Tak Ikut ke Jakarta untuk Persiapan Pengamanan Bela Islam II, Brimob Nunukan Disiagakan


pilkada_simulasi-pengamanan_1

Kapolres Nunukan AKBP Christian Tory, Rabu (26/8/2015) memeriksa barisan pada Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Mantap Praja Nunukan 2015, Rabu (26/8/2015) di alun-alun Nunukan.

Ratusan personel brimob yang bertugas di Kompi 3 Batalion C Pelopor Brimob Daerah Kalimantan Timur di Kabupaten Nunukan dipastikan tak ikut ditarik ke Jakarta untuk mengamankan unjuk rasa ‘Bela Islam II’ yang dilakukan anggota ormas Islam.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Nunukan, Iptu M Karyadi mengatakan, pesonel Brimob yang ditugaskan di Nunukan tidak diikutkan ke Jakarta, namun tetap siaga.

“Yang ditarik sekitar 240 personel dari Brimob Balikpapan, Samarinda dan Tarakan,” ujarnya, Minggu (30/10/2016) tanpa bisa memastikan,kapan ratusan personel itu diberangkatkan ke Jakarta?

Penarikan personel Brimob daerah untuk mengamankan aksi di Jakarta didasarkan pada surat telegram Kapolri Nomor STR/779/X/2016 pada 27 Oktober lalu yang berisi instruksi bantuan kendali operasi (BKO) Brimob daerah untuk peningkatan keamanan DKI Jakarta.

Karyadi mengatakan, Brimob yang bertugas di Nunukan akan stand by untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan tambahan personel.

“Untuk Polres Nunukan, Brimob siaga,” katanya.

Kompi 3 Batalion C Pelopor Brimob Daerah Kalimantan Timur di Kabupaten Nunukan beranggotakan lebih 100 personel.

Mereka ditugaskan di Kabupaten Nunukan untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian Resort Nunukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karyadi mengatakan, hingga kini belum ada informasi warga Nunukan yang akan mengadakan aksi serupa di daerah ini.

“Belum ada info dari intel terkait surat izin penyampaian unjuk rasa dari ormas Islam,” ujarnya.

Tribunnews.com memberitakan, sebanyak 8.000 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP akan dikerahkan mengamankan aksi unjuk rasa ‘Bela Islam II’ di Jakarta, Jumat (4/11/2016) mendatang.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochammad Iriawan, mengatakan aparat keamanan berupaya maksimal untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu.

Ini dilakukan sebagai upaya mengantispasi hal tak diinginkan.

“Tanggal 4, kami maksimal. Kemungkinan massa jauh lebih besar. Dan mudah-mudahan berjalan lancar,” ujar Iriawan.

Untuk mengantisipasi terjadi aksi anarkis, kata dia, pihak berwenang akan berdiskusi dengan perwakilan organisasi masyarakat.

Salah satu ormas tersebut adalah FPI (Front Pembela Islam).

Secara langsung, Iriawan mengaku telah berkomunikasi dengan Habib Rizieq, perwakilan FPI.

Dia meminta kepada Rizieq supaya dapat memimpin aksi unjuk rasa supaya masyarakat tenang.

“Habib Rizieq menjamin akan memimpin demo dengan aman dan kami lihat faktanya nanti. Yah kalau disebut perjanjian boleh, kesepakatan boleh karena Habib Rizieq menyampaikan kepada saya bahwa saya akan memimpin demo di atas dan akan melakukan unjuk rasa seperti tanggal 14 Oktober kemarin,” kata dia.

Dia mengimbau kepada masyarakat supaya menggelar aksi unjuk rasa secara tertib dan tidak anarkis.

Dia mengingatkan kalau ada orang-orang yang akan melakukan anarkis para pengunjuk rasa jangan terpengaruh. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com – 30 Oktober 2016

Soal Ajakan Unjuk Rasa terkait Dugaan Penistaan Agama, Berikut Putusan MUI Kaltim

hamri-haz

Ketua MUI Kalimantan Timur, Hamri Haz

SAMARINDA – Sekitar 100 ulama Samarinda berkumpul di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Jumat (28/10/2016).

Selain bersilaturahmi, para ulama Kota Tepian (sebutan Samarinda), ini saling bertukar informasi terbaru seputar kehidupan beragama di Indonesia.

“Ini silaturahmi rutin kita tiap tahun,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim, Hamri Haz.

Dalam pertemuan tersebut, para ulama juga membahas aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa MUI di daerah lain.

Terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok.

“Saya ada ditelepon beberapa MUI di daerah-daerah lain. Mengajak agar MUI Kaltim juga ikut unjuk rasa,” ungkap Hamri.

Namun, kata Hamri, dari diskusi tersebut diputuskan, MUI Kaltim tidak turun ke jalan.

“Kita hanya memberikan dukungan tertulis bahwa dugaan penistaan agama ini harus diproses secara hukum,” katanya lagi.

Hamri khawatir, unjukrasa yang dilakukan nantinya rawan ditunggangi aneka kepentingan.

“Sebab begini. Semisal kami di Kaltim ikut unjukrasa, kami belum bisa menjamin unjukrasa yang akan kita lakukan itu steril. Oleh sebab itu, biar hal ini tidak menjadi liar karena ditunggangi, lebih baik kami tidak ikut unjukrasa dulu,” katanya. (*)

Sumber: kaltim.tribunnews.com 28 Oktober 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s