Tak Ada Lokasi Tambat, KSOP Sulit Laksanakan Instruksi Bupati


20170217-aktivitas-bongkar-muat

Aktivitas bongkar muat bahan bakar minyak di jalan lingkar.

Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan sulit melaksanakan Instruksi Bupati Nunukan yang melarang kegiatan bongkar muat material maupun bahan bakar minyak di jalan lingkar.

Kepala KSOP Nunukan Agus Subagyo mengatakan, sulitnya melaksanakan instruksi dimaksud karena belum ada lokasi tambat kapal barang yang berlabuh hanya temporer.

‘’Nunukan belum punya tempat khusus untuk kapal-kapal yang sifatnya temporari begini. Mereka datang hanya antar barang lalu pergi. Kalau dilarang, kita mau bongkar dimana?” katanya, Jumat (17/2/2017).

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengeluarkan Instruksi Bupati Nunukan Nomor : 188.55-HK/1/II2017 yang menegaskan larangan kegiatan membangun dan bongkar muat, sandar labuh kapal dan aktivitas masyarakat yang berjualan, berdagang di jalan lingkar.

“Tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas sandar labuh kapal maupun bongkar muat barang atau jenis material dan bahan bakar minyak di sepanjang jalan lingkar,” katanya dalam instruksi ini.

Agus mengatakan, satu-satunya lokasi khusus yang dimiliki Nunukan hanya Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terapung milik swasta yang menjual bahan bakar minyak untuk nelayan.

“Selebihnya belum ada lokasi yang dimiliki pemerintah untuk mengakomodir bongkar muat elpiji dan BBM subsidi yang dikirim PT Pertamina,” ujarnya.

Terhadap persoalan ini, pihaknya berharap agar segera menjadi perhatian PT Pertamina. Diharapkan segera dibangun lokasi tambat untuk sandar kapal barang yang mengangkut fasilitas perusahaan badan usaha milik negara itu. Jika sudah tersedia, pihaknya memastikan instruksi Bupati Nunukan sudah bisa dilaksanakan.

‘’Kalau masalah sandar di pelabuhan sementara, atau kita sebutnya tradisional dalam aturan dibolehkan. Asal ada izin dan diketahui pemerintah,” ujarnya.

Bupati sebelumnya beralasan mengeluarkan larangan dimaksud karena pembangunan jalan lingkar masih dalam pengerjaan maupun pemeliharaan.

“Dimana pengawasan terhadap aset masih menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya. (kaltim.tribunnews. 17022017)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s