Minta Pencabutan Keputusan Bupati, Firnanda Gugat Rp 50 Juta


nunukan_muhammad-firnanda

Muhammad Firnanda.

Mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Muhammad Firnanda, Selasa (25/4/2017) membacakan gugatan terhadap Bupati Nunukan, Hajjah Asmin Laura Hafid pada sidang perdana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Firnanda pada gugatannya tersebut, dalam permohonan penundaan meminta majelis hakim yang menyidangkan perkaranya untuk mengabulkan permohonan dan memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 atas namanya selaku penggugat.

Selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam pokok perkara, dia meminta majelis hakim menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan Bupati tersebut sehingga diperintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusannya.

“Kemudian mewajibkan tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak penggugat yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, jabatan, pangkat/golongan dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja,” kata Firnanda dihubungi melalui telepon selulernya.

Dalam gugatannya dimaksud, dia juga meminta agar Bupati Nunukan dibebankan membayar kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000. Dan membayar uang paksa sebesar Rp 1.500.000 setiap hari jika tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan.

“Serta meminta agar menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara,” ujarnya.

Firnanda mengajukan sejumlah fakta dan alasan yang mendasarinya mengajukan gugatan dimaksud.

Misalnya terkait ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Hal ini berkaitan dengan pelantikan penggugat sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan pada 30 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Firnanda mengungkapkan, dari pernyataan lisan Sekretaris Kabupaten Nunukan, Tommy Harun ditegaskan jika pengangkatan pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah yang baru sudah melalui mekanisme dan prosedur yang benar.

“Hal tersebut diketahui oleh salah satu komisioner pada Komisi Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.

Pasca pelantikan dimaksud, Bupati kembali melakukan mutasi.

Berdasarkan telaahan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Nunukan, ditemukan beberapa pengangkatan dalam jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, terkait dengan rencana mutasi yang akhirnya menonjobkan Firnanda dari jabatannya pada 10 Januari 2017.

Pertimbangan dimaksud disertai dengan sejumlah saran termasuk mengingatkan pembatalan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Dalam Negeri serta berdampak kurang baik terhadap kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, jika tetap dilaksanakan pengangkatan dalam jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Firnanda juga mengungkapkan surat Ketua Komisi Aparatur Negara Nomor B-541/KASN/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 Perihal Rekomendasi atas Pengaduan yang isinya antara lain, dari hasil penyidikan yang telah dilakukan, KASN menemukan adanya pelanggaran dalam mutasi pejabat struktural eselon III dan IV pasca pengisian perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Dia mengatakan, sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan tanggal 10 Januari 2017, selama masa pengabdiannya telah mengabdi kepada negara sebagai PNS daerah dan tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan.

Sebaliknya selalu menunjukan loyalitas kepada pimpinan sebagaimana termuat dalam Penilaian Prestasi Prestasi Kerja PNS penggugat yang menunjukkan predikat baik.

“Kemudian sebagai penggugat saya telah mendapatkan kepercayaan memegang jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai bukti kinerja, kemampuan serta karakter/kepribadian yang mumpuni sehingga dipercaya untuk memimpin suatu unit kerja/bidang instansi selama ini,” ujarnya.

Diungkapkannya pula, hingga gugatan ini diajukan belum pernah dilakukan pemeriksaan terhadapnya dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin.

Padahal pemberhentian atau pembebasan jabatan pegawai negeri sipil merupakan salah satu dari jenis tingkat hukuman disiplin berat bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan selama ini, penggugat tidak pernah mendapatkan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberian atau penjatuhan hukuman disiplin, baik tingkat hukuman disiplin berat, sedang maupun ringan. (kaltim.tribunnews 25042017)

Hari Ini Sidang Perdana ASN Nonjob Gugat Bupati

Selasa, 25 April 2017 13:41

Tiga aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, mengikuti sidang perdana gugatan terhadap Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Selasa (25/4/2017).

“Hari ini agendanya pembacaan gugatan dan jawaban tergugat,” kata Firnanda, salah seorang ASN yang mengajukan gugatan, dihubungi melalui telepon selulernya.

Sidang perdana ini juga dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan, Sabri dan sejumlah pejabat Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Nunukan.

Ada tiga orang ASN yang menggugat Bupati Nunukan, karena dinonjobkan dari jabatannya. Ketiganya masing-masing mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Joko Santosa, mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Muhammad Firnanda dan mantan sekretaris Inspektorat Budi Prasetya.

Dua nama terakhir dinonjobkan sejak Selasa (10/1/2017) bersama 27 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Sedangkan Joko dinonjobkan pada mutasi Senin (27/2/2017).

“Alhamdulillah sidang hari ini sudah selesai. Besok penyampaian replik penggugat jam 9,” ujarnya.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Samarinda disebutkan, penggugat menilai tergugat bersalah dan telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia dan/atau hak-hak warganya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang menjadi korban pemberhentian atau pembebasan dari jabatan struktural secara sewenang-wenang.

Selain melakukan gugatan ke PTUN Samarinda, para ASN ini juga mengadukan nasibnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Terhadap hasil rekomendasi KASN, Bupati Nunukan mengaku telah mengembalikan sejumlah ASN pada jabatan struktural. Namun tiga penggugat di PTUN itu tidak termasuk yang telah dikembalikan ke jabatan struktural.

“Sudah kita balas suratnya. Dia ada beberapa kita tempatkan kembali dan sisanya nanti akan kita evaluasi bertahap. Itu nanti di mana ada yang kosong lagi, kita tempatkan lagi,” ujarnya.

Laura mengaku tidak mengingat semua poin-poin dalam rekomendasi KASN itu. Salah satu yang diingatnya, KASN meminta Bupati Nunukan untuk membentuk satu tim.

“Untuk membentuk satu tim agar bagaimana yang kemarin kalian istilahkan nonjob itu, nanti bisa ditempatkan,” ujarnya.

Laura mengatakan, untuk menempatkan kembali pejabat struktural yang dinonjobkan itu, tentu dia harus mengevaluasi kinerja satu persatu.

“Ada kemajuan ndak? Ada peningkatan ndak? Kalau ada, nanti kita tempatkan lagi. Sebagian sudah ada. 8 sampai 9 orang sudah ditempatkan. Selebihnya bertahap,” ujarnya.

Sebelumnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Nunukan secara tegas menolak bertanggung jawab terhadap persoalan nonjob 29 pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.  (kaltim.tribunnews.com)

 

20160912-asmin-laura-bupati-nunukan

Dinonjobkan, Enam ASN Gugat Bupati Nunukan di PTUN

Senin, 27 Maret 2017 15:10

Enam aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan menggugat Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Perkara yang teregistrasi Nomor : 11/G/2017/PTUN.SMD tertanggal 7 Maret 2017 diajukan Muhammad Firnanda S.STP MP, Budi Prasetya S.Sos, Drs Sugiharto, Agus ST, Hj Marnyala Jollo SE dan Nurdin Sade S AG M PD.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Samarinda disebutkan, penggugat menilai tergugat bersalah dan telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia dan/atau hak-hak warganya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang menjadi korban pemberhentian atau pembebasan dari jabatan struktural secara sewenang-wenang.

Firnanda saat dikonfirmasi terkait gugatan tersebut menolak memberikan komentar. “Saya no comment dulu,” ujarnya, Senin (27/3/2017).

Firnanda termasuk salah satu dari 29 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dinonjobkan Bupati Nunukan.

Firnanda dinonjobkan setelah dicopot dari jabatan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada mutasi, Selasa (10/1/2017) lalu Bupati juga menonjobkan Budi Prasetya setelah mencopotnya dari jabatan Sekretaris Inspektorat.

Nurdin Sade dinonjobkan setelah dicopot dari jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, Sugiharto dinonjobkan setelah dicopot dari jabatan Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pembangunan Karaktar BKPSDM.

Agus dinonjobkan setelah dicopot dari jabatan Kepala Bidang Penataan Ruang DPU PRPKP.

Sementera, Marnyala Djollo dinonjobkan setelah dicopot dari jabatan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan.

Selain melakukan gugatan ke PTUN Samarinda, para ASN ini juga mengadukan nasibnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Terhadap hasil rekomendasi KASN, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengaku telah mengembalikan sejumlah ASN pada jabatan struktural.

Namun enam penggugat di PTUN itu tidak termasuk yang telah dikembalikan ke jabatan struktural.

“Sudah kita balas suratnya. Dia ada beberapa kita tempatkan kembali dan sisanya nanti akan kita evaluasi bertahap. Itu nanti dimana ada yang kosong lagi, kita tempatkan lagi,” ujarnya.

Laura mengaku tidak mengingat semua poin-poin dalam rekomendasi KASN itu. Salah satu yang diingatnya, KASN meminta Bupati Nunukan untuk membentuk satu tim.

“Untuk membentuk satu tim agar bagaimana yang kemarin kalian istilahkan nonjob itu, nanti bisa ditempatkan,” ujarnya.

Laura mengatakan, untuk menempatkan kembali pejabat struktural yang dinonjobkan itu, tentu dia harus mengevaluasi kinerja satu persatu.

“Ada kemajuan ndak? Ada peningkatan ndak? Kalau ada, nanti kita tempatkan lagi. Sebagian sudah ada. 8 sampai 9 orang sudah ditempatkan. Selebihnya bertahap,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai dengan perintah dalam rekomendasi KASN, dia harus melakukan evaluasi secara bertahap terhadap 29 pejabat struktural yang dinonjobkan itu.

“Nanti ada lagi dan kemungkinkan untuk kita tempatkan, kita tempatkan,” katanya.

Dia berharap, dalam masa evaluasi ini para ASN tersebut meningkatkan dan membuktikan kinerjnya sebagai seorang ASN.

“Termasuk etikanya, kita lihat itu dulu perkembangannya. Nanti kalau sudah memungkinkan untuk kita tempatkan dan kita berikan jabatan, akan kita berikan jabatan,” ujarnya.

Sebelumnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Nunukan secara tegas menolak bertanggung jawab terhadap persoalan nonjob 29 pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. (kaltim.tribunnews.com)

KASN Keluarkan Rekomendasi soal Pejabat Nonjob, Apa Isinya?

Minggu, 12 Maret 2017 19:51

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dipastikan telah mengeluarkan rekomendasi terkait laporan sejumlah ASN yang dinonjobkan dari jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, Januari lalu menonjobkan 29 ASN dari jabatan struktural eselon III dan eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Salah seorang pelapor, Muhammad Firnanda, mengaku telah mendapatkan informasi jika rekomendasi KASN tersebut telah dikirimkan kepada Bupati Nunukan.

“Berdasarkan hasil konfirmasi saya dengan KASN pada Minggu lalu, rekomendasi KASN sudah terbit sejak satu minggu yang lalu. Rekomendasi tersebut ditujukan langsung kepada Bupati Nunukan,” ujar mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan ini dikonfirmasi Minggu (12/3/2017) sore.

Meskipun telah mendapatkan kepastian diterbitkannya rekomendasi KASN, Firnanda mengaku belum mendapatkan salinannya.

“Forum Komunikasi ASN Kabupaten Nunukan sebagai pelapor sampai hari ini belum menerima secara resmi salinan rekomendasi tersebut,” ujarnya.

Karena belum menerima salinan itulah, Firnanda belum mengetahui persis isi rekomendasi KASN kepada Bupati Nunukan.

“Namun gambaran kasar isi rekomendasi itu secara garis besar sudah kami peroleh, bahkan dari orang dekat Bupati. Kami dapat informasi bahwa rekomendasi itu sebenarnya sudah ditangan Bupati tidak lama setelah diterbitkannya rekomendasi tersebut sebelum pelantikan Senin lalu,” ujarnya.

Dia menyarankan agar TRIBUNKALTIM.CO menanyakan langsung isi rekomendasi KASN itu kepada Bupati Nunukan.

“Nantilah jika kami sudah mendapatkannya, kami akan informasikan kepada rekan- rekan. Namun yang jelas kami sangat yakin dengan kredibilitas KASN. Sehingga rekomendasi yang diterbitkan pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya sambil memberikan contoh rekomendasi KASN yang diterbitkan untuk ASN di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Kabupaten Nunukan Tommy Harun mengaku belum mengetahui isi rekomendasi KASN dimaksud. Dia mengaku sudah mendengarkan informasi turunnya rekomendasi dimaksud.

“Saya dengar-dengar sudah ada. Tapi saya juga tidak tahu isi rekomendasinya. Yang saya tahu, rekomendasi itu hanya disampaikan kepada pelapor dan terlapor,” katanya.

Setahu Tommy, hingga kini Bupati Nunukan belum memberikan perintah apapun kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan untuk melakukan tindaklanjut, jika benar KASN telah mengeluarkan rekomendasi.

Sebelumnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Nunukan secara tegas menolak bertanggungjawab terhadap persoalan nonjob 29 pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Nunukan, Abidin Tajang mengatakan, hasil mutasi 512 pejabat pada Selasa (10/1/2017) termasuk penonjoban 28 pejabat, bukanlah hasil rekomendasi Baperjakat Kabupaten Nunukan kepada Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid.

‘’Kami dikasih barang jadi dari pimpinan. Sebelumnya tanggal 2 dan 3 itu kami rapat karena masih ada 10 orang yang akan dibahas. Tetapi kemudian kami dikasih konsep jadi termasuk semua strukturnya,” ujarnya.

Karena itupula, Baperjakat Kabupaten Nunukan tidak melanjutkan rapat. Sebab, percuma menggelar rapat jika surat perintah mutasi telah dikeluarkan.

Dia memastikan, Baperjakat Kabupaten Nunukan telah mengeluarkan telaah terhadap konsep jadi yang diterima dari pimpinan.

“Hasilnya ditemukan ada 9 item persoalan yang dianggap tidak sesuai peraturan dan mekanisme yang diatur. Serta 68 orang yang berpotensi menimbulkan permasalahan jika mutasi dengan dasar konsep jadi tetap dilakukan,” ujarnya. (kaltim.tribunnews.com)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s