Tersandung Korupsi, Wakil Ketua DPRD Mengundurkan Diri


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Haji Abdul Hafid Achmad mengundurkan diri dari jabatannya dan sebagai anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat DPRD Kabupaten Nunukan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Nunukan, Hajjah Leppa Hafid mengatakan, agar tidak terjadi kekosongan di Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat DPRD Kabupaten Nunukan, pihaknya telah menyiapkan pengganti suaminya tersebut.

“Sudah ada usulannya. Sudah sekitar dua mingguan,” kata Leppa, Jumat (14/10/2016).

Abdul Hafid terpilih dari Daerah Pemilihan II Pulau Sebatik. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 2.994 suara di Daerah Pemilihan II.

Partai Hati Nurani Rakyat mendudukkan Abdul Hafid sebagai anggota DPRD Kabupaten Nunukan dengan perolehan 809 suara, tertinggi dibandingkan calon anggota legislatif lainnya dari partai itu di Daerah Pemilihan II.

Sedangkan Amiruddin terbanyak kedua dengan perolehan 653 suara. Baharuddin Acok berada pada posisi ketiga dengan perolehan 586 suara. “Kami mengusulkan Baharuddin Acok. Kemarin dia berada pada posisi ketiga suara terbanyak,” ujarnya.

Meskipun usulan sudah disampaikan melalui Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Haji Danni Iskandar, saat ini pihaknya harus menunggu tindaklanjut usulan pergantian antara waktu (PAW) sisa masa jabatan DPRD Kabupaten Nunukan masa bhakti 2014-2019.

Leppa mengatakan, pihaknya mengajukan PAW dengan mempertimbangkan pengunduran diri Abdul Hafid dari keanggotaan DPRD Kabupaten Nunukan. “Bapak mengundurkan diri, itulah kenapa kami buat usulan PAW,” katanya.

Soal posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan yang ditinggalkan Abdul Hafid, Leppa memastikan jabatan yang ditinggalkan Bupati Nunukan dua periode itu akan diisinya. “Yang jelas mau cepat atau kapan itu terserah. Kami hanya menunggu ini,”katanya.

Abdul Hafid mengundurkan diri setelah tersandung perkara korupsi pengadaan tanah seluas 62 hektare di Sungai Jepun, Kecamatan Nunukan Selatan.

Pada 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda menghukum Abdul Hafid dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara.

Setahun kemudian Pengadilan Tipikor Tinggi Kalimantan Timur menguatkan putusan pertama terhadap Abdul Hafid.

Tahun 2014 Hakim Agung Mahkamah Agung melalui putusan kasasi menguatkan putusan pertama dan banding terhadap terdakwa Abdul Hafid Achmad.

Selanjutnya sejak 17 Desember 2015, Abdul Hafid menjalani eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sungai Jepun Nunukan.

Dalam kasus itu pengadilan juga telah menghukum mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nunukan Darmin Djemadil, Pj Sekcam Nunukan Selatan Arifuddin dan mantan Bendahara Pembayaran Setkab Nunukan Simon Sili. Kasus tersebut dinilai merugikan negara hingga Rp7 miliar.

Sumber: kaltim.tribunnews.com – Jumat 14 Oktober 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s