Lebih dari 500 Pejabat Struktural Dimutasi


Lebih dari 500 Pejabat Struktural Dimutasi Pagi Ini

20170112-pelantikan-pns

Ratusan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Selasa (10/1/2017) sekitar pukul 08.13 mengikuti gladi bersih pengambilan sumpah/janji jabatan di GOR Dwi Kora Nunukan.

Nunukan, Selasa, 10 Januari 2017 08:33

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Selasa (10/1/2017) kembali melakukan mutasi terhadap para pejabat eselon setelah Jumat (30/12/2016) lalu mengukuhkan, melantik, dan mengambil sumpah/janji jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV dilingkungan Pemkab Nunukan.

Sebanyak 510 pejabat eselon III dan IV pagi ini akan diambil sumpah/janji dan jabatannya di Gelanggang Olahraga Remaja Dwi Kora Sungai Sembilang, Kecamatan Nunukan Selatan.

“Hari ini kembali kami lakukan mutasi sesuai perintah Ibu Bupati,” kata Tommy Harun, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Nunukan. (kaltim.tribunnews)

Sejumlah Pejabat Eselon III di Nonjobkan

20170112-pns-pemkab

Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Nunukan, Selasa (10/1/2017) di GOR Dwi Kora Sungai Sembilang akan mengikuti pengambilan sumpah/janji jabatan struktural eselon III dan eselon IV.

Nunukan, Selasa, 10 Januari 2017 10:49

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menonjobkan sejumlah pejabat struktural eselon III atau jabatan administrator dari jabatannya.

Pada mutasi yang digelar di Gelanggang Olahraga Dwi Kora Sungai Sembilang, Kecamatan Nunukan Selatan, Selasa (10/1/2017) Laura mencopot Muhammad Firnanda tanpa mendapatkan jabatan baru.

Jabatannya sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dijabat Elhamsyah.

Selain Firnanda, Laura juga menonjobkan Kepala Bagian Pembahasan Analisis dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Kaharuddin Tokkong.

Jabatannya diisi Agustinus Palentek yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

Hingga pukul 10.17 Wita, proses pengambilan sumpah/janji jabatan struktural eselon III dan eselon IV atau jabatan pengawas masih sedang berlangsung.

Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan masih membacakan nama-nama pejabat yang akan diambil sumpah/janji jabatannya.

Sementara Bupati Nunukan belum bisa diwawancara terkait mutasi dimaksud. (kaltim.tribunnews)

Mutasi Ratusan Pejabat, Bupati Tegaskan Jangan Dianggap Neraka

20170112-asmin-laura-lantik-pejabat

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Selasa (10/1/2017) menyematkan tanda jabatan Camat kepada Akhmad saat pengambilan sumpah/janji jabatan struktural eselon III dan eselon IV di GOR Dwi Kora, Sungai Sembilang, Kecamatan Nunukan.

Selasa, 10 Januari 2017 13:08

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Selasa (10/1/2017) mengambil sumpah/janji jabatan struktural eselon III dan eselon IV untuk 215 pejabat di lingkungan Pemkab Nunukan.

Acara berlangsung di Gelanggang Olahraga Dwi Kora, Sungai Sembilang, Kecamatan Nunukan Selatan.

Bupati pada kesempatan itu berharap, para pejabat yang baru diambil sumpah/janjinya siap mengemban amanah yang diberikan dengan bertanggungjawab.

“Jangan pernah menganggap mutasi adalah neraka,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Dia malah berharap para pejabat yang baru dilantik merasa bangga karena dipercayakan memangku jabatan saat ini.

“Karena saya yakin dan percaya anda siap bertanggungjawab dan bekerja sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar setiap Aparatur Sipil Negara fokus pada pekerjaannya masing-masing. Jangan justru mengurusi pekerjaan orang lain yang berujung pada prasangka tidak baik.

“Biarkanlah yang bekerja apapun masalahnya. Karena itu di Kantor Bupati ada yang cakar-cakaran padahal Bupati ada di ruangan,” ujarnya.

Persoalan yang juga ditekankannya agar para pegawai tidak menggunakan media sosial untuk berbicara yang tidak jelas.

“Yang saya inginkan seluruh pegawai negeri maupun honor di bawah naungan Pemkab Nunukan setiap berkomentar itu harus beretika. Karena secara tidak langsung kita pegawai negeri menjadi contoh masyarakat. Kalau pemerintahnya saja gontok-gontokan apalagi masyarakatnya,” ujarnya.

Dia mengingatkan pula agar para pegawai untuk melayani masyarakat dengan baik. Aparatur sipil negara harus peka terhadap keluhan masyarakat.

Saat ada masyarakat yang menginginkan pelayanan, harus diberikan pemahaman yang baik. Bukan justru mentang-mentang karena bukan tugas pokok dan fungsinya, justru masyarakat dicuekin.

“Karena ingat! Masyarakat adalah segalanya. Yang saya tekankan, jadi diberikan pemahaman yang mana tidak dia tahu sama sekali. Jangan diam, jangan marah,” ujarnya.

Dia mengatakan, jangan lagi ada masyarakat yang menelepon ataupun mengirimkan pesan singkat kepadanya untuk menyampaikan keluhan karena tidak mendapatkan pelayanan dengan baik.

“Tidak dilayani padahal jauh-jauh dari Lumbis. Bisa saudara bayangkan, pasti saya merasa kecewa,” ujarnya.

Laura mengaku sudah meminta agar dibuatkan daftar nama pejabat lengkap dengan nomor telepon selulernya. Sehingga jika ada keluhan masyarakat, dia langsung menelepon pejabat dimaksud.

Pada kesempatan itu, Laura juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera berkoordinasi dengan atasannya untuk hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar.

“Maksud saya jangan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya sambil mengingatkan agar para pejabat menghindari pungutan liar.

“Jadi atasan saling mengontrol bawahan, bawahan mengontrol atasan. Kalau ada pungli, segera laporkan kepada Bupati,” ujarnya. (kaltim.tribunnews)

Bupati Laura Bantah Nonjobkan Sejumlah Pejabat

20170112-ambil-sumpah-jabatan

Pengambilan sumpah/janji jabatan struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Selasa (10/1/2017) di GOR Dwi Kora, Sungai Sembilang, Kecamatan Nunukan Selatan.

Selasa, 10 Januari 2017 13:35

Sejumlah pejabat eselon III maupun eselon IV di lingkungan Pemkab Nunukan, dinonjobkan.

Pada pengambilan sumpah/janji jabatan struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemkab Nunukan, Selasa (10/1/2017) di GOR Dwi Kora, Sungai Sembilang, Kecamatan Nunukan Selatan, beberapa pejabat tidak menghadiri acara tersebut sementara jabatan mereka telah terisi.

“Untuk informasi penonjoban secara resmi, saya belum mendapatkan informasi. Tetapi dari pelantikan tadi saya mendapatkan informasi dari staf saya, jabatan saya sudah diisi dan saya tidak menduduk jabatan,” kata Firnanda, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Selasa (10/1/2017) sekitar pukul 12.00 ditemui di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan.

Terkait non job dimaksud, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengatakan, “Sebenarnya tidak ada yang nonjob. Hanya karena sudah tidak ada tempatnya dikarenan OPD baru, sehingga kita menunggu,” ujarnya, usai melantik 512 pejabat.

Laura mengatakan, lebih 10 orang yang belum mendapatkan jabatan. Diapun menegaskan, belasan orang itu bukan sedang mendapatkan hukuman.

“Tidak. Saya pesankan agar BKD mencari celah untuk ditempatkan. Tetapi karena OPD baru ramping tidak memungkinkan dikover saat ini,” ujarnya.

Terhadap belasan aparatur sipil negara yang tidak mendapatkan jabatan dimaksud, Laura bersama Wakil Bupati Nunukan Faridil Murad akan memberikan tugas khusus.

“Rencana saya dengan Pak Wakil, kita buat satu tim. Mereka kita tugaskan di agrobisnis, marine techno park,” ujarnya menyebutkan jabatan dimaksud bukanlah jabatan struktural. (kaltim.tribunnews)

Nonjob, Firnanda Akan Melapor ke KASN

Selasa, 10 Januari 2017 18:36

Mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Muhammad Firnanda, akan membuat laporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), setelah dirinya dinonjobkan dari jabatannya, Selasa (10/1/2017).

“Sesuai ketentuan yang ada dan peluang yang diberikan aturan undang-undang saat ini, kita sudah punya Komisi ASN. Saya akan melaporkan ke Komisi ASN secara tertulis,” ujarnya, sore sekitar pukul 17.00.

Firnanda mengatakan, dia menunggu klarifikasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan terkait nonjob dimaksud.

“Saya mengklarifikasi kepada BKD, terkait apa dan sebab apa saya dinonjobkan? Mingkin saya akan bertemu Ketua Baperjakat Kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Soal tawaran Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid untuk bekerja pada marine techno park, Firnanda masih memikirkannya.

“Apapun istilahnya, secara pribadi saya berterima kasih kalau ada tim itu. Tetapi secara kedinasan saya bertanya, tim itu dalam bentuk apa? Dinas atau SKPD apa?” ujarnya.

Dia akan menggunakan haknya untuk mempertanyakan alasan nonjob dimaksud.

“Kalaupun saya tidak punya jawaban selamat-lambatnya malam ini, saya mencoba menghubungi Komisi ASN di Jakarta,” katanya.

Selain Firnanda, pejabat yang juga di nonjobkan mantan Camat Siemanggaris Anwar Said, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Marnyalla Djollo, Kepala Bidang Diklat dan PengembanganSDM Sugiharto.

Berikutnya Kepala Bidang Bina Marga Baharuddin Sampe Ruru, Kepala Bidang Penataan Ruang Agus ST, Kepala Bidang Cipta Karya Said, Kepala Bagian Pembahasan Analisis dan Pengawasan Setwan Kaharuddin Tokkong, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Yance Tambaru, dan Camat Sebuku Amir. (kaltim.tribunnews)

Pejabat Eselon III A Yang Diambil Sumpah/Janji Jabatannya, Selasa (10/1/2017)

  1. Sabri (Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
  2. Elhamsyah (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
  3. Rohadiansyah (Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
  4. Fitraeni (Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)
  5. Asmar (Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
  6. Wilson (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan)
  7. Raden Iwan Kurniawan (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
  8. Marwan Sulistiyoadi (Sekretaris Dinas Kesehatan)
  9. Iwan Budi Setiawan (Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik)
  10. Meinstar Tololiu (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup)
  11. Ilham Zain (Sekretaris Dinas Periwisata Kepemudaan dan Olahraga)
  12. Muhammad Sufyang (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
  13. Jumianto (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
  14. Umboro Hadi Suseno (Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
  15. Jayamartom (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  16. Sri Kustarwati (Sekretaris Dinas Perdagangan)
  17. Baharuddin (Sekretaris Dinas Perhubungan)
  18. Junaidi (Sekretaris Dinas Perikanan)
  19. Haini (Camat Nunukan Selatan)
  20. Nana Sukarna (Sekretaris Dinas Pertanahan)
  21. Farida Aryani (Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran)
  22. Cholid Muhammad (Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)
  23. Yaksi Belaning (Sekretaris Dinas Sosial)
  24. Muhammad Jafar (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
  25. Baharuddin (Inspektur Pembantu Wilayah III)
  26. Najamuddin (Sekretaris Inspektorat)
  27. Helmi Pudaaslikar (Camat Krayan)
  28. Heberli (Camat Krayan Tengah)
  29. Yuni Sere (Camat Krayan Barat)
  30. Freddyanto Gromiko (Camat Krayan Timur)
  31. Rudiansyah (Camat Lumbis)
  32. Muhammad Gozali (Camat Nunukan)
  33. Muhammad Effendi (Camat Sebatik)
  34. Akhmad (Camat Sebatik Barat)
  35. Junaidi (Camat Sebatik Tengah)
  36. Wahyuddin (Camat Sebatik Timur)
  37. Zulkifli (Camat Sebatik Utara)
  38. Muhammad Ramli (Camat Sebuku)
  39. Darwin (Camat Siemanggaris)
  40. Zulkifli (Camat Sembakung)
  41. Ramli (Camat Sembakung Atulai)
  42. Kartini Tansalaka (Sekretaris KPU)
  43. Dulman (Direktur RSUD)
  44. Hasmuni (Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja)
  45. Muhtar (Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan I Setkab)
  46. Sudarmin (Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan III Setkab)
  47. Muhammad Amin (Kepala Bagian Hukum Setkab)
  48. Erlina (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat I Setkab)
  49. Sudi Hermanto (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat II Setkab)
  50. Andi Salahuddin (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat III Setkab)
  51. Harman (Kepala Bagian Organisasi Setkab)
  52. Sura’i (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab)
  53. Sirajuddin (Kepala Bagian Umum dan Protokol Setkab)
  54. Agustinus Palentek (Kepala Bagian Pembahasan Analisis dan Pengawasan Setwan)
  55. Ahmad Hamzah (Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan Setwan)
    Purwo Hari Uboyono (Kepala Bagian Umum Setwan)

Puluhan Pejabat Non-Job, Berikut Nama-namanya

Rabu, 11 Januari 2017 12:14

Sejumlah pejabat eselon III dan eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dinonjobkan.

Jabatan mereka diisi pejabat lainnya saat pengambilan sumpah/janji jabatan struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan di GOR Dwi Kora, Sungai Sembilang, Kecamatan Nunukan Selatan, Selasa (10/1/2017).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan, Syafaruddin mengaku tidak tahu alasan Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid me-nonjob-kan 28 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

‘’Kami tidak tahu menahu alasannya. Silahkan langsung ditanyakan saja sama Bupati atau Wakil Bupati,’’ ujarnya, Rabu (11/1/2017) sekitar pukul 09.00.

Setahu Syafaruddin, untuk menonjobkan para pejabat dari jabatannya, ada beberapa mekanisme yang harus dipatuhi seperti, harus ada bukti konkret untuk kesalahan yang diperbuat.

Sebelumnya Bupati Nunukan mengatakan, “Sebenarnya tidak ada yang nonjob. Hanya karena sudah tidak ada tempatnya dikarenakan OPD baru, sehingga kita menunggu,” ujarnya, usai melantik 512 pejabat kemarin.

Laura mengatakan, lebih 10 orang yang belum mendapatkan jabatan. Diapun menegaskan, belasan orang itu bukan sedang mendapatkan hukuman.

“Tidak. Saya pesankan agar BKD mencari celah untuk ditempatkan. Tetapi karena OPD baru ramping tidak memungkinkan dicover saat ini,” ujarnya.

Terhadap belasan aparatur sipil negara yang tidak mendapatkan jabatan dimaksud, Laura bersama Wakil Bupati Nunukan Faridil Murad akan memberikan tugas khusus.

“Rencana saya dengan Pak Wakil, kita buat satu tim. Mereka kita tugaskan di agro bisnis, marine techno park,” ujarnya menyebutkan jabatan dimaksud bukanlah jabatan struktural.

Saat ini, puluhan aparatur sipil yang dinonjobkan itu sedang menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Nunukan. (kaltim.tribunnews)

Pejabat yang Dinonaktifkan

  1. Yance Tambaru (Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setkab)
  2. Amir (Camat Sebuku)
  3. Muhammad Firnanda (Sekretaris Badan kesatuan Bangsa dan Politik)
  4. Budi Prasetya (Sekretaris Inspektorat)
  5. Anwar Said (Camat Siemanggaris)
  6. Kaharuddin (Kepala Bagian Pembahasan Analisis dan Pengawasan Setwan)
  7. Nurdin Sade (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nunukan)
  8. Sugiharto (Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pembangunan Karaktar BKPSDM)
  9. Sugianto Albert (Kepala Bidang Informatika Diskotik)
  10. Subandi (Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)
  11. Baharuddin Sampe Ruru (Kepala Bidang Bina Marga DPU PRPKP)
  12. Rahardi (Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  13. Djaleha (Kepala Bidang Keperawatan RSUD)
  14. Marnyala Djollo (Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan)
  15. Marthen Mangnga (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil)
  16. Agus (Kepala Bidang Penataan Ruang DPU PRPKP)
  17. Sapto Hari Sampurno (Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  18. Muhammad Said (Kepala Bidang Cipta Karya DPU PRPKP)
  19. Demi Renta Tambunan (Lurah Selisun)
  20. Adriansyah Ilham (Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan)
  21. Yoslin Biantong (Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan)
  22. Murfidah Kaca (Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian)
  23. Hermiyati Zainuddin (Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)
  24. Rahmawati (Kepala Seksi Informasi Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
  25. Muhammad Tahir (Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian)
  26. Abdul Rahman (Kepala Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perdagangan)
  27. Yati Ferneni Sumarni (Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Selisun)
  28. Nuraeda (Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kelurahan Nunukan Barat)

 

VIDEO- Bupati Nunukan Nonjobkan Sejumlah Pejabat Eselon III

Selasa, 10 Januari 2017 21:29

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menonjobkan sejumlah pejabat struktural eselon III atau jabatan administrator.

Pada mutasi yang digelar di Gelanggang Olahraga Dwi Kora Sungai Sembilang, Kecamatan Nunukan Selatan, Selasa (10/1/2016), Laura mencopot Muhammad Firnanda tanpa mendapatkan jabatan baru.

Jabatannya sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dijabat Elhamsyah.

Selain Firnanda, Laura juga menonjobkan Kepala Bagian Pembahasan Analisis dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Kaharuddin Tokkong.

Selain keduanya, Laura juga menonjobkan mantan Camat Siemanggaris Anwar Said, mantan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Marnyalla Djollo, mantan Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan SDM Sugiharto, mantan Kepala Bidang Bina Marga Baharuddin Sampe Ruru, mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Agus ST, mantan Kepala Bidang Cipta Karya Said, mantan  Kepala Bagian Ekonomi Setkab Yance Tambaru dan mantan Camat Sebuku Amir.

Sebanyak 512 pejabat mengikuti pegambilan sumpah/janji jabatan struktural eselon III dan eselon IV atau jabatan pengawas.

Dikonfirmasi, Muhammad Firnanda mengaku akan membuat laporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), setelah dirinya dinonjobkan dari jabatannya. (kaltim.tribunnews)

 

Tolak Nonjob, Nurdin Hanya Bersedia Diberhentikan Sekjen KPU

Rabu, 11 Januari 2017 17:23

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, Nurdin Sade menolak keputusan Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid yang menonjobkannya dari jabatannya.

Oleh Bupati Nunukan, Nurdin diberhentikan dan digantikan Kartini Tansalaka yang resmi menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan saat pengambilan sumpah/janji jabatan struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemkab Nunukan, Selasa (10/1/2017) di GOR Dwi Kora, Sungai Sembilang, Kecamatan Nunukan Selatan.

“Yang berhak memberhentikan saya Sekjen KPU pusat,” ujarnya, Rabu (11/1/2017) sekitar pukul 15.00 Wita.

Nurdin merasa heran, karena ikut dinonjobkan Bupati Nunukan.

Padahal, KPU Kabupaten Nunukan merupakan instansi vertikal yang bukan merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Nunukan.

‘’Saya tidak akan tinggalkan KPU. Artinya apa? Nggak kukasih itu kursi. Kalau ada yang mau mengganti, saya akan tanyakan mana SK KPU pusat? Kalau tidak ada sori sori dulu,” katanya.

Dia menegaskan tidak haus akan jabatan. Dia hanya mempersoalkan karena pergantiannya bertentangan dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan.

Dijelaskannya, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditegaskan jika yang berhak memberhentikan pegawai KPU adalah Sekjen KPU.

“Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal ini,” ujarnya.

Dia menyebutkan, untuk mengganti Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan, Komisioner KPU Kabupaten Nunukan mengusulkan tiga nama kepada pemerintah setelah melalui sidang pleno.

‘’Saya bukan bicara masalah jabatan. Itu amanah. Tetapi aturan main yang saya bicarakan. Kewenangan mengganti pegawai KPU sama sekali bukan kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Sekretariat KPU di Jakarta, terkait penonjobannya itu.

“KPU pusat meminta jangan meninggalkan KPU sebelum ada SK Sekjen KPU,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pergantiannya tersebut sarat unsur kepentingan. Dia malah menuding, ada strategi yang disusun untuk membidik kepentingan yang lebih besar pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 mendatang.

‘’Semoga ada tindak lanjut. Pemerintah harus transparan, siapa yang bermain dibalik ini? Agar tatanan tidak rusak. Karena ini masalah mekanisme bukan masalah utang politik,’’ ujarnya. (kaltim.tribunnews)

DPRD Minta Bupati Evaluasi Mutasi ASN

02-hj-nursan-sh

Hj. Nursan, SH

Rabu, 11 Januari 2017 17:30

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hajjah Nursan menegaskan, secara kelembagaan pihaknya akan meminta Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid melakukan evaluasi pelaksanaan mutasi yang melibatkan 512 pejabat struktural eselon II dan eselon IV di lingkungan Pemkab Nunukan, yang dilaksanakan Selasa (10/1/2017).

Pihaknya menyoroti mutasi tersebut karena dibarengi dengn penonjoban 28 pejabat.

‘’Kami tidak ingin mengintervensi Bupati. Kami tidak ingin mengintervensi pemerintah daerah, tetapi sebagai kontrol yang berimbang harus senantiasa dalam hal pengawasan. Kami harus sama-sama mengambil langkah demi pembangunan yang baik,’’ ujarnya, Rabu (11/1/2017) sekitar pukul 15.00, usai menerima puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinonjobkan.

Dia menilai, ada yang perlu dibenahi terkait dengan reformasi birokrasi yang dilakukan Bupati Nunukan.

“Jangan sampai ketidaktahuan Bupati akhirnya dimanfaatkan pihak tertentu untuk memenuhi hasrat dan kepentingan mereka tanpa mengikuti aturan perundang-undangan yang ada,” ujarnya.

Nonjob hingga 28 pejabat ini menjadi perhatian serius DPRD. Sebab, mereka yang berpotensi dibidangnya dan memiliki rekam jejak yang bagus seharusnya menjadi aset untuk memajukan Kabupaten Nunukan.

Dengan menonjobkan mereka, tentu berpotensi menimbulkan konflik dengan Bupati Nunukan.

Jika konflik ini tidak diredam, dikhawatirkan akan mengikis kepercayaan bawahan kepada atasan yang berimbas pada kinerja ASN.

‘’Kami mengajak agar kemarin itu dievaluasi. Kalau kemarin ada cacat hukumnya harus diperbaiki,” ujarnya.

Dia menyebutkan, menonjobkan 28 ASN bukanlah jumlah yang sedikit.

“Sampai beberapa bulan ke depan mereka masih punya pekerjaan yang nggak harus serta merta diganti oleh orang yang belum tentu punya keahlian dibidang yang diduduki,” ujarnya.

Pihaknya segera mengundang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Nunukan termasuk pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjelaskan alasan nonjob dimaksud.

“Kami juga meminta penjelasan, akan dikemanakan puluhan ASN tersebut? Apa alasan mereka sampai nonjob? Kami mengupayakan agar imbasnya tidak terlalu luas,” ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

Dia menyebutkan, lebih baik mengisi kekuarangan dan memperbaiki kesalahan daripada harus mencari siapa yang salah? Sebab hal itu justru akan memperkeruh keadaan yang bisa saja menimbulkan benih-benih kebencian terhadap atasan.

“Memperbaiki kesalahan itu lebih baik dari pada mengobrak-abrik tatanan birokrasi yang ada. Stop politisasi birokrasi agar pembangunan berjalan lebih baik,” ujarnya yang menyayangkan jika pegawai yang tidak tahu apa-apa justru dituding telah terlibat politik praktis. (kaltim.tribunnews)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s