Bupati Nunukan Larang Berdagang di Jalan Lingkar


20170213-pasar-lingkar

Pasar Jalan Lingkar Kecamatan Nunukan

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid akhirnya mengeluarkan larangan, berdagang di jalan lingkar.

Sebelumnya, para pedagang Pasar Pujasera, Kecamatan Nunukan memprotes pembukaan pasar ilegal di jalan lingkar.

Bupati melalui Instruksi Bupati Nunukan Nomor : 188.55-HK/1/II2017 menegaskan larangan kegiatan membangun dan bongkar muat, sandar labuh kapal dan aktivitas masyarakat yang berjualan, berdagang di jalan lingkar.

Laura beralasan, pembangunan jalan lingkar dimaksud masih dalam pengerjaan maupun pemeliharaan.

“Dimana pengawasan terhadap aset masih menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.

Disebutkan dalam instruksi itu, masyarakat, pedagang atau kegiatan dan usaha lainnya yang aktivitas atau kegiatannya menggunakan dan memakai badan jalan, sudut serta siring laut dilarang melakukan kegiatan yang sifatnya bukan merupakan operasional pembangunan jalan lingkar.

Bupati juga melarang untuk membangun bangunan permanen maupun semi permanen di sekitar atau pada badan maupun bahu serta sempadan jalan.

“Tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas sandar labuh kapal maupun bongkar muat barang atau jenis material dan bahan bakar minyak di sepanjang jalan lingkar,” katanya.

Dilarang pula melakukan reklamasi dan pembangunan dermaga maupun bangunan di atas laut sepanjang jalan lingkar tanpa seizin Bupati maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terhadap instruksi Bupati Nunukan yang dikeluarkan 6 Februari 2017 itu, para pedagang di jalan lingkar, Senin (13/2/2017) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Nunukan. Mereka meminta penangguhan pelaksanaan Instruksi Bupati Nunukan dimaksud.

Syarifuddin salah seorang pedagang mengaku kaget mendapatkan instruksi dimaksud.

Apalagi instruksi tanpa disertai dengan solusi, penempatan para pedagang yang sudah terlanjur membuka lapak di sekitar jalan lingkar.

Pihaknya sebenarnya sangat kooperatif terhadap peraturan apapun yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Asalkan ada solusi, menempatkan mereka berdagang selain di jalan lingkar.

‘’Kami harus kemana?” tanya dia dihadapan anggota DPRD Kabupaten Nunukan.

Dia menyebutkan, ada sekitar 400 pedagang yang membuka lapak di jalan lingkar. “Kalau tidak boleh di situ seharusnya ada solusi,’’ ujarnya.

Para pedagang juga menyoal rekomendasi DPRD Kabupaten Nunukan yang meminta pembubaran pasar jalan lingkar. Rekomendasi inilah yang dituding menjadi dasar keluarnya instruksi Bupati Nunukan.

Pedagang, kata Syarifuddin, sudah berupaya sebisa mungkin tidak melanggar aturan. Tahu berdagang di atas badan jalan melanggar aturan, merekapun turun dari badan jalan.

“Kami tetap memperhatikan kebersihan. Itu supaya kami diperhatikan, supaya pemerintah perhatian. Bagaimana jika di Pasar Pujasera setiap hari kami hanya saling pandang dengan sesama penjual? Pemerintah membuat pasar seharusnya bukan fisik semata tapi memikirkan sosiologi pembeli,’’ ujarnya yang memastikan para pedagang belum siap usahanya dimatikan. (kaltim.tribunnews.com – 13022017)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s