Dituding Provokator, Aktivis Buruh Balik Laporkan Perusahaan ke Polisi


massa-menduduki-kawasan-pt-khl

Massa menduduki kawasan PT Karang Joang Hijau Lestari kilang PT Tirta Madu Sawit Jaya II, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, pekan lalu.

Aktivis buruh Saddam Husin balik melaporkan pihak PT Tirta Madu Sawit Jaya II yang melaporkannya ke Polres Nunukan dengan tuduhan telah memprovokasi atau mengajak karyawan PT Tirta Madu Sawit Jaya II melakukan demo.

“Saya sebagai pihak terlapor atau tertuduh merasa keberatan dan tidak terima, serta merasa dirugikan,” ujarnya, Jumat (16/12/2016) usai menyampikan laporan ke Mapolres Nunukan.

Saddam mengatakan, akibat laporan Indrayana bin Tukimin yang mewakili pihak perusahaan, dia merasa nama baiknya telah dicemarkan.

“Sebab saya sama sekali tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang dituduhkan oleh Pak Indrayana bin Tukimin pada saya,” ujarnya.

Saddam meminta pihak kepolisian agar segera memproses laporannya tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Saya minta yang bersangkutan dapat diproses sesuai dengan pasal 310 KUHP terkait dengan pencemaran nama baik,” ujarnya.

Dua aktivis buruh dilaporkan ke Polres Nunukan sebagai buntut aksi buruh PT Karang Joang Hijau Lestari yang memboikot kegiatan di kilang PT Tirta Madu Sawit Jaya II, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan pada 9-10 Desember.

Aksi lebih dari 24 jam itu dilakukan massa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan yang menolak dimutasi ke Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Massa juga memprotes kebijakan perusahaan yang sangat memberatkan dan menindas hak-hak tenaga kerja.

Aktivis buruh Saddam Husin menjelaskan, dia dan Iswanto yang mendampingi aksi buruh dimaksud dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan memprovokasi atau mengajak para karyawan PT Tirta Madu Sawit Jaya II untuk melakukan demo.

Dalam laporannya itu, Indrayana menyebutkan akibat ajakan demontrasi dimaksud perusahaan mengalami kerugian.

“Kerugian perusahaan PT Tirta Madu Sawit Jaya II tersebut dikarenakan oleh Sdr Iswanto dan Sdr Saddam Husein, dimana kedua orang tersebut mengajak dan memprovokasi 100 orang karyawan untuk melaksanakan demo,” ujarnya dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Nunukan Cq Kasat Reskrim.

Dia mengatakan, demonstrasi yang dilakukan para karyawan menyebabkan perusahaan tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya.

Akibatnya, kata dia, perusahaan mengalami kerugian materil sebesar Rp250 juta.

“Dengan hal tersebut perusahaan PT Tirta Madu Sawit Jaya II merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut,” ujarnya dalam surat tertanggal 12 Desember 2016

Sumber: kaltim.tribunnews.com – Jumat, 16 Desember 2016 19:23

 

Gara-gara PHK Sepihak, Massa Boikot dan Duduki Kilang PT KHL

perusahaan-diduduki-massa

Massa menduduki kawasan PT Karang Joang Hijau Lestari kilang Tirta Madu 2, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan. (HO)

Massa buruh PT Karang Joang Hijau Lestari mengancam kembali memboikot kegiatan di kilang Tirta Madu 2 Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, jika Jumat (16/12/2016) mendatang belum ada penyelesaian terhadap tuntutan mereka.

Aktivis buruh Saddam Husin mengatakan, sebelumnya pada 9-10 Desember, lebih 24 jam massa memboikot kegiatan kilang sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan yang menolak dimutasi ke Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

“Kemarin aksi boikot berakhir sekitar jam 16.00, setelah Kapolres Nunukan, Camat serta Danramil meminta agar boikot kilang dibuka. Pekerja membuka boikot setelah ada jaminan mereka akan terlibat menyelesaikan persoalan ini ke Disnaker,” ujar Saddam, Minggu (11/12/2016) melalui pesan Whatsapp.

Saddam mengatakan, pihak perusahaan juga telah membuat pernyataan tertulis untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, Jumat mendatang.

“Jika tanggal 16 masih tidak ada keputusan, maka pekerja dengan jumlah yang lebih besar lagi akan memboikot perusahaan,” katanya.

Sebenarnya proses mediasi sudah tiga kali dilakukan Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, yang melibatkan pihak buruh dan perusahaan.

Dari mediasi itu pula ditegaskan jika pengalihan status pekerja tetap menjadi borongan merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan.

Selain itu, apabila perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja, maka harus dibayarkan haknya sesuai ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perusahaan juga harus membuat surat persetujuan bersama mengenai pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan.

“Pada pertemuan terakhir 2 Desember, perusahaan diberikan waktu tiga hari yaitu paling lambat 6 Desember untuk menjawab tuntutan. Tetapi sampai hari ini belum ada satupun kesimpulan hasil perundingan yang diindahkan perusahaan,” ujarnya.

Karena itulah para pekerja memilih memboikot kegiatan kilang perusahaan. Saddam memastikan buruh tidak akan berhenti menyampaikan tuntutannya dengan melakukan pemboikotan kilang sampai perusahaan memberikan kejelasan serta membayarkan hak-hak karyawan yang sudah di-PHK sesuai ketentuan undang-undang.

Dia mengklaim, aksi ini bukan hanya diikuti para buruh yang sudah di PHK. Simpati juga berdatangan dari para pekerja yang tidak terkena PHK sepihak dan masih bekerja.

“Mereka juga turut terlibat dalam aksi boikot ini sekaligus menyuarakan segala persoalan yang selama ini sangat memberatkan dan menindas hak-hak tenaga kerja,” ujarnya.

Dijelaskannya, selama ini perusahaan banyak melakukan pelanggaran ketenagakerjaan. Seperti, buruh tidak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan ketentuan dalam hal ini upah minimum Kabupaten Nunukan.

Buruh juga tidak mendapatkan perlindungan sosial dari pihak perusahaan berupa BPJS. Mereka juga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan memadai dari pihak klinik perusahaan yang masih memberlakukan tarif pelayanan kesehatan maupun obat.

“Kalau buruh mangkir satu hari dengan alasan apapun, perusahaan memberlakukan denda dua hari mangkir dan dipotong gaji. Karyawan juga dipotong gajinya untuk perumahan, listrik, air minum, dan alat kerja,” ujarnya.

Ironisnya, buruh yang mengalami kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan cacat tetap tidak mendapatkan santunan berupa biaya perawatan maupun asuransi. Pekerja juga mendapatkan perlakuan yang tidak profesional dari pihak perusahaan dalam hal pelayanan dan pengorganisasian pekerja.

Persoalan yang juga dikeluhkan buruh, perusahaan tidak memberikan fasilitas kendaraan antar jemput ke lokasi kerja.

Perusahaan masih melakukan pemotongan pajak (Pph 21) terhadap pekerja yang mendapatkan penghasilan dibawah dari ketentuan yang berlaku, dalam hal ini pendapatan tidak kena pajak.

“Sebenarnya perusahaan juga melakukan penipuan kepada karyawan yang direktut dari berbagai daerah dengan iming-iming gaji rata-rata Rp 5 juta perbulan. Kenyataannya perusahaan malah banyak melakukan pemotongan yang tidak jelas peruntukannya,” ujarnya. (kaltim.tribunnews – 11 Des 2016)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s