Enam Bulan Tak Digaji, Aparat Desa Ancam Mogok Kerja


aparat-desa-ancam-mogok-kerja

Para staf desa di Sebatik ancam mogok kerja karena hingga saat ini belum diberikan gaji selama enam bulan.

Masyarakat di beberapa desa di Pulau Sebatik sepertinya akan terganggu dengan pelayanan dari aparat desa. Pasalnya, aparat desa di sana mengancam untuk melakukan mogok kerja. Hal itu dilakukan lantaran mereka tidak digaji selama enam bulan.

Kepala Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, H. Yahya mengatakan, saat ini para aparat desa berencana akan mogok karena gajinya belum dibayar selama enam bulan. Semua desa yang ada di Sebatik mengalami hal yang sama.

“Masalah ini sepertinya terjadi di seluruh desa yang ada di Kabupaten Nunukan, masalahnya tetap sama, gaji para staf desa yang belum terbayarkan,” kata H, Yahya dikutip dari Radar Nunukan (Jawa Pos Group), Jumat (6/1).

 

Beberapa informasi yang telah diterima para kepala desa, bahwa hingga akhir tahun 2016, anggaran dana desa tidak dapat dicairkan. Sehingga, untuk anggaran pencairan akan dilakukan di 2017 mendatang.

Menurutnya, para staf desa saat ini tak ingin mengetahui lagi alasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tidak mencairkan anggaran desa. Karena saat ini hanya gaji para staf desa belum terbayarkan, sedangkan untuk kegiatan lainnya dari Dana Desa (Dandes) tidak bermasalah. “Kalau Dandes anggaran dari pusat tidak bisa digunakan untuk gaji staf yang ditunggu saat ini anggaran dari Pemkab Nunukan,” ujarnya.

Yahya bersama kepala desa lainya kerap melakukan komunikasi dengan Pemkab Nunukan terkait pencairan anggaran desa tersebut. Ia mengatakan, pada 25 Desember lalu dijanjikan akan dicairkan, namun hingga saat ini belum ada dengan alasan kondisi keuangan daerah sedang defisit.

Kemungkinan dua hari ke depan para kepala desa kembali mendatangi Pemkab Nunukan, untuk membicarakan pencairan anggaran desa. Karena hingga saat ini para staf desa sementara mendesak agar gaji selama enam bulan segera dibayarkan. “Segera ini akan ke Nunukan lagi untuk mengurus pencairan, karena para staf desa terus melakukan desakan,” katanya.

Sementara, surat  dari Sekretariat Kabupaten (Setkab) dengan nomor surat 903/694/DPKAD-III/XII/2016 yang disampaikan ke masing-masing desa pada 29 Desember lalu menyebutkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 mengalami defisit. Sehingga, anggaran desa tidak disalurkan.

Dalam surat edaran yang ditanda tangani Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan, Tommy Harun juga disebutkan, Alokasi Dana Desa (ADD) pada 2016 sebesar Rp 40 miliar telah dilakukan pencairan semester I sebesar Rp 24 miliar ke masing-masing rekening kas umum desa.

Selanjutnya, penerimaan dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dianggarkan dalam APBD 2016 tidak tercapai sesuai dengan target. Itu kemudian menyebabkan terjadinya defisit anggaran di 2016.

Akibat defisit APBD 2016, menyebabkan penyaluran ADD sebesar Rp 16 miliar tidak dapat disalurkan ke masing-masing desa. Sehingga membuat beberapa pembiayaan di desa menjadi terhambat. “Untuk Pemkab Nunukan berharap kerjasama dari seluruh jajaran desa, dengan kondisi keuangan daerah yang sedang defisit,” tulisnya. (jawapos 06012017)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s