Kajari Bantah Budiman Arifin Tahanan Kota


20161117-kajari-nunukan

Kepala Kejari Nunukan, I Made Sudiatmika, SH.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan hingga saat ini belum melakukan penahanan terkait mantan Bupati Bulungan, Budiman Arifin terkait penggunaan anggaran dalam kasus korupsi pembebasan tanah seluas 62 hektare pada 2004 lalu.

Kajari Nunukan, I Made Sudiatmika, SH mengatakan, hingga saat ini Budiman Arifin belum ditahan, karena masih dalam tahap proses pemeriksaan. Ketika sudah dilakukan penahanan, tentu sudah jelas kesalahan yang dilakukan dan statusnya. “Belum ada penahanan yang dilakukan terhadap Budiman Arifin,” kata I Made Sudiatmika kepada Radar Nunukan usai mengikuti apel besar kebhinekaan cinta damai di Alun-alun Nunukan, Selasa (15/11).

Diketahui sebelumnya, Budiman Arifin pernah pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan ketika H. Abdul Hafid menjadi Bupati Nunukan. Mantan bupati Kabupaten Bulungan ini juga sudah diperiksa Kejari Nunukan sebanyak dua kali. Saat itu, dirinya berstatus saksi dalam kasus tersebut.

Dengan beberapa kali diperiksa Kejari Nunukan, Budiman Arifin belum diketahui pasti apakah bersatatus tersangka dalam kasus tersebut. Sebab, keterangan resmi dari Kejari Nunukan belum dikeluarkan hingga saat ini.

Terkait isu yang beredar bahwa Budiman telah menjadi tahanan kota, Sudiatmika membantah hal tersebut. Informasi yang beredar saat ini tidak benar jika Budiman telah ditahan, karena hingga saat ini kasusnya masih ditangani. “Tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau Budiman sudah menjadi tahanan kota,” ujar mantan Kejari Larantuka ini.

Menurutnya, penahanan Budiman dilakukan ketika telah memenuhi bukti yang diinginkan. Hingga saat ini, Kejari Nunukan terus mandalami kasus tersebut. Karena selain Budiman, beberapa pejabat telah dipanggil untuk memberikan keterangan.

Pejabat yang telah dipanggil Kejari Nunukan adalah yang pernah terlibat dalam Tim Pengadaan Tanah atau Tim 9 yang diketuai Abdul Hafid Achmad selaku Bupati Nunukan saat itu, yaitu mantan Asisten Pemerintahan Setkab Nunukan Petrus Kanisius, mantan Camat Nunukan Rahmadji, Pejabat kantor Pajak Nunukan Kadrie Silawena dan juga penjual tanah H. Ramli.

Dalam kasus yang dinilai merugikan negara hingga Rp 7 miliar tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Nunukan telah menghukum mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad, mantan kapala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan Darmin Djemadil, Pj Sekcam Nunukan Selatan Arifuddin dan mantan Bendahara Pembayaran Setkab Nunukan Simon Sili. (kaltara.prokal. 16112016)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s