Penyusunan RPJMD Nunukan: Perbatasan sebagai Halaman Depan Indonesia


Penyusunan RPJMD Nunukan: Perbatasan sebagai Halaman Depan IndonesiaWakil Bupati Nunukan Faridil Murad dan Muhyiddin pada saat pembukaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Nunukan. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Kalimatan Utara menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Pembukaan Musrenbang hari Senin (17/10) dipimpin oleh wakil bupati terpilih Faridil Murad dengan tema ‘Kabupaten Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis menuju masyarakat yang aman, maju, adil, dan sejahtera’.

Pada Musrenbang ini hadir Muhyiddin, S.Sos, MSc, dari Pusat Analisa Kebijakan (PAK) Bappenas yang diminta menyampaikan materi tentang sinergi pemerintah pusat dan pemda dalam rangka sinergi pembangunan terkait prioritas nasional pembangunan dari pinggiran dan daerah perbatasan.

Pada paparannya Muhyiddin menekankan bahwa pembangunan dari pinggiran adalah prioritas nasional yang menjadi perhatian penuh pada periode pemerintahan 2014-2019 ini.

“Pembangunan dari pinggiran adalah salah satu prioritas terpenting di RPJMN periode ini. Pemerintah berkomitmen membangun daerah perbatasan sesuai perintah undang-undang. Saatnya mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan. Kabupaten Nunukan adalah halaman depan Indonesia. Wajah yang dilihat peryama oleh tetangga, oleh Malaysia.”

“Pertama, pendekatan program pembangunan harus memperhatikan keseluruhan unsur pembangunan sebagai kesatuan faktor baik potensi, tantangan, hambatan, dan permasalahan.” papar perencana senior yang mendalami kebijakan fiskal, anggaran pembangunan, dan moneter ini.

Perencana yang juga ekonom lulusan Vrije University Amsterdam ini menambahkan tentang perlunya integrasi, “Kedua, perlunya sinergi yang terintegrasi semua instansi dalam satu proses yang terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Ini mutlak dilakukan semua pihak, pemerintah pusat, Bappenas, kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah Kabupaten Nunukan sendiri.”

“Ketiga adalah pendekatan wilayah. Pendekatan ini menekankan sinergi antar sektor dalam rangka ‘mengeroyok’ sebuah wilayah. Keterpaduan ini akan mempertajam pencapaian tujuan program. Terakhir, money follow program. Bukan money follow finction. Pemda harus mampu memobilisasi anggaran untuk program-program prioritas yang penting. Instansi-instansi yang tidak ketempatan program prioritas tidak perlu mendapatkan anggaran. Anggaran untuk instansi tersebut dicukupkan untuk pelayanan yang maksimal.” ujar perencana yang telah berkarir selama 17 tahun di Bappenas ini menutup paparan. (timesindonesia.co.id  21102016)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s