Tuntut Aspirasi DOB Terpenuhi, Jika Lambat Warga Perbatasan akan Bersurat ke PM Malaysia


20161125-fahri-hamza

Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI saat berkunjung ke Kalimantan Utara.

Warga di Kecamatan Lumbis Ogong mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dengan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya).

“Jika lambat, 21 desa akan keluar dari NKRI berhubung status wilayah masih status quo. Kami juga akan menyurati Perdana Menteri Malaysia,” ujar Ketua Adat Sumantipal, Juni, Jumat (25/11/2016) melalui siaran pers kepada tribunkaltim.co

Ancaman itu disampaikannya karena merasa yakin wilayah di pedalaman Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia itu, sampai 100 tahun kedepan tidak akan maju jika DOB Kabudaya tidak direalisasikan.

Saat kunjungan Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, Kamis (24/11/2016), Juni bahkan menantang bersedia membayar seluruh biaya perjalanan menuju ke Tau Lumbis.

“Apakah mereka tahan ke sana atau tidak? Untuk tinggal seminggu di Labang, apakah tahan atau tidak? Tetapi masyarakat menjaga 71 tahun tanpa status negara tetapi merasa sebagai orang Indonesia,” ujarnya.

Masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong bersama Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi mendesak pemekaran dari Kabupaten Nunukan.

Alasannya untuk mempercepat pembangunan di kawasan pedalaman tersebut.

Sengketa tapal batas di Kecamatan Lumbis Ogong, termasuk salah satu alasan menilai pentingnya pembentukan DOB Kabudaya.

Sungai Sumantipal dan Sungai Sinapad seluas sekitar 154.000 hektare di Kecamatan Lumbis Ogong hingga kini masih berstatus outstanding boundary problem (OBP) atau dalam tahap perundingan dengan Malaysia.

Ketua Dewan Pendiri Pemuda Penaja Perbatasan RI, Lumbis S Sos menjelaskan, Nederlandsche dan Britsch Noord Borneo sebagaimana tertuang dalam traktat 1891 menyebutkan, patok batas triangulasi dipasang di punggung gunung (watershed) dari Gunung Jagoi di Kalimantan Barat hingga Sumantipal, Sinapad dan Sebatik di Kalimantan bagian utara.

Pihak penjajah pada saat itu menyadari tidak semua gunung menjadi watershed karena akan ada potongan sungai. Sehingga lahirlah traktat 1915 khusus persoalan Sungai Sumantipal dan Sungai Sinapad.

“Di mana selain watershed maka disepakati juga koordinat aliran sungai seperti di Sebatik mulai 4’10” dan di Lumbis Ogong 4’20”. Inilah yang menjadi menjadi sumber masalahnya,” ujarnya.

Berdasarkan survei pemataan antara Republik Indonesia dan Malaysia pada 1975-1978 terjadi perbedaan penafsiran.

“Sehingga sesuai dengan pertemuan bilateral di Kota Kinabalu pada 1975 dan dilanjutkan di Bali maka disepakatilah beberapa sigmen batas negara akan dibicarakan kemudian,” ujarnya.

Diantaranya beberapa titik patok berada di Pulau Sebatik dan Sungai Sumantipal serta Sungai Sinapad.

“Patok B2700-B3500 dan C500-C700 di Kecamatan Lumbis Ogong yang sekarang dikenal dengan istilah OBP,” ujarnya.

Persoalan ini pula yang dijelaskan masyarakat kepada Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan pada pertemuan yang berlangsung di rumah adat Dayak Okolod, pimpinan DPR RI bersama Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI akan berkoordinasi dengan Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan PP Desertada dan Detada.

Selanjutnya segera memproses PP Pemerintah Persiapan DOB Kabudaya. Hal ini dinilai sangat urgen karena Indonesia akan malu dan kehilangan daerah jauh lebih besar daripada Sipadan dan Ligitan.

DOB Kabudaya dinilai sebagai penguatan intitas yang mengikat dengan wilayah tersebut serta penguatan partisipasi masyarakat untuk mempertahankan kawasan dimaksud.

Hal ini juga bermanfaat karena pembangunan dapat dilakukan secara masif dan sistematis.

“Saya sudah lihat langsung, jika kita berunding sekarang, selesai kita. Bangun dulu, kita wujudkan keinginan masyarakat.

Jika tidak, mereka ini akan bangkit melawan dan meninggalkan NKRI. Indikasi sudah saya lihat langsung di lapangan,” kata Fahri.

Pihaknya juga berjanji mengundang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan kementerian Pertahanan untuk berdiskusi dengan warga 21 desa yang masuk dalam wayah sengketa.

“Hal ini untuk mencari kebijakan, bagaimana mereka bisa memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada di dalam desa mereka?” ujarnya. (kaltim.tribunnews 25 November 2016)

Ketua MPR RI Dukung Pengecualian DOB Kabudaya

20161125-zulkifli hasan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kota Tarakan menemui warga pedalaman Kabupaten Nunukan yang menyampaikan aspirasi kepadanya

Setelah pekan lalu mengunjungi sejumlah lembaga pemerintah di Jakarta, termasuk Istana Negara, warga di pedalaman Kabupaten Nunukan menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Zulkifli Hasan saat berada di Kota Tarakan.

Ketua Dewan Pendiri Pemuda Penaja Perbatasan RI, Lumbis mengatakan, mereka menemui Zulkifli untuk berdiksui sekaligus menyampaikan aspirasi terhadap sejumlah persoalan di wilayah calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan.

“Masyarakat DOB Kabudaya melakukan dialog mengenai penguatan kedaulatan bangsa di wilayah sengketa RI-Malaysia dengan Ketua MPR. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga menyampaikan persoalan yang dihadapi sejak Indonesia merdeka hingga kini,” kata Lumbis, Minggu (25//2016) melalui siaran pers kepada TRIBUNKALTIM.CO.

Terhadap aspirasi dimaksud, Zulkifli secara kelembagaan segera berdiskusi dengan Presiden Republik Indonesia untuk membicarakan pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan, pemekaran dari Kabupaten Nunukan.

Dia mengatakan, sejumlah persoalan khususnya yang menyangkut daerah perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di wilayah Kabudaya Perbatasan, membuat negara harus hadir.

“Demi kehormatan bangsa dan negara, DOB Kabudaya ini harus ada pengecualian dan kekhususan,” ujarnya saat berdiskusi dengan Ketua Lembaga Adat Tidung Kecamatan Sembakung, Kepala Desa dari Kecamatan Sembakung dan utusan masyarakat 21 desa di Kecamatan Lumbis Ogong yang masuk dalam areal sengketa negara.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menilai, pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan untuk menyelamatkan 154.000 hektare lahan dan 21 desa yang masuk cakupan calon DOB dimaksud.

“Ini bisa kita selamatkan. Tidak boleh hal ini kita sepelekan, apalagi mengabaikan aspirasi yang mulia ini,” katanya pada dialog yang juga dihadiri Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap, anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto, Ketua DPW PAN Kaltara Asnawi Arbain, Walikota Tarakan Sofyan Raga, dan Ketua DPRD Tarakan Sabar Santoso.

Zulkifli pada kesempatan itu berharap, Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun pusat mendorong perjuangan masyarakat yang ingin menjadi Indonesia 100 persen seutuhnya.

Sebelumnya sejumlah kepala desa dan warga dari pedalaman Kabupaten Nunukan pekan lalu menyampaikan aspirasi ke Istana Negara, Jakarta terkait ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan darat Republik Indonesia-Malaysia .

Di Istana Negara, mereka diterima Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik Pemerintahan dan Diseminasi Informasi, Wandy N Tuturoong di ruang Bina Graha Istana Negara.

Sebelum ke Istana Negara, warga menemui Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono di Sekretariat Negara, Gedung 9, Jalan Veteran III.

Kepada Diaz, mereka menceritakan berbagai persoalan yang terjadi di perbatasan darat Republik Indonesia-Malaysia.

Diaz kepada warga yang menemuinya menyebutkan, persoalan ini diharapkan segera ditangani secara menyeluruh dan secara khusus. Perlu melihat persoalan yang mendasar sehingga kebijakan yang diambil juga tepat.

“Karena persoalan perbatasan darat di Lumbis Ogong ini tidak kalah pentingnya dengan persoalan Natuna,” kata Diaz membuka pertemuan tersebut.   (kaltim.tribunnews 25 November 2016)

VIDEO – Rekaman Perjalanan Awak Tribun dengan Heli Bell 412 Mengelilingi Perbatasan

Inilah kesempatan awak tribunkaltim.co merasakan helli bell 412 untuk mengunjungi perbatasan Kaltim, Kaltara dengan negara Malaysia.

Meskipun belum di ketahui apakah heli ini merupakan heli yang di kabarkan lose contact atau tidak. Namun awak tribunkaltim.co, Domura Ambarita bersama Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Johny L. Tobing.

Mengelilingi perbatasan selama seminggu, bahkan merasakan menginap bersama prajurit perbatasan dengan menumpang heli bell 214 tersebut.

Heli ini merupakan pemberian pemprov Kaltim untuk TNI sebagai alat transportasi pasukan.

Heli ini merupakan heli canggih yang dapat memantau cuaca saat terbang dan dapat menghindari cuaca buruk sekalipun.(kaltim.tribunnew 24 November 2016)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s