Tersangka Korupsi Dinkes tak Didampingi Pengacara Korpri


Tersangka dugaan korupsi penggelapan dana kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Hidayat selama proses penyidikan tidak didampingi pengacara dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Penyidik malah menunjuk Hasrul Syafruddin sebagai penasehat hukum prodeo mantan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan itu.

Soal tidak adanya pendampingan hukum dimaksud, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Nunukan, Andi Lempong menegaskan, hingga kini Hidayat belum pernah mengajukan surat permohonan pendampingan hukum.

Padahal, menurut Andi, dia sudah pernah mengingatkan yang bersangkutan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, dr Rustam Syamsuddin untuk segera membuat surat resmi.

“Bagaimana kami mau memberikan pendampingan hukum, kalau suratnya tidak ada sampai sekarang? Di meja saya tidak pernah sampai,” ujarnya.

Andi mengatakan, saat mengetahui Hidayat menjadi tersangka korupsi, dia langsung memberitahukan kepada Rustam. Diapun menghubungi Syahrir Mallongi, penasehat hukum yang selama ini memberikan bantuan hukum kepada pegawai yang tersangkut kasus hukum.

“Saya menelepon Pak Rustam, saya bilangi ada begini. Jadi sambil menyusul suratnya. Saya telepon Syahrir, ini ada satu kasus. Tetapi kalau di Korpri sampai sekarang tidak ada surat permohonan. Ataukah dia langsung ke Pak Syahrir?” ujarnya.

Seandainyapun Hidayat langsung berurusan dengan Syahrir Mallongi, tentu dia harus membuat surat kuasa.

“Tetapi tidak ada kan?” ujarnya.

Dia mengatakan, Hidayat semestinya membuat surat permohonan pendampingan hukum kepada Sekretariat Korpri Kabupaten Nunukan.

“Prosedurnya yang membutuhkan bantuan hukum harus bersurat. Bagaimana kalau kosong, tidak ada surat? Sedangkan nanti kami harus cantumkan nama, data pribadi. Kalau tidak mengajukan, bagaimana kita mau bikin nama lengkap kita tidak tahu, NIP tidak tahu,” ujarnya.

Jika saja Hidayat mendapatkan pendampingan hukum dari Korpri, yang bersangkutan tidak perlu membayar honor untuk penasehat hukum.

“Kalau dia mau beli pulsa atau makan, itu lain cerita. Kalau honor dari Korpri,” ujarnya.

Namun dia menegaskan, untuk pendampingan hukum selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, Korpi tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi lainnya selama persidangan.

“Itu tidak dianggarkan. Transportasi dan sebagainya tanggungjawab klien, karena Korpri tidak ada anggarannya. Kami sebatas honor untuk pengacara saja. Yang lain-lain belum diatur,” ujarnya.

Hidayat, sejak Senin (26/9/2016) ditahan Kejaksaan Negeri Nunukan dan dititip di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sungai Jepun, Kecamatan Nunukan menyusul pelimpahan tahap dua, berkas dan tersangka dari penyidik Polres Nunukan.

Hidayat menjadi tersangka dugaan korupsi penggelapan dana kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, terkait jabatannya sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, saat itu.

Polisi menetapkan Hidayat sebagai tersangka, setelah mengantongi sejumlah alat bukti termasuk hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penyelidikan korupsi yang melibatkan Hidayat berawal dari laporan para pegawai puskesmas ke Polres Nunukan.

Berdasarkan laporan yang diterima Polres Nunukan, tersangka diduga menggelapkan empat mata anggaran untuk 31 kegiatan di puskesmas.

Diantara dana kegiatan yang digelapkan di Puskesmas Krayan, Puskesmas Krayan Selatan juga Puskesmas Tulin Onsoi dengan total kerugian negara sebesar Rp 270 juta. Dari dana yang digelapkan itu, dana untuk kegiatan imunisasi sebesar Rp 65 juta dan pelayanan kesehatan Rp144 juta. (kaltim.tribunnews 06102016)

tersangka-kasus-dinkes

Hidayat, tersangka dugaan korupsi penggelapan dana kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Senin (26/9/2016) lalu menjalani pelimpahan tahap dua dari penyidik Polres Nunukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan.

PH Tak Persoalkan Penahanan Tersangka Korupsi Dinkes

Hasrul Syafruddin, penasihat hukum Hidayat, tak menyoal penahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Nunukan terhadap kliennya, Senin (26/9/2016) lalu.

Hasrul menilai, sejauh ini belum ada hukum acara pidana yang dilanggar.

Menurutnya mulai dari proses penyidikan hingga pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti yang berujung pada penahanan, semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan.

“Soal penahanan, itu kewenangan dari jaksa. Mereka punya pertimbangan untuk melakukan penahanan atau tidak. Itu kewenangan mereka. Sejauh ini menurut kami tidak ada hukum acara yang dilanggar,” ujarnya, Jumat (30/9/2016).

Karena itu pula, kata dia, pihaknya tidak akan melakukan praperadilan terhadap proses penyidikan kasus dimaksud.

“Walaupun dia selama ini kooperatif dan tidak ditahan Polisi, lalu di jaksa ditahan, kami pikir itu kewenangan jaksa. Jadi tidak perlu praperadilan,” ujarnya yang menjelaskan saat ini kliennya menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sungai Jepun, Kecamatan Nunukan Selatan.

Sejak tersangka ditahan awal pekan lalu, Hasrul mengaku belum mendapatkan pemberitahuan jika Hidayat masih akan dimintai keterangan terkait dengan penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan, Ali Mustofa.

“Coba konfirmasi Pak Ali. Biasanya kan dia membuat dakwaan mengacu pada berita acara pemeriksaan saat penyidikan. BAP itu ditandatangani tersangka. Itu yang jadi rujukan. Tetapi kalau ada yang perlu ditanyakan, itu tersangka akan dipanggil. Cuma kalau lihat kemarin, itu sudah lengkap berkasnya,” ujarnya.

Hasrul juga belum tahu, kapan kasus mantan bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda.

“Belum ada pemberitahuan. Itu biasanya ada pemberitahuan dari Pengadilan Tipikor. Saya juga belum tahu. Mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Ali,” katanya.

Hidayat menjadi tersangka dugaan korupsi penggelapan dana kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, terkait jabatannya sebagai Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, saat itu.

Polisi menetapkan Hidayat sebagai tersangka, setelah mengantongi sejumlah alat bukti termasuk hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penyelidikan korupsi yang melibatkan Hidayat berawal dari laporan para pegawai puskesmas ke Polres Nunukan.

Berdasarkan laporan yang diterima Polres Nunukan, tersangka diduga menggelapkan empat mata anggaran untuk 31 kegiatan di puskesmas.

Diantara dana kegiatan yang digelapkan di Puskesmas Krayan, Puskesmas Krayan Selatan, juga Puskesmas Tulin Onsoi dengan total kerugian negara sebesar Rp 270 juta.

Dari dana yang digelapkan itu, dana untuk kegiatan imunisasi sebesar Rp 65 juta dan pelayanan kesehatan Rp 144 juta. (kaltim.tribunnews 30092016)

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s