Warung Dibongkar, Pedagang di Pelabuhan Tuntut Ganti Rugi


20160927-jalan-lingkar

Puluhan pedagang yang selama puluhan tahun berusaha di sekitar kawasan Pelabuhan Tunon Taka, Kecamatan Nunukan, menuntut ganti rugi jika pembongkaran tempat usaha mereka direalisasikan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Meskipun sadar lahan yang akan digunakan untuk kelanjutan proyek pembangunan jalan lingkar tersebut merupakan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Nunukan, namun mereka menuntut janji Pemerintah Kabupaten Nunukan yang bersedia memberikan ganti rugi seperti tertuang dalam memorandum of understanding (MoU).

”Ayam saja kalau dipindah dibuatkan kandang. Masak kami digusur begitu saja tanpa ada kejelasan nasib?” kata Haji Muhammad Jafar, Senin (19/12/2016).

Pekerjaan proyek jalan lingkar Pulau Nunukan di sepanjang garis pantai mangkrak lantaran terbentur pada ganti rugi yang belum diselesaikan.

Sedikitnya masih ada 22 warung yang harus dibongkar untuk merealisasikan proyek di sekitar kawasan Pelabuhan Tunon Taka itu,

Jafar mengatakan, warga tidak akan terima jika digusur tanpa mendapatkan ganti rugi.

Pasalnya sebelumnya sudah ada perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan, jika sewaktu-waktu lahan yang ditempati digusur, para pedagang akan mendapatkan tali asih sebagai kompensasi kerugian yang dialami.

“Sudah ada MoU, pemerintah siap memberikan ganti rugi. Ini yang kami tagih,” ujarnya.

Warga diberikan batas waktu untuk mengosongkan lahan yang akan digunakan tersebut paling lambat 31 Desember tahun ini. Merekapun dijanjikan ganti rugi sebesar Rp 7 juta untuk kios atau warung. Dan ganti rugi sebesar Rp 15 juta untuk rumah permanen yang terlanjur dibangun di kawasan itu.

Manager Operasional PT Pelindo IV Cabang Nunukan, Berli, mengakui memang ada kesepakatan warga dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk ganti rugi sebagai kompensasi pelaksanaan proyek jalan lingkar.

“Itu terjadi pada pemerintahan sebelumnya yang tertuang dalam MoU yang diteken pihak Pemerintah Kabupaten Nunukan. Sehingga urusan tersebut murni Pemerintah Kabupaten Nunukan, bukan masalah PT Pelindo,” ujarnya,

Dia menegaskan, PT Pelindo IV Cabang Nunukan tidak pernah menjanjikan ganti rugi kepada warga.

“Karena yang mereka tempati lahan kami. Kapanpun kami pakai, ya mereka harus serahkan. Tetapi memang ada perjanjian pemberian ganti rugi. Itu sudah bukan ranah kami untuk mengomentari. Itu ranah Pemkab Nunukan,” ujarnya.

Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Agus ST mengaku tidak mengetahui persoalan ganti rugi dimaksud.

”Saya akui, saya tidak tahu menahu masalah ini,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Aprem Tinus menyebutkan, DPRD Kabupaten Nunukan memberikan rekomendasi agar PT Pelindo IV Cabang Nunukan tidak lagi mengeluarkan surat peringatan penggusuran untuk pelaksanaan proyek jalan lingkar.

“Pelindo juga harus memberikan waktu lebih bagi masyarakat yang menduduki lahan mereka untuk berkemas, mempersiapkan diri, sambil menunggu tanggapan pihak pemerintah,” ujarnya.

Sebaliknya, kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan diminta untuk segera menyelesaikan persoalan ganti rugi dengan masyarakat.

“Tidak perlu ada penggusuran sebelum ada jawaban pemerintah,” ujarnya. (kaltim.tribunnews 19122016)

Berita terkait: Pelindo targetkan 2017 bersih dari ruko

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s