Balas Surat BKDD, Kejari Jelaskan Status Tiga PNS Kasus Korupsi


20161117-kajari-nunukan

Kepala Kejari Nunukan, I Made Sudiatmika, SH.

Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, I Made Sudiatmika memastikan, pihaknya telah menjelaskan status tiga pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang terjerat kasus korupsi.

Penjelasan itu disampaikan melalui surat, membalas surat yang disampaikan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Nunukan.

Made menjelaskan, dari tiga PNS dimaksud, masing-masing staf fungsional umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Khotaman, masih berstatus tersangka.

Kepala Sub Bidang Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan, I Putu Budiarta, berstatus sebagai terdakwa.

Dan staf pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Soleh Effendi, sebagai terpidana.

“Soleh itu statusnya terpidana, kalau Putu terdakwa, sedangkan Khotaman tersangka,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/11/2016).

Made mengatakan, pihaknya langsung membalas surat BKDD Kabupaten Nunukan tanpa menunda dalam waktu lama.

“Sudah langsung kami balas. Dalam kasus Soleh pokoknya setelah eksekusi, datang surat besoknya langsung kami balas,”ujarnya..

Kepala BKDD Kabupaten Nunukan, Syafaruddin sebelumnya mengaku Pemerintah Kabupaten Nunukan belum bisa mengambil sikap sebelum mendapatkan jawaban dari Kejaksaan Negeri Nunukan mengenai kepastian hukum para PNS dimaksud.

“Selama BKDD belum menerima jawaban atas kepastian hukum bagi Khotaman dan Putu, status ASN masih melekat. Kami menunggu pemberitahuan Kejari Nunukan,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika Kejaksaan Negeri Nunukan telah mengirimkan jawaban atas surat pertanyaan BKDD Kabupaten Nunukan, bukan tidak mungkin Khotaman segera diberhentikan sementara.

“Jadi ada pemotongan gaji sebesar 25 persen dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kalau hukumannya sudah ada, maka dia akan diberhentikan dari status PNS-nya dulu,” katanya.

Khotaman saat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan.

Saat ini ia menjadi staf fungsional umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan.

Khotaman dan Putu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pasar induk di Kecamatan Nunukan.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sejak Maret 2014 telah menetapkan Khotaman sebagai tersangka, terkait jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan saat pekerjaan itu berjalan.

Selain itu, penyidik menetapkan I Putu Budiarta sebagai tersangka terkait kapasitasnya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Dalam kasus itu, penyidik juga menetapkan Haji Bato, kontraktor pelaksana proyek tersebut sebagai tersangka kegiatan senilai Rp 13,7 miliar, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan 2006-2009. Namun belakangan, hanya Putu dan Khotaman yang kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

Jaksa menilai terjadi korupsi pada proyek pembangunan gedung pasar induk karena diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan. Hasil pengumpulan data dan investigasi tim penyidik menyebutkan, gedung pasar induk tersebut kini tidak dapat difungsikan.

Dicontohkan, fakta di lapangan seperti tiang pancang bangunan pasar induk tidak sesuai dengan spesifikasi. Sehingga fisik bangunan pasar induk tidak berdiri kokoh.

Sedangkan Sholeh selaku PPTK tersangkut kasus korupsi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan pola revolving fund (dana bergulir) tahun 2006 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan.

Dalam kasus itu, semula Soleh hanya dihukum pidana dua tahun penjara dan denda Rp100 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Hukuman pidana penjara dikurangi dengan hukuman yang sudah dijalani terdakwa.

Vonis yang dijatuhkan kepada Soleh lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan yang menuntutnya 11 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta dengan ketentuan jika tidak membayar diganti enam bulan pidana penjara.

“Putusan kasasi menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kurungan dikurangi masa tahanan dengan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan,” kata Kajari. (tribunnews 24 Nov 2106)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s