Buruh yang Terkena PHK Sepihak Menuding Perusahaan tak Kooperatif


20161229-demo-buruh-khl

Massa berdemonstrasi di PT Karang Joang Hijau Lestari kilang PT Tirta Madu Sawit Jaya II, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan.

Aksi buruh PT Karang Joang Hijau Lestari yang sudah dua kali memboikot kilang Tirta Madu 2 di Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan dilakukan karena pihak perusahaan dituding tak kooperatif.

Aktivis buruh Saddam Husin mengatakan, pihak perusahaan terkesan tidak ingin menyelesaikan persoalan yang dituntut pekerja.

“Beberapa kali perundingan bahkan mediasi hingga ketingkat pemerintahan serta DPRD, pihak perusahaan masih tetap ingkar dan tidak peduli pada persoalan yang dia ciptakan sendiri,” ujarnya, Kamis (29/12/2016) sore melalui pesan WhatsApp.

Demonstrasi dilakukan para buruh sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan yang menolak dimutasi ke Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

PHK tanpa disertai dengan pembayaran hak-hak buruh sesuai dengan ketentuan aturan perundangan.

Buruh-non PHK ikut bergabung pada aksi itu untuk memprotes kebijakan perusahaan yang sangat memberatkan dan menindas hak-hak tenaga kerja.

Dia menegaskan, aksi akan terus dilakukan hingga pihak perusahaan mau melunasi janji yang sudah dibuat.

“Tentu perusahaan harus menaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana pekerja yang sejauh ini bekerja sesuai aturan perundang-undangan dan aturan perusahan,” ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini para buruh sudah berusaha mematuhi aturan perusahaan meskipun sangat tidak wajar dan menindas hak-hak kemanusiaan pekerja.

“ Derita sudah naik seleher, kami tidak akan mundur,” kata Saddam menirukan keluhan para buruh.

Dijelaskannya, selama ini perusahaan banyak melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.

Seperti, buruh tidak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan ketentuan dalam hal ini upah minimum Kabupaten Nunukan.

Buruh juga tidak mendapatkan perlindungan sosial dari pihak perusahaan berupa BPJS.

Mereka juga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan memadai dari pihak klinik perusahaan yang masih memberlakukan tarif pelayanan kesehatan maupun obat.

“Kalau buruh mangkir satu hari dengan alasan apapun, perusahaan memberlakukan denda dua hari mangkir dan dipotong gaji. Karyawan juga dipotong gajinya untuk perumahan, listrik, air minum dan alat kerja,” ujarnya.

Ironisnya, buruh yang mengalami kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan cacat tetap tidak mendapatkan santunan berupa biaya perawatan maupun asuransi.

Pekerja juga mendapatkan perlakuan yang tidak profesional dari pihak perusahaan dalam hal pelayanan dan pengorganisasian pekerja.

Persoalan yang juga dikeluhkan buruh, perusahaan tidak memberikan fasilitas kendaraan antar jemput ke lokasi kerja.

Perusahaan masih melakukan pemotongan pajak (Pph 21) terhadap pekerja yang mendapatkan penghasilan di bawah dari ketentuan yang berlaku dalam hal ini pendapatan tidak kena pajak.

“Sebenarnya perusahaan juga melakukan penipuan kepada karyawan yang direktut dari berbagai daerah dengan iming-iming gaji rata-rata Rp5 juta perbulan. Kenyataannya perusahaan malah banyak melakukan pemotongan yang tidak jelas peruntukannya,” ujarnya.

Sayangnya, hingga saat ini, masih belum memberikan pernyataan apapun terkait aksi yang dilakukan para buruh maupun keluhan yang disampaikan buruh. (kaltim.tribunnews 291216)

20161229-aksi-massa-di-pt-karang-joang-hijau-lestari

Massa berdemonstrasi di PT Karang Joang Hijau Lestari kilang PT Tirta Madu Sawit Jaya II, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan.

Polisi Kembali Bubarkan Aksi Buruh yang Kena PHK Sepihak Akibat Enggan Dimutasi

Kamis, 29 Desember 2016 18:22

Polisi kembali membubarkan aksi buruh PT Karang Joang Hijau Lestari yang menduduki kilang Tirta Madu 2 Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kamis (29/12/2016).

Sebelumnya Polisi juga membubarkan aksi yang digelar pada 9-10 Desember.

“Kami dipaksa bubar oleh pihak kepolisian. Tetapi kami baru mau bubar setelah Pak Kapolres yang diwakili Kapolsek Sebuku memastikan bahwa pihak perusahaan akan menyelesaikan kasus tersebut pada tanggal 3 Januari nanti,” ujar aktivis buruh Saddam Husin, Kamis (29/12/2016) sore melalui pesan WhatsApp.

Massa kembali menduduki kilang karena perundingan antara buruh dan perusahaan yang difasilitasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan pada Jumat (16/12/2016) tidak membuahkan hasil.

Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan yang menolak dimutasi ke Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

PHK tanpa disertai dengan pembayaran hak-hak buruh sesuai dengan ketentuan aturan perundangan.

Buruh non-PHK ikut bergabung pada aksi itu untuk memprotes kebijakan perusahaan yang sangat memberatkan dan menindas hak-hak tenaga kerja.

Saddam mengatakan, sama seperti pada pembubaran aksi sebelumnya, pihaknya bersedia mematuhi perintah Polisi karena adanya jaminan untuk memfasilitasi tuntutan buruh kepada pihak perusahaan.

“Pak Kapolres sudah menghubungi pihak perusahaan dan memanggil pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini pada tanggal 3 Januari nanti,” ujarnya.

Sebelum membubarkan aksi itu, para buruh sempat meminta jaminan pihak Polsek Sebuku dan Koramil Sebuku, untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kapolsek Sebuku Pak Alyadi memastikan bahwa tanggal tiga nanti akan diselesaikan. Pak Kapolsek menegaskan bahwa jaminannya biar jabatan bahkan nyawa saya kalau perlu,” ujarnya.

Para buruh lalu mengingatkan, jika pada 3 Januari 2017 tak ada juga penyelesaian terhadap masalah yang membelit mereka, aksi serupa kembali digelar dengan melibatkan massa yang lebih banyak.

“Apapun yg terjadi, kami akan menutup total pabrik ini,” kata Saddam menirukan Ibu Kitong, salah seorang buruh yang juga ikut aksi dimaksud.

Aksi yang berlangsung sejak Selasa (27/12/2016) itu diawali dengan berkumpulnya pekerja dari berbagai titik wilayah kerja.

Mereka berkumpul di Desa Naputi dan bergeser menuju kilang dengan long march menumpang tiga truk dan 50 kendaraan roda dua.

Tak kurang 300 pekerja yang didominasi para pekerja perempuan dan suaminya, ikut pada aksi dimaksud.
Sesampainya di kilang, massa langsung menggelar orasi.

Mereka berupaya merebut dan menutup kegiatan pabrik namun dihalang-halangi Polisi. Suasana sempat memanas saat itu, karena Polisi juga melarang massa memasuki halaman pabrik.

Namun, desakan massa yang tidak seimbang dengan jumlah aparat yang berjaga akhirnya berhasil diterobos. Massa masuk melalui pintu gerbang setelah membobol barikade kepolisian.

Massa lalu memboikot kegiatan perusahaan dengan melarang aktivitas bongkar muat yang sedang berlangsung di perusahaan.

“Kami sempat diminta berunding setelah suasana ini sempat memanas. Namun hasil perundingan yang dilaksanakan antara pihak kepolisian, koramil, camat, pihak masyarakat dan pihak perusahaan masih belum membuahkan hasil,” ujarnya.

Pihak perusahaan yang diwakili General Manager, Rufi`i pada perundingan itu menggunakan alasan klasik, “Dia tidak dapat mengambil keputusan,” ujarnya.

Akibatnya pekerja memilih untuk tetap bertahan, dengan memboikot kegiatan perusahaan menuntut hak-haknya dibayarkan.

Hingga akhirnya, aksi boikot itu dihentikan setelah ada jaminan pihak kepolisian menyelesaikan persoalan ini pada 3 Januari mendatang.

Sumber: kaltim.tribunnews 291216

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s