PELINDO DITUDING RAMPOK HAK PENYEWA LAHAN DAN BANGUNAN


20170209_FKPJP

Rapat Koordinasi antara Pelindo dan Forum Komunikasi Pengguna Jasa Pelabuhan di Kantor PT Pelindo Nunukan

Surat edaran diterbitkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Nunukan dengan Nomor 9/KU.1.01/NNK.2016 tentang Kenaikan Tarif Sewa-Menyewa Tanah dan Bangunan Milik Pelindo menuai protes sejumlah pihak.

Salah seorang penyewa lahan dan bangunan tersebut, H Batto menyatakan tidak terima dan menolak kebijakan kenaikan tarif hingga 300 persen itu, apalagi bangunan ditempatinya saat ini tergolong dalam rencana pembangunan Jalan Lingkar yang dikenal masyarakat sebagai jalur zona merah.

Ia mengungkapkan, PT Pelindo sendiri telah menghibahkan lahan dimaksud ke Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk perluasan badan jalan sejak 2015.

Sejak itu juga, kata dia, Pelindo tidak memungut biaya sewa dan penyewa bebas memanfaatkan lahan hingga ada keputusan pembongkaran bangunan seperti kios, warung dan ruko.

“Sebaiknya Pelindo jangan lagi memungut pembayaran sewa tanah bagi pengguna jasa karena ini sudah kesepakatan pemerintah daerah pada waktu itu, tapi ini yang tidak diindahkan dan malahan menaikkan tarif sewa dengan sangat tinggi yakni tiga kali lipat dari sebelumnya. Pelindo ini bertindak semena-mena terhadap warga dengan menaikkan harga sewa lahan terlalu tinggi. Dan bila ini dilakukannya, maka sama saja hanya mau merampok uang rakyat,” ucap H Batto kepada Kaltara Post di Nunukan, Kamis (9/2).

Menurutnya, tanah itu berstatus milik Negara pasca penghibahan sehingga Pelindo dan pihak lain tidak berwenang menerapkan aturan terkait pemungutan uang sewa.

Batto yang juga tokoh masyarakat setempat itu sangat menyayangkan adanya surat edaran tersebut, karena selain dilakukan sepihak juga tarif ditentukan sangat besar. Sedangkan penghasilan para pengguna jasa atau penyewa lahan di sana sangat minim.

“Persoalan hak sewa pakai seharusnya tidak patut dilakukan oleh Pelindo IV karena pihaknya hanya sebagai operator bukan pemilik. Dan yang punya hak adalah otoritas pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan. Aksi penolakan ini sengaja kami lakukan karena sudah tidak tahan lagi dengan ulah oknum pihak Pelindo yang telah melakukan upaya sepihak dalam menaikkan tarif sewa tanah yang diduga kuat dengan adanya baru-baru ini pergantian General Manager PT Pelindo IV yang konon katanya selalu berbuat suatu kebijakan di luar dari pada kemanusiaan dan akhirnya sering didemo dan makanya dimutasi di daerah ini,” ujar saudagar Bugis itu.

Sementara itu, untuk biaya sewa bangunan dibebankan Pelindo saat ini melebihi ambang batas, dimana sebelumnya hanya Rp7 juta per satu unit ruko setiap tahun, kini Rp21,7 juta.

“Perlu kita ketahui Pelindo IV adalah naungan BUMN jadi mereka bukan operator melainkan regulator,” sebutnya.

Terkait tudingan tersebut, Wakil General Manager Pelindo IV Cabang Nunuka Berli mengatakan, pihaknya berunding bersama para pengguna jasa melalui Forum Komunikasi Pengguna Jasa Pelabuhan (FKPJP) diselenggarakan di Gedung DPRD Kabupaten Nunukan pada Jumat (27/1) lalu.

“Dalam pertemuan itu telah kita sepakti bersama dengan keputusan mengambil jalan tengah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yakni pihak pengguna jasa tidak mau ada kenaikan harga sewa-menyewa. Padahal sudah ada kesepakatan waktu kita hearingkan di dewan dan mereka menyetujui ada kenaikan asal tidak sampai Rp10 ribu per meter dan pihak Pelindo sendiri menurunkan harga tersebut menjadi Rp6.500 per meter yang sebelumnya hanya Rp2.916 per meter sejak tahun 2016 yang sistem pembayaran setiap bulan,” tuturnya ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengungkapkan, pihak penyewa sudah tidak mengindahkan kesepakatan tersebut sehingga diadakan kembali pertemuan dengan tujuan negosiasi ulang terkait biaya sewa diselenggarakan kemarin (9/2).

Menurut Berli, pertemuan itu juga tidak berbuah manis karena pihak FKPJP tetap bertahan dan tidak mengindahkan apa diajukan Pelindo selaku pemilik lahan.

“Kita sudah lakukan beberapa pertemuan untuk bisa menyepakati tarif kedua belah pihak. Dan sebaiknya juga jangan terlalu menekankan kenaikan tarif sewa 300 persennya, karena tidak lagi dari pada posisi itu karena kita sudah turunkan harga dari Rp10 ribu per meter menjadi Rp6.500,” tandasnya.

20170210-fkpjp

Berdasarkan data diperoleh wartawan, hasil pertemuan PT Pelindo IV Cabang Nunukan dengan Forum Komunikasi Pengguna Jasa Pelabuhan (FKPJP) antara lain :

1. Pengenaan sewa tanah Pelindo dari Rp3.500/m persegi naik menjadi Rp10.000/m persegi ditolak penyewa. Karena kenaikan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tiba-tiba diterbitkan kwitansi penagihan sebesar Rp10.000/m persegi sehingga penyewa tanah resah dengan kenaikan 3 kali lipat.
2. Penyewa tanah melalui FKPJP menolak kenaikan tersebut dan meminta dikembalikan seperti sebelumnya.
3. Melalui perdebatan panjang akhirnya Pelindo untuk sementara menunda kenaikan tersebut dan kembali seperti semula.

Pada pertemuan dimaksud, FKPJP diwakili tujuh orang antara lain Nurdin Effendi (Ketua Penasahat), Andi Lempong (Penasehat), H Batto (Penasehat), Arifuddin Ali (Penasehat), H Jafar (Ketua), H Laoding (Wakil Ketua) dan Arianto (Sekretaris). (NK1/KP) — bersama Baso Rivai Daeng Lanti dan 2 lainnya.

Sumber: fb Andi Kamil

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s