Karyawan RSUD Unjuk Rasa Tuntut Transparansi, Pelayanan Terhenti


20161221-unjuk-rasa-paramedis

Karyawan RSUD Nunukan, Rabu (21/12/2016), melakukan aksi menuntut transparansi dan pembayaran jasa pelayanan yang tertunggak.

Sebuah spanduk dibentangkan para karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, Rabu (21/12/2016).

Spanduk yang dibentangkan di teras RSUD Nunukan berbunyi “Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat, Kami Terpaksa Menghentikan Pelayanan Kesehatan di RSUD Nunukan untuk Sementara Waktu Sampai Hak-Hak Kami Dipenuhi / Dibayarkan”.

Para karyawan RSUD Nunukan menghentikan pelayanan kepada masyarakat untuk menuntut transparansi dan pembayaran jasa pelayanan.

“Memang gejolak sudah lama. Cuma kami tidak ingin ini mengarah ke hal negatif. Karena hanya dijanjikan terus, semua pegawai RSUD stop pelayanan. Kami menuntut hak,” kata Jamri, salah seorang dokter spesialis RSUD Nunukan.

Massa yang melakukan aksi tersebut ditemui langsung Direktur RSUD Nunukan, dr Dulman SPOG M.Kes.

Kepada para bawahannya, Dulman menyebut aksi mogok memberikan pelayanan ini tidak layak dilakukan mereka yang berprofesi sebagai dokter.

“Tanggung dosanya. Kita disumpah, kita ini dokter. Jangan jadi penjahat berpakaian medis hanya karena jaspel terlambat. Saya tidak setuju cara begini,” kata Dulman.

Menanggapi kekesalan Dulman, Jamri dan dokter Budi Azis justru menegaskan, aksi ini untuk menyuarakan aspirasi para PNS dan tenaga honor yang belum mendapatkan pembayaran jasa pelayanan sejak Maret lalu.

“Ini bukan masalah uang Pak Direktur. Ini masalah hak. Kalau masalah uang, gaji kami sebulan Rp 20 juta koma. Kalau honor ini, mereka kerja siang malam yang mereka dapat satu koma saja. Hari ini gajian, besok koma,” kata Budi.

Massa mengatakan, aksi ini untuk menuntut hak-hak yang belum diberikan. “Kalau hak kami belum diberikan, siapa yang tanggung dosanya?,” kata demonstran.

Massa menuntut transparansi manajemen RSUD Nunukan terkait belum dibayarkannya jasa pelayanan selama 10 bulan.

“Padahal RSUD Nunukan memiliki piutang senilai Rp 8 miliar diluar serta dana pelayanan kesehatan yang diprediksi mencapai Rp 5 miliar. Artinya uangnya ada, kenapa bisa lambat? Kalau alasan kas tidak ada, kemana larinya itu uang? Logisnya pasien juga bayar tunai kan?” kata mereka.

Massa mengaku bukan kali ini saja mereka mempertanyakan kepada manajemen tentang persoalan dimaksud.

“Sampai cara pengemis kami lakukan bertanya tentang ini. Hanya janji yang kami dapat. Akhirnya kami cuma bisa berdoa semoga kedua kaki dokter Dulman ke fungsional. Tidak hanya struktural,” kata Jamri.

Tidak hanya soal keterlambatan pembayaran jasa pelayanan, massa juga menyoal pembagian jasa pelayanan.

Dicontohkan, karyawan yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat (IGD) hanya mendapatkan jasa pelayanan Rp 600.000 perbulan. Padahal mereka memiliki keahlian khusus.

“Sedangkan manajemen mendapat sekitar Rp 7 juta perbulan,” katanya.

Manajemen RSUD Nunukan juga melakukan pemotongan jasa pelayanan sebesar 20 persen tanpa memberikan penjelasan kepada karyawan.

Pada aksi itu massa menuntut agar jasa pelayanan sejak Maret segera dibayarkan.

“Malam ini juga. Kalau tidak, kita buat aksi lebih besar. Sisa jasa pelayanan bulan 8 sampai Desember harus lunas tanggal 27,” tegas Budi.

Massa juga menuntut transparansi manajemen soal pemotongan jasa pelayanan hingga 20 persen.

“Untuk apa saja? Tentunya harus melampirkan dasar hukum yang jelas,” ujarnya.

Meskipun menghentikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di poli, karyawan yang bertugas di IGD tetap memberikan pelayanan selama berlangsungnya aksi.

“Kami sudah mengantisipasi segala permasalahan sebelum memutuskan melakukan protes,” katanya. (kaltim.tribunnews 21122016)

ANGGOTA POLRES NUNUKAN DAN POLSEK NUNUKAN AMANKAN DEMO DAMAI DI RSUD TUNTUTAN JASA PELAYANAAN.

20161221-unjuk-rasa-rsud

Kapolsek Nunukan AKP Saleh Wahidi bersama anggota melaksanakan pengamanan aksi Demo yang dilakukan oleh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan pada pukul 08.00 wita. ( Rabu, 21/12/2016 ).

Kegiatan demo yang dilakukan oleh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah menuntut Jasa Pelayanan dengan pembagian persenan antara menejemen dan fungsional yang belum dibayarkan selama 7 bulan dari bulan maret smpai bulan september.

Sehingga para pegawai berharap kepada direktur RSUD untuk segera membayarkan hari ini dan tidak memberikan janji- janji apalagi khususnya untuk para honorer yang tidak memiliki intensif tetapi hanya mendapatkan gaji dan Jasa Pelayanan yang dituntut oleh para pegawai.

Bupati Nunukan H. Laura Hafid S.E mengutus kepala dinas kesehatan dr. Rustan untuk melakukan mediasi kepada para pegawai Rumah Sakit Umum Daerah terkait dengan tuntutan tunjangan Jasa Pelayanan, aksi demo dipimpin oleh dr. Budi, tuntutan para pengunjuk rasa yang sebagian besar pegawai rumah sakit dan honorer menuntut agar pembayaran gaji dan jasa pelayanan di bayarkan paling lambat pukul 24.00 wita hari rabu 21 Desember 2016.

Untuk mengantisiapasi demo yang di laksanakan pegawai rumah sakit dan honorer anggota polsek nunukan du back-up anggota Polres Nunukan sebanyak 25 personil melakukan pengamanan di RSUD Kab. Nunukan sementara situasi masih aman dan kondusif.
Kapolres Nunukan AKBP Pasma Royce, S.I.K, M.H memerintahkan Kapolsek Nunukan untuk melakukan pengamanan penyampaian aspirasi tuntutan Jasa Pelayanan pegawai rumah sakit selama 7 bulan agar tetap dilakukan dialog dan mediasi kepada pimpinan demo untuk tidak melakukan tindakan yang menjurus pada tindak pidana.

Koresponden Mariati

Editor w.pamungkas_FDT

Sumber: Humas Polres Nunukan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s