadap persoalan dimaksud, pihaknya berharap agar selalu mengedepankan metode atraktif melalui Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan (LTSP).

Pemerintah harus bisa membuat calon TKI mendatangi LTSP dan memberikan jaminan pekerjaan.

Sebab melalui program itu, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kabupaten Nunukan telah menggandeng tujuh perusahaan perkebunan di Kabupaten Nunukan.

“Ini dikalkulasikan mampu menyerap sekitar 500 tenaga kerja,” ujarnya.

Dalam prosesnya, kata dia, diakui masih ada kelemahan dalam pelaksanana program LTSP yang baru dilaksanakan pada tahap awal ini.

Misalnya saja, kemampuan sumber daya manusia atau target pencapaian yang jauh dari sempurna.

Pendataan juga masih seringkali kacau yang terbukti dengan terus kembalinya deportan ke Malaysia.

Belum lagi fasilitas penampungan yang hanya bisa mengakomodir 75 orang dan jadwal integrasi kepulangan tenaga kerja Indonesia yang belum optimal.

“Kabar gembiranya, 31 Desember nanti rusunawa yang bantuan PU Pera itu akan diaktifkan dua blok lagi. Jadi akan tersedia 350 kasur,” ujarnya.

Selain melalui LTSP, penanganan calon TKI juga bisa dilakukan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berkantor pusat di Nunukan.

“PJTKI yang hanya cabang dan tidak memiliki fasilitas kantor atau penampungan terpusat di Nunukan, maka tidak boleh beroperasi. Kami pingin semua harus berpusat disini, badan hukumnya jelas, jaminan sebagai badan hukum di sini jelas,” katanya. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – 7 September 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s